Mantan Komisioner KPU: Jangan-jangan Memang Ada Upaya ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/Kristian Erdianto Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) p...
KOMPAS.com/Kristian Erdianto Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 Hadar Nafis Gumay dalam diskusi RUU Pemilu di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay tidak setuju jika wacana seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dikaitkan dengan ketidakmampuan KPU menyelenggarakan pemilihan.
"Kalau mau dikatakan KPU tidak mampu, tidak memenuhi syarat, itu kesimpulan yang dipaksakan," ujar Hadar, dalam diskusi bertajuk "RUU Pemilu Jangan Kerdilkan DPD", di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
Menurut Hadar, yang dilakukan KPU selama ini sudah maksimal.
Pada Pemilu 2014, meski belum didukung sarana yang memadai, KPU berhasil menyelenggarakan pemilihan anggota DPD.
"KPU belum punya satu sistem untuk verifikasi membantu mengecek semua dokumen, jadi masih gunakan satu sistem sederhana, excel atau lainnya," kata dia.
Baca: Seleksi oleh DPRD Dianggap Cara Parpol untuk Menguasai DPD
Saat itu, ada 1.033 perwakilan daerah untuk 33 Provinsi yang mendaftarkan diri untuk menjadi anggota DPD.
Dari jumlah itu, KPU menyeleksi dengan meminta masukan masyarakat.
Kemudian, mengerucut menjadi 947 calon yang lolos. Hasil akhirnya, lanjut Hadar, ditetapkan sebanyak 945 calon anggota DPD untuk dipilih dalam pemilu legislatif.
Sebesar 13 persen dari jumlah itu merupakan perempuan.
Menurut Hadar, jika KPU dianggap tidak mampu menyelenggarakan pemilihan DPD, maka seharusnya saat ini legislatif merancang cara atau upaya penguatan penyelenggara pemilu, bukan menyerahkan prosesnya pada DPRD.
Baca: "DPR Melihat DPD sebagai Saingan"
Hadar menilai, cara ini seperti menanggulangi penyakit, tetapi dengan memberikan obat yang salah.
"Yang pasti penyakitnya tidak akan selesai," ujar dia.
Hadar juga mempertanyakan alasan munculnya wacana ini. "Jangan-jangan memang upaya untuk mendegradasi, mengkerdilkan (DPD)," kata Hadar.
Kompas TV Drama “Berebut Kursi†di DPD (Bag 2)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: - Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
Imbauan Menkominfo untuk "Provider" Telekomunikasi di Bulan Ramadhan Nasional 26/05/2017, 23:51 WIB 
KPK Tangkap 7 Orang dalam OTT Terkait Dua Lembaga Negara Nasional 26/05/2017, 23:44 WIB 
Mantan Komisioner KPU: Jangan-jangan Memang Ada Upaya Mendegradasi DPD Nasional 26/05/2017, 23:28 WIB 
"DPR Melihat DPD sebagai Saingan" Nasional 26/05/2017, 23:18 WIB 
Kapolri Minta Revisi UU Anti-terorisme Dipercepat Megapolitan 26/05/2017, 23:17 WIB 
DPR Apresiasi Kemenag yang Tetapkan 1 Ramadhan 1438 H pada 27 Mei 2017 Nasional 26/05/2017, 23:08 WIB 
Pabrik Plastik di Bogor Ludes Terbakar Regional 26/05/2017, 23:06 WIB 
Hilal Tidak Terlihat, Sejumlah Ulama Dayah Belum Tarawih Regional 26/05/2017, 22:54 WIB 
Terkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTT Nasional 26/05/2017, 22:49 WIB 
Menurut Kapolri, Ini Alasan Teroris Jadikan Polisi sebagai Sasaran Nasional 26/05/2017, 22:45 WIB 
Trump: Korut adalah "Masalah Besar, tapi Dapat Diselesaikan" Internasional 26/05/2017, 22:40 WIB 
Terseret Arus di Batam, Jasad Bocah 2 Tahun Ditemukan 1 Km dari Rumah Regional 26/05/2017, 22:35 WIB 
JK: Akhir-akhir Ini Banyak Ujian, Kita Atasi dengan Berdoa dan Ibadah Megapolitan 26/05/2017, 22:34 WI B 
KPK Segel Dua Ruangan Auditor BPK Nasional 26/05/2017, 22:22 WIB 
Mengapa Polisi Jadi Sasaran Teror Bom Kampung Melayu? Megapolitan 26/05/2017, 22:21 WIB Load MoreSumber: Google News DPRD
Tidak ada komentar