11 Pemda di Jabar raih WTP, Bandung Barat masih WDP - merdeka.com

11 Pemda di Jabar raih WTP, Bandung Barat masih WDP - merdeka.com KAPANLAGI NETWORK ...

11 Pemda di Jabar raih WTP, Bandung Barat masih WDP - merdeka.com

KAPANLAGI NETWORK

MERDEKA
KAPANLAGI
BOLA.NET
VEMALE
FIMELA
DREAM.CO.ID
BRILIO.NET
PERGI.COM
OTOSIA
STORIBRITI

MORE Merdeka > Peristiwa 11 Pemda di Jabar raih WTP, Bandung Barat masih WDP Senin, 5 Juni 2017 22:32 Reporter : Andrian Salam Wi yono

Merdeka.com - BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2016 kepada 12 entitas atau pemerintah daerah. Dari 12 yang menerima, 11 di antaranya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Adapun satu lainnya masih berstatus wajar dengan pengecualian (WDP).
"Dari sebelas entitas pada penyerahan kali ini memperoleh opini WTP, sepuluh di antaranya mempertahankan predikat WTP yang sudah diraih pada tahun sebelumnya. Sedangkan satu Pemda masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat," kata Ketua BPK Perwakilan Jabar Arman Syifa usai penyerahan laporan hasil p emeriksaan di Gedung BPK Perwakilan Jabar Kota Bandung, Senin (5/6).
Ke-11 yang meraih opini WTP itu yakni Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Cirebon, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
"Satu Pemda berhasil naik meraih opini WTP pada tahun ini, yaitu Pemerintah Kota Cirebon," terangnya.
Dia menambahkan, pemeriksaan kali ini sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, yakni penetapan sistem akuntansi pada penyajian laporan keuangannya.
Dalam penerapan berbasis Akrual, permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat diantaranya adalah masalah penyusutan atas rehabilitasi atau renovasi aset tetap dan masalah penyajian Dana BOS dan dana lainnya di Luar APBD.
Adapun temuan yang masih perlu memperoleh perhatian diantaranya adalah pembukaan rekening oleh bendahara SKPD tanpa melalui persetujuan kepala daerah dan/atau BUD, aset tetap tanah yang masih belum bersertifikat, fasos fasum yang belum diserahterimakan, kesalahan alokasi penganggaran, dan pengelolaan atas PBB P2.
"Permasalahan tersebut masih ditemukan pada 12 entitas yang diperiksa, namun nilainya tidak material pada sejumlah entitas sehingga BPK masih dapat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," ujarnya.
â€ŽDia mengatakan, Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. "Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan," tandasnya.
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang menerima langsung â€ŽLHP dari BPK Perwakilan Jabar mengatakan, bahwa opini WTP yang disabet Kabupaten Purwakarta terwujud berkat kinerja dari inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKD). "Kami ucapkan terima kasih tentunya. Karena ini kinerja dari Pemda langsung," terang Dedi di tempat sama.
Dia mengatakan, opini WTP yang diraih untuk kali kedua diraih karena strategi pengelolaan keuangan yang sejalan dengan perkembangan daerahnya.

"Strateginya kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Kepatuhan itu juga ada implikasi. Kalau kepatuhan enggak diimbangi keberaniannya pembangunannya terhambat. Sekarang bagaimana membuat elaborasi agar kepatuhan keberanian dengan belanja sejalan," tandasnya. [eko]