Page Nav

HIDE

Pages

Soccer.my.id

latest

Responsive Ads

GP Ansor Minta Pemerintah Antisipasi Munculnya Organisasi Mirip ... - KOMPAS.com

GP Ansor Minta Pemerintah Antisipasi Munculnya Organisasi Mirip ... - KOMPAS.com Fabian Januarius Kuwado Wakil Ketua GP Anshor Hasanudin Ali...

GP Ansor Minta Pemerintah Antisipasi Munculnya Organisasi Mirip ... - KOMPAS.com

Fabian Januarius Kuwado Wakil Ketua GP Anshor Hasanudin Ali.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Hasanudin Ali mengatakan, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpotensi membuat nama baru jika resmi dibubarkan oleh pengadilan pemerintah Indonesia.

Namun, Hasanudin meminta pemerintah dan masyarakat tidak khawatir. GP Ansor berkomitmen terus menentang organisasi anti-Pancasila.

"GP Ansor dan NU selalu berkomitmen dan selalu berada di garis Pancasila. Kalau lihat sejarah dari 1945 sampai sekarang, NU tidak pernah bergeser," ujar Hasanudin dalam acara diskusi di Hotel D harmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

Hasanudin yakin jika elemen-elemen yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan bersatu, maka paham radikalisme akan hilang dari Indonesia. Terutama kaum nasionalis dan kaum Nahdliyin.

(Baca: Polisi Sebut Ada Sejumlah Ormas Lain yang Punya Misi Serupa HTI)

"Penting buat kita, kalau negara ini kaum nasionalisnya dan kaum Nahdliyin bersatu, masalah ini (radikalisme) selesai sudah," lanjut dia.

Pemerintah memutuskan untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan oleh ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Menkopolhukam Wiranto mengatakan, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Mencermati pertimbangan itu, maka pemerintah perlu ambil langkah tegas untuk membubarkan HTI," ujar Wiranto di kantornya, Senin siang.

Pemeri ntah akan mengajukan permohonan pembubaran HTI itu kepada pengadilan. Nanti, pengadilan lah yang memutuskan apakah HTI benar- benar dibubarkan atau tidak.

Tanggapan HTI

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menilai upaya pembubaran HTI oleh Pemerintah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ismail mengaku pihaknya tidak pernah menerima surat peringatan dari pemerintah sebelum wacana pembubaran HTI.

"Sebelumnya tidak ada surat peringatan dari pemerintah. Surat peringatan apa, lha wong kami enggak punya salah kok. Makanya aneh," ujar Ismail saat ditemui di kantornya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).

(Baca: HTI: Kami Tidak Pernah Diberikan Surat Peringatan oleh Pemerintah)

Ismail menegaskan, selama ini HTI tidak pernah melakukan pelanggaran hukum maupun memiliki ideologi anti- Pancasila seperti yang dituduhkan oleh pemerintah.

Menu rut dia, wacana pembubaran HTI, merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah sekaligus menjadi sebuah pelanggaran terhadap undang-undang.

"Katanya ini negara hukum. Pemerintah harus berpegang pada hukum, jangan semena-mena," kata Ismail.

Kompas TV Menko Polhukam Bubarkan Ormas HTI Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
Berita TerkaitPolisi Sebut Ada Sejumlah Ormas Lain yang Punya Misi Serupa HTIPenjelasan Kapolri soal Mekanisme Pembubaran HTIKetum PBNU Berterima Kasih Pemerintah Bubarkan HTIGP Ansor Minta Pemerintah Antisipasi Langkah HTI Berganti NamaHendardi: Sebelum Bubarkan HTI, Pemerintah Harus Beri Peringatan Terkini Lainnya Kerap Diprotes Cucu, Wali Kota Solo Akhirnya Berhenti Merokok Kerap Diprotes Cucu, Wali Kota Solo Akhirnya Berhenti Merokok Regional 09/05/2017, 20:29 WIB Karangan Bunga untuk Ahok Berdatangan ke Rutan Cipinang Karangan Bunga untuk Ahok Berdatangan ke Rutan Cipinang Megapolitan 09/05/2017, 20:25 WIB ISIS Klaim Penggal Agen Intelijen Rusia di Suriah ISIS Klaim Penggal Agen Intelijen Rusia di Suriah Internasional 09/05/2017, 20:22 WIB Polisi Berharap Tak Ada Lagi Pengerahan Massa Terkait Kasus Ahok Polisi Berharap Tak Ada Lagi Pengerahan Massa Terkait Kasus Ahok Megapolitan 09/05/2017, 20:22 WIB Tuntut Ahok Dibebaskan, Ratusan Warga NTT Gelar Aksi Bakar 1.000 Lilin Tuntut Ahok Dibebaskan, Ratusan Warga NTT Gelar Aksi Bakar 1.000 Lilin Regional 09/05/2017, 20:21 WIB PDI-P Pastikan Bakal Kirim Wakil ke Pan   sus Angket KPK PDI-P Pastikan Bakal Kirim Wakil ke Pansus Angket KPK Nasional 09/05/2017, 20:14 WIB Warga Singapura Dituntut 13 Tahun Penjara karena Miliki Kokain Warga Singapura Dituntut 13 Tahun Penjara karena Miliki Kokain Regional 09/05/2017, 20:11 WIB Satpam 'Rumah Lembang' Meninggal Usai Dengar Vonis Ahok Satpam "Rumah Lembang" Meninggal Usai Dengar Vonis Ahok Megapolitan 09/05/2017, 20:11 WIB Massa Pendukung Nyalakan Lilin untuk Ahok di Rutan Cipinang Massa Pendukun g Nyalakan Lilin untuk Ahok di Rutan Cipinang Megapolitan 09/05/2017, 20:09 WIB Stasiun Tersibuk di Paris Dibuka Lagi Usia Peringatan Bahaya   Stasiun Tersibuk di Paris Dibuka Lagi Usia Peringatan Bahaya Internasional 09/05/2017, 20:04 WIB Terjerat UU ITE, Ibu Tiga Anak Mendekam di Penjara Terjerat UU ITE, Ibu Tiga Anak Mendekam di Penjara Regional 09/05/2017, 19:51 WIB Ahok Ditahan, Apa Kabar Laporan Dugaan Penodaan Agama oleh Rizieq? Ahok Ditahan, Apa Kabar Laporan Dugaan Penodaan Agama oleh Rizieq? Megapolitan 09/05/2017, 19:49 WIB Sharapova Bakal Dapat 'Wild Card' untuk Kejuaraan di Birmingham Sharapova Bakal Dapat "Wild Card" untuk Kejuaraan di Birmingham Olahraga 09/05/2017, 19:42 WIB Pemerintah Didesak Jelaskan Bukti HTI Anti-Pancasila Pemerintah Didesak Jelaskan Bukti HTI Anti-Pancasila Nasional 09/05/2017, 19:40 WIB Sean Ingin Curi Poin di Catalunya Sean Ingin Curi Poin di Catalunya Olahraga 09/05/2017, 19:39 WIB Load MoreSumber: Google News Organisasi

Tidak ada komentar

Responsive Ads