Pimpinan Komisi VIII DPR Evaluasi 3 Kementerian, Ini Hasilnya - Detikcom

Pimpinan Komisi VIII DPR Evaluasi 3 Kementerian, Ini Hasilnya - Detikcom Jumat 26 Mei 2017, 13:18 WIB Pimpinan Komisi VIII DPR Evaluasi 3...

Pimpinan Komisi VIII DPR Evaluasi 3 Kementerian, Ini Hasilnya - Detikcom

Jumat 26 Mei 2017, 13:18 WIB Pimpinan Komisi VIII DPR Evaluasi 3 Kementerian, Ini Hasilnya Andhika Prasetia - detikNews Ilistrasi Gedung DPR (Foto: Aditya Mardiastuti-detikcom) Jakarta - Presiden Joko Widodo rutin melakukan evaluasi para menterinya berdasarkan target dan kinerja mereka. Menteri yang tidak sesuai target bisa 'ditendang' Jokowi atau direshuffle.
Komisi VIII DPR yang merupakan mitra kerja Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) memberi penilaian terhadap 3 kementerian tersebut. Wakil ket ua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid memberikan penilaian kinerja Kementerian PPPA. Bagaimana hasilnya?
"Terkait dengan laporan BPK tahun 2015 WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan terjadi penurunan penilaian tahun 2016 WDP (Wajar dengan Pengecualian). Berkaitan dengan komplain masyarakat belum maksimalnya peran KPPA dan upaya perlindungan perempuan dan anak. Peran KPPA dan upaya perlindungan perempuan dan anak, khususnya semakin meningkatkan kejahatan seksual dan kekerasan serta trafficking, terutama dengan status kementerian ini pada cluster 3 yang memiliki fungsi penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi bukan kementerian teknis yang bisa melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya serta pengawasan pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan teknis," ujar Sodik melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/5/2017).
Mengenai evaluasi Kemensos, Sodik mengatakan serapan anggaran Kemensos mencapai 95 persen pada tahun 2016. Tetapi, pelayanan publik Kemensos dinilai belum optimal.
"Banyaknya kasus/komplain masyarakat, antara lain kasus Cak Budi yang mengumpulkan bansos tanpa izin Kemensos, penyaluran bantuan dengan sistem non tunai belum tersosialisasikan secara menyeluruh. Pelayanan publik belum optimal dirasakan di panti sosial karena keterbatsan anggaran, SDM dan sarana prasarana. Selain itu penyaluran bansos masih lambat dan belum menyentuh semua sasaran utamanya yang ada di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar," terang politikus asal Gerindra tersebut.
Soal Kemenag, serapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 93,55 persen. Akan tetapi, Sodik menyoroti kinerja Kemenag terutama di masa tunggu pemberangkatan calon jemaah haji tiap provinsi yang masih timpang.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK juga ditemukan bahwa pelayanan publik, sebagai contoh haji masih terdapat kekurangan, perbedaan masa tunggu antar-provinsi makin timpang, penyusunan jadwal pemberkasan dokumen perjalanan haji dan penyusunan kloter kurang maksimal. Tunjangan profesi guru masih terhutang hingga tahun 2017 sekitar Rp 5 triliun," ucap Sodik.
Secara umum, Sodik memberikan ponten 50 untuk Kementerian PPPA, 60 untuk Kemensos, dan 60 untuk Kemenag. Penilaian tersebut berdasarkan 3 aspek yaitu audit BPK, serapan anggaran, dan masalah di lapangan.
"Dari 3 hal yaitu audit BPK, serapan anggaran, dan masalah di lapangan, Kemenag 60, Kemensos 60, PPPA 50," tutupnya.
(dkp/erd)