Ormas Harus Gunakan Rekening Bank Nasional Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo saat membuk...
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo saat membuka acara sosialisasi UU Ormas di Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto: Subdit Ormas
JAKARTA - Seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk yang selama ini mendapat kucuran dana asing, harus menggunakan rekening bank nasional. Ketentuan ini tercantum di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kemendagri, Tanribali Lamo mengatakan, masuknya ketentuan mengenai keharusan ormas menggunakan rekening bank nasion al di UU Ormas, merupakan permintaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Karena harus menggunakan bank nasional, maka PPATK bisa mengecek lebih lanjut terhadap aliran dana masuk dan penggunaannya oleh ormas," ujar Tanribali Lamo kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Kapan PPATK bergerak menelisik keuangan ormas? Pria dengan pangkat terakhir mayjen itu mengatakan," Kalau ada transaksi yang mencurigakan, misalnya sampai ratusan juta. Kalau ada pelanggaran, bisa ke proses hukum."
Namun, mantan asisten personil KASAD itu mengatakan, sebenarnya yang lebih penting adalah kesadaran setiap ormas untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel. Ketentuan mengenai Keuangan Ormas diatur di Bab X UU Ormas.
Pasal 37, ayat (1) menyatakan, Keuangan Ormas dapat bersumber dari, iuran anggota, bantuan/sumbangan masyarakat, hasil usaha Ormas, bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing, kegia tan lain yang sah menurut hukum, dan/atau anggaran pendapatan belanja negara dan/atau ang garan pendapatan belanja daerah.
Ayat (2), Keuangan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
Ayat (3), Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ormas menggunakan rekening pada bank nasional.
Sumber: JPNN
