Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berit...
detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance Jumat 26 May 2017, 09:53 WIB Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer Eduardo Simorangkir - detikFinance Foto: Wahyu Daniel/detikFinance FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pada tahun anggaran 2016. Penyebab utamanya adalah pengadaan kapal.
Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu. Ini terjadi karena adanya hambatan kerja yang ditemui galangan. Hal ini tidak menyangkut kerugian negara sama sekali tidak, hanya saja waktu yang dimiliki KKP untuk menyiapkan laporan keuangan sangat rigid.
Pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesi a. Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil. Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah.
Untuk itu, KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah. Sistem lelang dinilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar. Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.
Menanggulangi hal tersebut, pada pertengahan Desember 2016, KKP menyepakati perubahan cara pembayaran dari turnkey (pembayaran saat semua pekerjaan selesai) menjadi termin (pembayaran berdasarkan kemajuan fisik pekerjaan), perpanjangan kontrak hingga 90 hari, dan pengurangan volume.
"Mengikuti tata cara pembayaran akhir tahun, kita melakukan pembayaran untuk 754 kapal sekitar Rp 209 miliar, dengan bank garansi pembayaran sekitar Rp 97 miliar sesuai prediksi kemajuan fisik pekerjaan per tanggal 23 Desember 2016 dan 31 Desember 2016," kata Rifky dalam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/5/2017).
Perbaikan kontrak berupa perubahan volume, perpanjangan kontrak, perubahan tata cara pembayaran, bahkan pemutusan kontrak baru dapat dilakukan bertahap dan diserahkan lengkap pada awal Mei 2017. Begitu pula dengan perhitungan denda keterlambatan, juga baru bisa dilakukan setelah semua dokumen lengkap.
Pembangunan dengan sistem pembayaran turnkey tidak mensyaratkan konsultan pengawas. Namun, dengan berubahnya pembayaran menjadi sistem termin, KKP membutuhkan pengawas untuk melakukan pemeriksaan fisik kemajuan pekerjaan. Untuk itu, KKP mengirim tim mereka langsung untuk memeriksa ke tiap-tiap galangan u ntuk menghitung kemajuan fisik per tanggal 31 Desember 2016 yang akan diperhitungkan dengan jaminan pembayaran, yang baru bisa dilaksanakan pada Februari 2017. Sedangkan, tim audit BPK sudah mulai meminta dokumen pada minggu ketiga Januari 2017.
Diakibatkan berbagai perubahan dan tambahan kegiatan tersebut, KKP baru bisa menyusun dokumen-dokumen pertanggungjawaban pada awal Maret 2017, sedangkan BPK meminta 31 Maret 2017 semua dokumen telah diserahkan. Meski tak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan BPK, KKP tetap menyerahkan dokumen laporan secara bertahap. Pihak auditor menolak semua bukti dengan alasan tidak tersisa cukup waktu lagi untuk meneliti bukti tersebut karena disampaikan melewati batas waktu pemeriksaan lapangan.
Sebagai informasi, pada penyediaan KPI tersebut, KKP membuat sekitar 20-an tipe kapal yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di seluruh Indonesia. Dari 754 KPI yang dibangun, saat ini 509 sudah diser ahkan kepada penerima bantuan, 201 sudah selesai dan menunggu didistribusikan kepada penerima bantuan, dan 44 lainnya dalam pengerjaan 80 persen. (mkj/fdn)
FOKUS BERITA Jokowi Marah Soal Disclaimer Berita Terkait
- Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- Dalam 5 Tahun Terakhir, Baru di 2016 Kementerian Susi Disclaimer
- Setelah 10 Tahun, Kementan Raih WTP dari BPK
- Ini Kesalahan Susi Sampai Laporan Keuanga nnya Disclaimer
- BPK: Opini Disclaimer Belum Pasti Rugikan Negara
- Apa Itu Disclaimer Sampai Membuat Jokowi Marah-marah?
- Seberapa Penting Kereta Cepat Hingga Buat Jokowi Kesal?
- Ini Penjelasan Susi Setelah Dimarahi Jokowi Soal Disclaimer
Julia Perez, Bioinformatika, dan Pengobatan Kanker Serviks
detikNewsPemkot Surabaya akan Bangun Jembatan Ratna untuk Pecah Kemacetan
detikNewsPesan untuk Jaga Keutuhan dan Bangkit dari Luhut
detikNewsAnies Jamin Kebijakan di DKI Selaras dengan Pemerintah Pusat
detikNewsAnies-Sandi Komitmen Penuhi Janji Kampanye, Termasuk KJP Plus
detikNewsTahun ini, Pemerintah Pusat akan Bangun 2 Jalan Layang di Solo
detikNewsDPD Gelar Paripurna Luar Biasa
detikNewsDPR Dengarkan Laporan BPK
Kontak Informasi DetikcomRedaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed
-
3 Investasi Bodong Ditutup, dari Situs Hingga Koperasi Abal-abal
Jumat, 26 Mei 2017 11:28 WIB Satgas Waspada Investasi menghentikan tiga investasi bodong. Ini daftarnya. -
Sehari Jelang Ramadan, Harga Daging Beku Capai Rp 100.000/Kg
Jumat, 26 Mei 2017 11:15 WIB Kenaikan harga justru terjadi pada daging beku. Sekarang dijual dengan harga Rp 100 ribu per kg. -
Jelang Ramadan, Ada Promo Belanja Murah di Transmart Carrefour
Jumat, 26 Mei 2017 11:13 WIB Menjelang bulan puasa ini, Transmart dan Carrefour memberikan beragam promo belanja meriah dengan harga murah. -
Tak Khawatir Teror Bom, Ini yang Diperhatikan Investor Pasar Modal
Jumat, 26 Mei 2017 11:00 WIB Teror bom di Kampung Melayu diyakini tidak berpengaruh besar pada pasar modal. Terbukti pagi ini IHSG dibuka positif. Apa yang diperhatikan investor? -
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
Jumat, 26 Mei 2017 10:53 WIB KKP mendapatkan opini disclaimer atas Laporan Keuangan 2016. KKP kemudian meminta secara khusus kepada BPK untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu. -
Asosiasi: Pengguna Uang Elektronik Tidak Kena Fee
Jumat, 26 Mei 2017 10:48 WIB Asosiasi sistem pembayaran Indonesia (ASPI) dengan Bank Indonesia (BI) sedang membicarakan terkait pengenaan fee pada uang elektronik. -
Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
Jumat, 26 Mei 2017 09:53 WIB Pengadaan kapal menjadi penyebab KKP mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) -
PLN Buka Tender Proyek PLTS di Sumatera, Totalnya 168 MW
Jumat, 26 Mei 2017 09:24 WIB PT PLN (Persero) mulai 23 Mei 2017 lalu telah membuka tender proyek-proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk Pulau Sumatera. -
Dari Proyek Kereta Hingga Kapal Perang Dijamin oleh Eximbank
Jumat, 26 Mei 2017 09:15 WIB Banyak proyek besar di dalam negeri dijaminkan melalui Indonesia Eximbank. Apa saja proyek tersebut? -
Pasca Teror Bom, IHSG Masih Bisa Positif
Jumat, 26 Mei 2017 09:10 WIB IHSG masih bisa positif meski kemarin terjadi teror bom di Jakarta Timur. Sentimen positif datang dari Wall Street yang semalam cetak rekor tertinggi. -
Kiwoom Securities: IHSG Masih Bisa Negatif
Jumat, 26 Mei 2017 08:48 WIB Penutupan IHSG di bawah level 5,678 berpotensi memicu koreksi IHSG. Kami memperkirakan IHSG kembali bergerak negatif akhir pekan ini. -
OSO Securities: IHSG Punya Potensi Rebound
Jumat, 26 Mei 2017 08:46 WIB Kami pekirakan hari ini IHSG berpotensi menguat seiring sudah mulai meredanya tekanan jual pada perdagangan sebelumnya.
-
3 Investasi Bodong Ditutup, dari Situs Hingga Koperasi Abal-abal Jumat, 26 Mei 2017 11:28 WIB
-
Sehari Jelang Ramadan, Harga Daging Beku Capai Rp 100.000/Kg Jumat, 26 Mei 2017 11:15 WIB
-
Jelang Ramadan, Ada Promo Belanja Murah di Transmart Carrefour Jumat, 26 Mei 2017 11:13 WIB
-
Tak Khawatir Teror Bom, Ini yang Diperhatikan Investor Pasar Modal Jumat, 26 Mei 2017 11:00 WIB
Popular
- 01
Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
- 02
Model Bisnis Uan g Elektronik akan Diubah, Pengguna Jadi Kena Biaya?
- 03
Cara Berinvestasi di Reksa Dana
- 04
Dari Proyek Kereta Hingga Kapal Perang Dijamin oleh Eximbank
- 05
Asosiasi: Pengguna Uang Elektronik Tidak Kena Fee
- 06
Bakso Bejo, Warung Bakso RI Terkenal di Korea Selatan
- 07
Tak Hanya Pohon Kedondong, Ada Banyak 'Baterai Alam' Lain
- 08
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- 09
PLN Buka Tender Proyek PLTS di Sumatera, Totalnya 168 MW
- 10
Jangan Lakukan ini Terhadap Uang (2)
Popular
- 01
Pengadaan Kapal Kementerian Susi yang Berujung Disclaimer
- 02
Model Bisnis Uang Elektronik akan Diubah, Pengguna Jadi Kena Biaya?
- 03
Cara Berinvestasi di Reksa Dana
- 04
Dari Proyek Kereta Hingga Kapal Perang Dijamin oleh Eximbank
- 05
Asosiasi: Pengguna Uang Elektronik Tidak Kena Fee
- 06
Bakso Bejo, Warung Bakso RI Terkenal di Korea Selatan
- 07
Tak Hanya Pohon Kedondong, Ada Banyak 'Baterai Alam' Lain
- 08
Dapat Disclaimer, Ini Permintaan Kementerian Susi ke BPK
- 09
PLN Buka Tender Proyek PLTS di Sumatera, Totalnya 168 MW
- 10
Jangan Lakukan ini Terhadap Uang (2)
Tidak ada komentar