Mantan Dirut PNRI Menyesal Kerja Sama dengan Andi Narogong - KOMPAS.com KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edh...
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Mantan Direktur Utama Perum PNRI, Isnu Edhi Wijaya, bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Isnu Edhi Wijaya, menyesal bekerja sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Keduanya bersama-sama terlibat dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Hal itu dikatakan Isnu saat melengkapi berita acara pemeriksaan (BAP) di hadapan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(Baca: Beda Kete rangan Eks Direktur PT Len soal Rp 2 M dari Proyek E-KTP)
Isi BAP itu kemudian dibacakan majelis hakim saat Isnu bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/5/2017).
"Saya sedih karena dengar proyek ini di-mark up luar biasa. Kerugian negara membuat kami sedih," ujar Isnu kepada majelis hakim.
Dalam BAP, Isnu mengatakan, "Saya menyesal karena Andi adalah salah satu calo proyek di Indonesia".
Menurut Isnu, dalam pemahamannya Andi adalah calo atau penghubung yang sering mendapatkan uang dari proyek-proyek pemerintah.
Menurut Isnu, pada 2010 dia diperkenalkan dengan Andi oleh terdakwa Irman, yang saat itu menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri.
Irman kemudian mengatakan bahwa Andi adalah orang yang nantinya mengerjakan proyek e-KTP.
Untuk itu, Isnu diminta untuk berkoordinasi dan menaati perintah Andi Narogong.
(Baca: Adendum E-KTP Diubah agar Konsorsium Da pat Bayaran Meski Tak Sesuai Target)
Setelah perkenalan itu, menurut Isnu, dia diundang untuk mengikuti pertemuan dengan beberapa pengusaha di sebuah Ruko di Fatmawati, Jakarta Selatan.
Isnu tidak membantah bahwa dalam pertemuan di Ruko tersebut dibahas spesifikasi teknis yang nantinya digunakan oleh konsorsium dalam proyek e-KTP.
Spesifikasi teknis tersebut juga diberikan sebagai acuan panitia pengadaan Kemendagri untuk menyusun syarat dalam proses lelang.
Kompas TV KPK Periksa Saksi Lain Kasus Korupsi E-KTP Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Dugaan Korupsi Proyek E-KTP
Terkini Lainnya 
Program Anies-Sandi Bisa Masuk APBD-P 2017 Megapolitan 04/05/2017, 18:45 WIB 
Jokowi Dorong Masyarakat Berani "Nyicil" Rumah Nasional 04/05/2017, 18:38 WIB 
Capek Cuma Bisa "Ngomong", Fahri Hamzah Ingin Pensiun dari DPR Nasional 04/05/2017, 18:36 WIB 
Melupakan Gubernur Ahok, Menyambut Anies Megapolitan 04/05/2017, 18:35 WIB 
Pegawai Dishub DKI Ketahuan Pungli dari Laporan Tukang Sapu Megapolitan 04/05/2017, 18:33 WIB 
Pilkada Jabar, PAN Wacanakan Koalisi dengan Gerindra Nasional 04/05/2017, 18:32 WIB 
Kalla Ingatkan Pengajian Agama Jangan Hanya Bahas Hadis dan Fikih Nasional 04/05/2017, 18:32 WIB 
Suu Kyi Temui Paus, Myanmar dan Vatikan Jalin Hubungan Diplomatik Internasional 04/05/2017, 18:32 WIB 
Terkait Krisis di Korea, Indonesia Minta Semua Pihak Hindari Provokasi Internasional 04/05/2017, 18:21 WIB 
Kemenpora Umumkan Hasil Kasus Doping Atlet PON dan Peparnas Olahraga 04/05/2017, 18:12 WIB 
Hemas dan Farouk Dapat Dukungan dari Koalisi LSM Nasional 04/05/2017, 18:11 WIB 
Infeksi karena Kait Pancing Warga, Seekor Buaya Akhirnya Mati Regional 04/05/2017, 18:11 WIB 
Visum Korban KDRT Digratiskan agar Korban Tak Segan Divisum Megapolitan 04/05/2017, 18:09 WIB Djarot: Bandara di Kepulauan Seribu Bisa untuk Kondisi Darurat Megapolitan 04/05/2017, 18:06 WIB Jokowi: Saya Dulu Sembilan Tahun "Ngontrak", Baru Bisa Beli Rumah Nasional 04/05/2017, 18:06 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar