Jalan Panjang Pengadaan Heli AW 101 hingga Menyeret Satu Jenderal TNI AU di Pusaran Korupsi - Okezone ...
- Home
- News
- Nasional
Jum'at, 26 Mei 2017 - 20:27 wib
Jalan Panjang Pengadaan Heli AW 101 hingga Menyeret Satu Jenderal TNI AU di Pusaran Korupsi
Heli AW 101 dipsang garis polisi. (Ferio PE/Okezone)
JAKARTA â€" Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan jajarannya sudah menetapkan tiga prajurit sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101. Ketiganya ialah Marsma TNI FA yang bertug as sebagai pembuat akta komitmen PPK pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Letkol Administrasi WW sebagai pejabat pembuat kas dan Pelda SS sebagai Staf kas yang menyalurkan dana ke pihak tertentu.
Mundur ke belakang, rencana pengadaan heli yang bakal digunakan untuk Skadron 45 VVIP itu menimbulkan polemik sejak mencuat ke publik. Terlebih PT Dirgantara Indonesia (DI), menyanyangkan lantaran merasa tak digandeng dalam pengadaan alutsista untuk prajurit matra udara itu.
BERITA REKOMENDASI- Sisi Lain Pengungkapan Kasus Korupsi Pengadaan Heli AW 101
- Panglima TNI Beberkan Rangkaian Pengadaan Heli AW 101 Berujung Korupsi
- Korupsi Helikopter AW 101, Panglima TNI: Sangat Mungkin Ada Tersangka Lain
"Kalau Presiden tidak memakai produk PT DI, gimana kita promosi ke negara lain. Kita mampu (bikin pesawat dan heli VVIP) karena punya pengalaman bikinin pesawat atau angkutan untuk kepala negara l ain," ujar Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PT DI), Budi Santoso pada akhir akhir November 2015 silam.
Bahkan Direktur Teknologi dan Pengembangan PT DI, Andi Alisjahbana kala itu mengklaim pihaknya memiliki produk yang tak kalah dengan milik pabrikan asal Italia tersebut. Tiga mesin dalam heli AW-101 misalnya, dianggap membuat teknologi tersebut lebih memancarkan panas. Alhasil, musuh dapat mendeteksi keberadaan heli pengangkut tamu VVIP tersebut.
"Engine hit signature AW-101, menimbulkan kepanansan yang lebih tinggi. Itu lebih resiko ditembak kalau musuh pakai pendeteksi panas," jelas Andi.
Tak hanya itu, dengan tiga mesin, AW-101 juga dianggap lebih banyak mengonsumsi bahan bakar. Padahal, lanjut Andi, EC-725 juga memiliki durasi terbang yang sama, yakni sekira enam jam.
"Konsumsi bahan bakar AW-101, 53 persen lebih banyak dibanding EC-725 karena mereka punya tiga mesin," sambungnya.
Sementara KSAU kala itu, Marse kal Agus Suprityatna menilai polemik pengadaan heli VVIP sudah dipolitisir. Terlebih dengan adanya dorongan untuk membeli heli dari PT DI. Mantan Kasum TNI itu lantas mengingat pengalaman prajurit matra udara saat memesan helikopter Super Puma pada rencana strategis (renstra) 2009-2014. Saat itu, TNI AU baru menerima sembilan dari 16 unit helikopter Super Puma yang dipesan.
"16 unit Super Puma yang dipesan, tetapi TNI AU hanya menerima sembilan helikopter. Sementara pengiriman tidak tepat waktu sehingga mengganggu proses operasional," terang Agus.
Tak Hanya itu, Agus juga membantah isu pengadaan heli AW 101 merupakan permintaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebaliknyua, kemunculan heli produksi pabrikan Itali itu muncul merujuk pada kajian dan bagian dari rencana strategis (Renstra) TNI AU.
"Ini bukan permintaan Presiden, ini renstra saya, tanggung jawab saya untuk Skadron VVIP. Harus nyaman aman dan tentram, ini sudah berdasarkan kajian ren stra TNI AU 2015-2019," tegas Agus di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis 26 November 2015.
Adapun sejumlah kriteria yang membuat TNI AU memilih AW-101 di antaranya memiliki ketinggian kabin minimal 180 cm. Selanjutnya, tiga mesin yang terdapat dalam helikopter buatan Italia tersebut juga dianggap menunjang visibilitas terbangnya.
"Setelah kita lihat, kabin harus tinggi, kita harus menghargai tamu negara, AW ini tingginya 183 cm. Kedua, dia take off langsung pakai tiga mesin, jalan dua mesin, landing dua mesin. Pengalaman saya, pakai F-16 yang satu mesin, jelas beda dan lebih enak Sukhoi yang pakai dua mesin," sambungnya.
Merembet ke Istana
Permasalahan pembelian helikopter VVIP membuat Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu berniat membawanya ke rapat terbatas kabinet.
"Nanti kita mau rapat jam 2 di kantor Presiden, biarkan dia mau pilih yang mana. Tapi tolong pertimbangkan yang ini, ini, da n ini. Akan saya beberkan nanti," kata Ryamizard saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis 3 Desember 2015.
Sedangkan keesokan harinya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan rencana pembelian helikopter AW-101 ditunda. Terlebih terdapat sejumlah alternatif selain heli pabrikan Itali itu. Bahkan, kala itu mantan KSAD tersebut memastikan masih menunggu intruksi lanjutan dari Presiden jokowi, termasuk perintah pembatalan pengadaan heli VVIP.
"Jadi begini, bukan dibatalkan, untuk heli (ada) beberapa alternatif. Ada Agusta (AW) dan Super Puma. Memutuskan batalkan, TNI ikut batalkan tidak berkomentar apapun karena Presiden pemimpin tertinggi TNI. Jadi tidak usah didiskusikan lagi, batal ya batal," " ujar Gatot di Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat 4 Desember 2015.
Sementara pada Kamis 15 September 2016, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah akan kembali melihat kegunaan dan kebutuha n seberapa mendesak pengadaan heli AW 101. Oleh karenanya kata Presiden, dalam pos anggaran pembelian heli masih sedang dikalkulasi dan dikaji kebutuhannya.
"Barang-barang yang belum perlu seperti tadi apa helikopter AgustaWestland saya kira sama. Kita lihat kegunaannya apakah sangat mendesak dan itu masih dalam kajian di KKIP dan juga masih dikalkulasi oleh Panglima TNI," katanya.
"Kalau komitmen kan bisa diundur, kan pesan sekarang bukan harus keluar sekarang, bukan kayak beli barang di toko. Biasanya tunggu sampai tiga sampai empat tahun. Misalnya tahun ini harus dibayar 30 persen, dibayar 10 persennya dulu. Pembelian-pembelian seperti itu sangat biasa," sambungnya.
Lahirnya Tim Investigasi
Saat menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI dan Menteri Pertahanan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengaku tidak pernah mengetahui adanya rencana pengadaan pembelian helikopter AW 101 oleh TNI AU yang sempat menjadi kont roversi. Gatot beralasan dirinya tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra di TNI.
Hal ini lantaran dirinya terbelenggu oleh aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015. Peraturan ini pun memangkas kewenangannya dalam membuat dokumen rencana anggaran dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek baik di Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
"Untuk diketahui saya sebagai panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. Saya tidak kendalikan AD, AL, AU. Mengapa? Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, top, down secara terpadu. Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis," kata Gatot saat rapat di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin Februari 2017.
Namun, Gatot telah membentuk tim investigasi. Melalui Surat Panglima TNI bernomor Sprin 3000/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016 tentang P erintah Membentuk Tim Investigasi Pengadaan Pembelian Heli AW 101, terbentuklah tim tersebut.
"Saya membuat surat panglima TNI no Sprin 3000/xii/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang perintah membentuk tim investigasi pengadaan pembelian heli AW 101. Saya menyerahkan investigasi awal ke KSAU yang dilantik Januari 2017," papar Gatot.
Sementara Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan langsung melaporkan pembentukan tim investigasi internal TNI AU tersebut kepada Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo usai ditunjuk menjadi KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna.
"Saya akan melaksanakan investigasi yang sudah saya bentuk terhadap pengadaan AW 101. Jadi investigasi terdiri dari mulai dari perencanaan, pengadaan sampai dengan pengadaan itu mekanismenya bagaimana. Itu pun saya seizin Panglima TNI," kata Hadi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa 7 Februari 2017.
Hadi membantah bahwa anggaran pembelian heli AW 101 itu berasal dari Kementer ian Sekretariat Negara (Setneg). Pasalnya, anggaran pembelian helikopter produksi Italia tersebut berasal dari TNI AU yang sebelumnya telah dianggarkan di Kemenhan.
"Jadi, saya tegaskan anggaran yang digunakan untuk pembelian pesawat Helikopter AW 101, jumlahnya satu, itu adalah anggaran yang diturunkan untuk UU Angkatan Udara (AU) bukan dari Setneg,‎" tegasnya.
Namun, pada 9 Februari 2017, satu unit helikopter AgustaWestland 101 (AW-101) telah terparkir di hanggar Skadron Teknik 021, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Heli tersebut pun dipasangi garis polisi. (sym)
(erh) ​ Berita lainnya-
Kapolri Berduka atas Gugurnya Polisi dalam Teror Bom Kampung Melayu
-
BPK Gali Informasi Oknum Pejabatnya Terjaring OTT KPK
-
Rayakan Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Akan Gelar 'Pekan Pancasila'
-
Tangkal Rencana ISIS di Asia, Indonesia Jalin Kerja Sama dengan Negara Sahabat
-
Besok, KPK Gelar Jumpa Pers Terkait OTT BPK RI
-
Dua Bom Meledak di Kampung Melayu, Ichwam Nurul Pertama Dilanjutkan Achmad Syukri
-
Nih Tanggapan Menteri Agama soal Bom Kampung Melayu
-
Jalan Panjang Pengadaan Heli AW 101 hingga Menyeret Satu Jenderal TNI AU di Pusaran Korupsi
',appendContainer:'.okz-vjs-sdwrap',banner_id:{ad_top:"div-gpt-ad-1483690864162-0",ad_bottom:"div-gpt-ad-1483690864162-0",},AdtagUrl:'https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?sz=400x300|640x480&iu=/7108725/Desktop-Home-Video&impl=s&gdfp_req=1&env=vp&output=vast&unviewed_position_start=1&url=http://news.okezone.com/&description_url=widget_news&correlator=26052017&cust_params=Kanal%3DNews',poster:'https://cdn.okezone.com/underwood/img/logostreaming/ls-widget/logo-ls-inews-white.png',}) - Kapolri: Ichwan Nurul Salam & Ahmad Syukri Adalah Bomber Kampung Melayu
- KPK Benarkan Melakukan OTT di BPK RI
- Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan 1438 H Jatuh pada 27 Mei 2017
- Satu Jenderal TNI AU Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter AW 101
- Wiranto Sebut Bom Kampung Melayu Miliki Kesamaan Karakter dengan Bom Manchester
- Bom Kampung Melayu, Lemkapi: Negara Jangan Kalah dengan Teror!
- Jenguk Korban Bom Kampung Melayu, Jokowi-JK Sambangi RS Polri
- Mabes Polri Tegaskan Po lisi Boleh Jadi Pembina Ormas 9
- Mendagri: Dasarnya Apa Bubarkan FPI? 5
- Sambangi DPR, Habib Rizieq Beberkan Kronologi Tindakan Anarkis GMBI 4
- Besok, Munarman dan Bachtiar Nasir Diperiksa Terkait Kasus Makar Sri Bintang 4
- Kasus Suap Emirsyah Satar, Eks Dirops Citilink Ikut Dicegah ke Luar Negeri 3
- KPK Beberkan Bukti Keterlibatan Emirsyah Satar di Kasus Suap Pesawat Garuda 3
Topik Populer - #Bom Kampung Melayu
- #Klasemen Akhir Liga Inggris
- #Pesta Gay The Wild One
- #Hari Kebangkitan Nasional
- #Smartphone Meizu
-
Kapolri Berduka atas Gugurnya Polisi dalam Teror Bom Kampung Melayu -
KPAI Sarankan Tsania Marwah dan Atalarik Syach Asuh Anak Bersama -
Harga Pangan Tak Kunjung Turun, Kemendag Sidak ke Pasar Malam-Malam -
BUSINESS HITS: Inilah Kesalahan Laporan Keuangan Kemenhub -
Sang Hero Meninggal Dunia, Kampung Halaman Nicky Hayden Kibarkan Bendera Setengah Tiang -
A gar Alexis Sanchez Bertahan, Arsenal Siap Naikkan Gajinya Dua Kali Lipat -
BPK Gali Informasi Oknum Pejabatnya Terjaring OTT KPK
Kapolri Berduka atas Gugurnya Polisi dalam Teror Bom Kampung Melayu
BPK Gali Informasi Oknum Pejabatnya Terjaring OTT KPK
Sumber: Google News
Tidak ada komentar