Ini Hasil Evaluasi Tiga Kementerian - breakingnews (Siaran Pers) (Blog) Jakarta - Presiden Joko Widodo secara teratur mempelajari beberapa ...
Jakarta - Presiden Joko Widodo secara teratur mempelajari beberapa menterinya berdasarkan pada target serta kemampuan mereka. Menteri yang tidak mencapai target dapat 'ditendang' Jokowi atau direshuffle.
Komisi VIII DPR yang disebut mitra kerja Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak) berikan penilaian pada 3 kementerian itu. Wakil ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid memberi penilaian kemampuan Kementerian PPPA. Bagaimana akhirnya?
- Ini Hasil Evaluasi Tiga Kementerian
" Berkaitan dengan laporan BPK tahun 2015 WTP (Wajar Tanpa ada Pengecualian) serta berlangsung penurunan penilaian tahun . 2016 WDP (Wajar dengan Pengecualian).
Terkait dengan komplain orang-orang belum maksimalnya peran KPPA serta usaha perlindungan perempuan serta anak. Peran KPPA serta usaha perlindungan perempuan serta anak, terutama makin meningkatnya kejahatan seksual serta kekerasan dan trafficking, terlebih dengan status kementerian ini pada cluster tiga yang mempunyai manfaat penajaman, koordinasi, serta sinkronisasi bukanlah kementerian tehnis yang dapat lakukan perumusan, penetapan, serta proses kebijakan di bagiannya dan pengawasan proses pekerjaan di bagiannya, proses tuntunan tehnis serta supervisi aktivitas tehnis, " tutur Sodik lewat info tertulisnya, Jumat (26/5/2017).
Tentang pelajari Kemensos, Sodik menyampaikan serapan biaya Kemensos meraih 95 % pada tahun 2016. Namun, layanan umum Kemensos dinilai belum maksimal.
"Banyak masalah atau komplain masyarakat, diantaranya masalah Cak Budi yang menyatukan bansos tanpa ada izin Kemensos, penyaluran pertolongan dengan system non tunai belum tersosialisasikan secara detail. Layanan umum belum maksimal dirasa di panti sosial karena keterbatsan biaya, SDM serta fasilitas pras arana. Diluar itu penyaluran bansos masih tetap lambat serta belum menyentuh semuanya tujuan intinya yang ada di daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar, " jelas politikus asal Gerindra itu.
Masalah Kemenag, serapan biaya pada tahun 2016 meraih 93, 55 %. Walau demikian, Sodik menyoroti kemampuan Kemenag terlebih di waktu tunggu pemberangkatan calon jemaah haji di setiap propinsi yang masih tetap timpang.
" Berdasar pada hasil kontrol BPK juga diketemukan kalau layanan umum, sebagai contoh haji masih tetap ada kekurangan, ketidaksamaan saat tunggulah antar-provinsi semakin timpang, pengaturan jadwal pemberkasan dokumen perjalanan haji serta pengaturan kloter kurang optimal. Tunjangan profesi guru masih tetap terhutang sampai tahun 2017 sekitar Rp5 triliun, " ucap Sodik.
Pada umumnya, Sodik memberi ponten 50 untuk Kementerian PPPA, 60 untuk Kemensos, serta 60 untuk Kemenag. Penilaian itu berdasar pada 3 segi yakni audit BPK, serapan biaya, se rta permasalahan di lapangan.
" Dari 3 hal yakni audit BPK, serapan biaya, serta permasalahan di lapangan, Kemenag 60, Kemensos 60, PPPA 50, " tutupnya.
Tidak ada komentar