Seleksi oleh DPRD Dianggap Cara Parpol untuk Menguasai DPD - KOMPAS.com Fachri Fachrudin Kiri ke kanan: peneliti FITRA Gurnadi Ridwan, PERLU...
Fachri Fachrudin Kiri ke kanan: peneliti FITRA Gurnadi Ridwan, PERLUDEM Fadli Ramadhani, ICW Almas Sjafrina, IBC Ibeth Koesrini, IPC Ahmad Hanafi dalam konferensi Pers ?Evaluasi DPR: Integritas Menurun, Kepercayaan Publik Dicederai? di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (16/8/2016). JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana seleksi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sebagai cara bagi partai politik menguasai DPD.
Menurut dia, usulan ini akan merusak tatanan demokrasi.
Hal ini disampaikan Deputi Direktur Indonesia Parl iamentary Center Ahmad Hanafi dalam diskusi bertajuk "RUU Pemilu Jangan Kerdilkan DPD", di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2017).
"Model seleksi pencalonan anggota DPD dampaknya sangat luas untuk demokratisasi ke depan," kata Hanafi.
Hanafi menjelaskan, DPRD akan menerapkan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap calon anggota DPD.
Sementara, DPRD diisi oleh anggota partai politik.
Baca: Seleksi Calon Anggota DPD oleh DPRD Dinilai Langgar Prinsip Perwakilan
Oleh karena itu, menurut Hanafi, akan sulit bagi calon anggota DPD independen bisa lolos melewati tahapan uji kelayakan dan kepatutan.
"Ini kesempatan parpol menguasai DPD," kata Hanafi.
Menurut Hanafi, syarat mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dukungan minimal sebanyak 5.000, masih lebih baik.
Sebab, calon anggota DPD harus membuktikan bahwa dirinya didukung oleh masyara kat di daerahnya.
Cara ini sejalan dengan substansi pembentukan DPD sebagai perwakilan rakyat daerah yang sama sekali tidak mewakili kepentingan partai politik.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu, Lukman Edy mengatakan, usulan DPD diseleksi oleh DPRD telah disepakati pihak pemerintah.
Baca: Pimpinan DPD: Mayoritas Anggota Tolak DPD Diseleksi DPRD
Bahkan, beberapa hari lalu pemerintah telah menyerahkan draf soal teknis pengimplementasian usulan tersebut.
Menurut Lukman, dengan sistem tersebut, kapasitas dan kapabilitas perwakilan daerah menjadi lebih terkawal.
Hal ini karena banyaknya perwakilan daerah yang justru tak mengenal sama sekali tentang daerahnya.
Kompas TV Politisi Jadi Anggota DPD? (Bag 2)
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: - Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
Penanganan Kasus Tewasnya 6 Santri MTs Mambaus Ditargetkan Sebulan Regional 26/05/2017, 19:39 WIB 
Masjid Terendam Banjir, Mereka Terpaksa Shalat Tarawih di Jalanan Regional 26/05/2017, 19:34 WIB 
Cerita Vicky yang Namany a Ramai Dikira Pelaku Bom Kampung Melayu Megapolitan 26/05/2017, 19:26 WIB 
Bupati Kendal: Saya Minta Semua Tempat Pelacuran Tutup Selama Ramadhan Regional 26/05/2017, 19:26 WIB 
Harimau Sakit Mati dengan Luka Tombak di Kepala, Organ Tubuhnya Hilang Regional 26/05/2017, 19:22 WIB 
Lewat Instagram, Istri Ahok dan Istri Djarot Ucapkan Se lamat Berpuasa Megapolitan 26/05/2017, 19:14 WIB 
Tim Astrofotografi Unibraw Gagal Pantau Hilal karena Hujan Regional 26/05/2017, 19:14 WIB 
Nono Sampono: Penambahan Kursi Jangan Dikaitkan dengan Rekonsiliasi Nasional 26/05/2017, 19:13 WIB 
Panglima TNI Pastikan Usut Pejabat Militer yang Terkait Korupsi Pengadaan Heli Nasional 26/05/2017, 19:10 WIB 
1 Ramadhan 1438 H Diputuskan Setelah Hilal Terlihat dari Empat Lokasi Nasional 26/05/2017, 19:05 WIB 
Kejaksaan Terima Berkas Kasus Dugaan Penghinaan Presiden oleh Ahmad Dhani Megapolitan 26/05/2017, 19:04 WIB 
Ibu Ini Tak Percaya Anaknya Terlibat Teror Bom Kampung Melayu Regional 26/05/2017, 19:03 WIB 
Wakapolda "Curhat" ke Djarot soal "Netizen" yang Sebut Bom Pengalihan Isu Megapolitan 26/05/2017, 19:02 WIB 
Kapolres dan Ajudannya Alami Penganiayaan Saat Bubarkan Massa Aksi Regional 26/05/2017, 19:00 WIB 
Hari Ini dalam Sejarah: Hezbollah Ray akan Mundurnya Tentara Israel Internasional 26/05/2017, 19:00 WIB Load MoreSumber: Google News DPRD
Tidak ada komentar