Kandidat Kabinet Rakyat Dinilai Masih Belum Bersih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: Dok JPNN.com JAKARTA - Meski belum dipastikan...
Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Foto: Dok JPNN.com
JAKARTA - Meski belum dipastikan menang oleh Mahkamah konstitusi (MK), pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla semakin mantap menyatakan siap untuk memimpin pemerintahan ke depan. Salah satunya dengan membentuk tim transisi dan menyaring sejumlah nama yang akan duduk di kursi kabinet, salah satunya melalui penjaringan di situs kabinetrakyat.org.
Pro kontra atas sejumlah nama yang muncul dalam kandidat menteri ini pun terus bermunculan. Salah satunya masih adanya sejumlah nama yang did uga bermasalah, atau yang masih berurusan dengan hukum, khususnya alam kasus korupsi.
"Saya melihat masih ada muncul kandidat menteri yang muncul di publik, khususnya di situs kabinetrakyat orang-orang yang terindikasi korupsi. Jika mereka jadi masuk kabinet, pastinya akan mencederai pemerintahan ke depan yang ingin memerangi korupsi," kata pengamat politik dari PolcoMM Institute, Heri Budianto, kepada INDOPOS (Grup JPNN), kemarin (7/8).
Tanpa mau menyebut sosok yang dimaksud, ia pun menegaskan sejumlah nama itu berasal dari partai politik koalisi pendukung pasangan nomor urut 2 itu.
"Intinya, calon menteri harus bebas dari korupsi, disebut saja berbahaya apalagi sudah pernah dipanggil penegak hukum," cetusnya.
Namun sebagaimana diketahui, sejak tim pemenangan Jokowi-JK dibentuk, publik sudah mengkritik dengan masuknya sejumlah nama yang diduga terlibat dan pernah menjadi terdakwa korupsi. Anggota tim sukses terse but misalnya penggerak saksi dan koordinator wilayah Sulawesi, Olly Dondokambey; penasihat tim kampanye, Muhaimin Iskandar; penggerak pemilih, Idham Samawi; dan anggota tim ahli, Rokhmin Dahuri.
Meski begitu, dengan adanya tim transisi ataupun situs kabinet rakyat ini tetap mendapat apresiasi sebagai bagian dari masukan dan krtik dari rakyat tentang kabinet.
"Namun langkah awal yang baik ini bukan hanya sebatas menarik perhatian dan simpati rakyat. Tetapi harus didengar dan dipertimbangkan. Jangan sampai tim ini hanya bekerja dipermukaan, lalu pada akhirnya presiden mengambil langkah sendiri," katanya.
Sumber: JPNN
