"DPR Melihat DPD sebagai Saingan" - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla tashandra Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat memberikan ma...
KOMPAS.com/Nabilla tashandra Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat memberikan masukan pada rapat pleno Badan Kehormatan DPD, Senin (19/9/2016) JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat hukum tata negara, Refly Harun, menilai, wacana seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan dampak dari deparpolisasi DPD.
Demikian pula wacana pengurangan jumlah anggota DPD.
Seperti diketahui, saat ini sejumlah anggota DPD merupakan anggota partai politik.
"Karena mereka sudah melihat bahwa DPD ini adalah saingan, karena sudah di-capture oleh p artai politik yang ada saat ini," ujar Refly, dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
Hal ini, menurut Refly, membuat para politisi di DPR berpikir praktis untuk menyelesaikan masalah dalam jangka pendek.
"Jadi ketika DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU Pemilu, yang salah satunya memilih anggota DPD, maka reaksi balik dari parpol yang ada di DPR adalah bagaimana mengkerdilkan DPD," kata dia.
Refly menyayangkan kondisi ini.
"Itulah, saya dari awal tidak setuju parpolisiasi DPD," kata Refly.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Hanura Sariffudin Sudding mengklaim terdapat 70 anggota DPD yang kini bergabung dengan Partai Hanura.
Namun, data tersebut diragukan oleh Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad.
Menurut Farouk, jumlah anggota DPD yang berafiliasi dengan partai politik tak mencapai 50 persen dari total 132 orang anggota.
Sementara itu, Deputi Direktur Indonesia Parliament ary Center Ahmad Hanafi menilai, wacana pengurangan jumlah anggota DPD merupakan cara partai politik memperbesar kekuatannya dan melemahkan DPD.
"Wacana Pansus RUU Pemilu menggulirkan wacana ini untuk mengkerdilkan DPD sebagai penyeimbang DPR, dan ini cara mengkooptasi DPD," ujar Hanafi, pada kesempatan yang sama.
Menurut dia, hal ini akan merusak tatanan demokrasi. Sebagai penyeimbang DPR, kekuatan DPD akan semakin kecil.
"Pengurangan anggota DPD dan model seleksi pencalonan anggota DPD dampaknya sangat luas untuk demokratisasi ke depan," kata dia.
Wacana pencalonan anggota DPD oleh DPRD, menurut dia, menyalahi aturan. Sebab, DPRD telah memosisikan diri sebagai penyelenggara pemilu.
Padahal, tugas DPRD adalah melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat provinsi.
Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: - Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
Imbauan Menkominfo untuk "Provider" Telekomunikasi di Bulan Ramadhan Nasional 26/05/2017, 23:51 WIB 
KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Terkait Dua Lembaga Negara Nasional 26/05/2017, 23:44 WIB 
Mantan Komisioner KPU: Jangan-jangan Memang Ada Upaya Mendegradasi DPD Nasional 26/05/2017, 23:28 WIB 
"DPR Melihat DPD sebagai Saingan" Nasional 26/05/2017, 23:18 WIB 
Kapolri Minta Revisi UU Anti-terorisme Dipercepat Megapolitan 26/05/2017, 23:17 WIB 
DPR Apresiasi Kemenag yang Tetapkan 1 Ramadhan 1438 H pada 27 Mei 2017 Nasional 26/05/2017, 23:08 WIB 
Pabrik Plastik di Bogor Ludes Terbakar Regional 26/05/2017, 23:06 WIB 
Hilal Tidak Terlihat, Sejumlah Ulama Dayah Belum Tarawih Regional 26/05/2017, 22:54 WIB 
Terkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTT Nasional 26/05/2017, 22:49 WIB 
Menurut Kapolri, Ini Alasan Teroris Jadikan Polisi sebagai Sasaran Nasional 26/05/2017, 22:45 WIB 
Trump: Korut adalah "Masalah Besar, tapi Dapat Diselesaikan" Internasional 26/05/2017, 22:40 WIB 
Terseret Arus di Batam, Jasad Bocah 2 Tahun Ditemukan 1 Km dari Rumah Regiona l 26/05/2017, 22:35 WIB 
JK: Akhir-akhir Ini Banyak Ujian, Kita Atasi dengan Berdoa dan Ibadah Megapolitan 26/05/2017, 22:34 WIB 
KPK Segel Dua Ruangan Auditor BPK Nasional 26/05/2017, 22:22 WIB 
Mengapa Polisi Jadi Sasaran Teror Bom Kampung Melayu? Megapolitan 26/05/2017, 22:21 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar