59 Pemerintah Daerah telah terhubung LAPOR!-SP4N Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (...
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa. Foto: JPG
SHARESjpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pada tahun ini seluruh sistem pengaduan pelayanan publik milik pemerintah bisa terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang saat ini dikelola Kementerian PANRB.
Hal ini sampaikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Pengaduan LAPOR!-SP4N Bagi Pemerintah Daerah, di Kantor Kementerian PANRB.
Diah mengatakan, hingga saat ini baru 31 Pemerintah Provinsi, 356 Pemerintah Kabupaten dan 72 Pemerintah kota yang telah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.
"Saat ini masih minimnya daerah yang terhubung disebabkan menunggunya pelantikan pejabat baru berdasarkan SOTK yang baru, hal tersebut mengakibatkan keputusan gubernur, bupati, walikota tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di daerah yang bersangkutan tertunda," ujarnya.
Sedangkan untuk kementerian dan lembaga, lanjutnya sebanyak 34 kementerian, 40 lembaga pemerintah nonkementerian, 10 lembaga nontruktural, tiga lembaga negara, dan 50 BUMN yang telah terhubung dengan sistem LAPOR!-SP4N.
Dia menambahkan, sampai saat ini sebanyak 1.082.940 laporan pengaduan yang telah masuk ke sistem LAPOR!-SP4N.
"Sebanyak 961 laporan atau sebanyak 41,33% telah diteruskan kementerian/ lembaga, 1259 laporan atau sebanyak 54,15 % diarsipkan serta 4,52 % atau 105 laporan disimpan di sistem LAPOR!-SP4N," lanjutnya.
Karena itu, Diah berharap sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 4 tahun 2016, seluruh pemerintah daerah diharapkan bisa terhubung dengan aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduam Pelayanan Publik Nasional (SP4N). (adv/dit/jpnn)
- 1
- 2
- Next
Tidak ada komentar