Surat Keterangan Terdaftar Ormas Bisa Dicabut Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar. Foto: dok.JPNN JAKARTA - Hingga...
Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar. Foto: dok.JPNN
JAKARTA - Hingga saat ini pemerintah terus menggodok penyusunan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait ormas, setelah diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas.
Ketiga PP yang ditarget segera kelar yakni PP tentang Pemberdayaan Ormas, PP tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Ormas yang Tidak Berbadan Hukum, dan PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.
Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri, Bahtiar, menjelaskan, untuk PP tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administra tif, merupakan penjabaran dari Bab XVII UU Ormas, yang mengatur mengenai sanksi.
"Sanksinya antara lain berupa pencabutan surat keterangan terdaftar," ujar birokrat bergelar doktor itu kepada wartawan, Jumat (1/11).
Hanya saja, lanjut Bahtiar, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam rangka penjatuhan sanksi dimaksud. Ini sesuai ketentuan di UU Ormas.
Pasal 66 ayat (1), Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(2), Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
(3), Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.
Sumber: JPNN
