Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar - KOMPAS.com

Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar - KOMPAS.com Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Anggota komisi II DPR RI yang juga po...

Pentingnya "Presidential Threshold" Menurut Golkar - KOMPAS.com

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Anggota komisi II DPR RI yang juga politisi Partai Golkar dan Sekretaris Tim Pemenangan Ahok-Djarot TB Ace Hasan Syadzily

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai perlu ada ambang batas mengusung calon presiden atau "presidential threshold" untuk memperkuat pemerintahan.

Jika tidak, dia khawatir kekuatan parlemen yang menentang kebijakan pemerintah justru lebih besar.

"Presidential threshold 25 persen suara dan 20 persen kursi menunjukkan dukungan ke presiden. Presiden harus didukung partai yang suda h teruji di pemilu sebelumnya," ujar Ace, dalam diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan, jangan sampai kebijakan pemerintah dijegal oleh DPR RI hanya karena presiden tak memiliki dukungan kuat dari parlemen.

"Jadi siapapun yang terpilih bisa didukung parlemen yang kuat," kata dia.

Alasan Golkar mendorong adanya ambang batas yakni untuk memperkuat sistem presidensial. Namun, nyatanya, saat ini seolah yang terbentuk adalah sistem parlementer.

"Begitu dominannya parlemen untuk mengambil keputusan negara karena tidak solid dukungan pemerintahan, ya terjadi seperti ini," kata Ace.

Menurut Ace, pemerintahan bisa berjalan efektif jika sejak awal konfigurasi dukungan politik di parlemen kuat. Konfigurasi tersebut, kata dia, terbentuk sejak pemilu serentak periode sebelumnya.

"Sejak pendaftaran capres, pengelompokkan politik sudah jelas. Kami harap dengan pengel ompokkan tidak hanya proses pemetaan kelembagaan politik, tapi juga penguatan presidensialisme," ucap Ace.

(baca: Ini Alasan Pemerintah Dorong "Presidential Threshold" 20-25 Persen )

Menurut Ace, dari 10 fraksi di DPR, hanya empat fraksi yang mendukung Pemilu 2019 berlangsung tanpa adanya ambang batas mengusung calon presiden, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.

Selebihnya tetap menghendaki adanya ambang batas untuk mengusung calon presiden.

Kompas TV Dalam RUU Pemilu, dari 18 isu krusial, hanya akan ada tiga isu yang akan divoting oleh panitia khusus. Berita TerkaitSoal "Presidential Threshold", Hanura Usulkan 15 PersenPSI Dukung "Presidential Threshold" Dihapus agar Muncul Banyak CapresAlasan Suya Paloh Nilai "Presidential Threshold" Tetap DiperlukanKetua Umum PKB Nilai "Presidential Threshold" Masih DiperlukanYusril Sebut Usulan "Presidential Threshold" 20-25 Persen Tak Relevan

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada Jabar, Dedi Mulyadi Sebut Tidak Ada Koalisi Permanen Regional 06/05/2017, 14:43 WIB

Pengamat LIPI: Hasil Pileg 2014 Tak Masuk Akal Jadi Acuan Pilpres 2019 Nasional 06/05/2017, 14:30 WIB

Steven Seagal Dilarang Kunjungi Ukraina Selama Lima Tahun Internasional 06/05/2017, 14:27 WIB

Rutan Kebonwaru Bandung Kekurangan Sipir Regional 06/05/2017, 14:26 WIB Anies: Program DP 0 Dilaksanakannya 2018, Tak Bisa 2017

Anies: Program DP 0 Dilaksanakannya 2018, Tak Bisa 2017 Megapolitan 06/05/2017, 14:21 WIB

Politisi PDI-P Pengusul Hak Angket: KPK Banyak Boroknya Nasional 06/05/2017, 14:21 WIB

Kisah Mbah Ponco Sutiyem, Nenek 95 Tahun yang Jadi Nomine Aktris Terbaik Film ASEAN Regional 06/05/2017, 14:06 WIB Partai Idaman Anggap 'Presidential Threshold' Diskriminatif