Kader PAN di Daerah Siapkan Puluhan Pengacara untuk Amien Rais

Kader PAN di Daerah Siapkan Puluhan Pengacara untuk Amien Rais - Indopos Nasional Kader PAN di Daerah Siapkan Puluhan Pengacara untuk Amie...

Kader PAN di Daerah Siapkan Puluhan Pengacara untuk Amien Rais - Indopos

Nasional

Selasa, 06 Juni 2017 | 10:04 Kader PAN di Daerah Siapkan Puluhan Pengacara untuk Amien Rais

Amien Rais BERITA TERKAIT

Waketum PAN: Saya Yakin tak Ada Dana Masuk ke Amien Rais
KPK Harus Tunjukkan Keadilan kepada Publik
Tuduhan Keterlibatan Amien Hasil Politisasi KPK dan Kejaksaan
Amien Rais Merasa Namanya Tercemar

INDOPOS.CO.ID - Dugaan penerimaan uang R p 600 juta dari hasil korupsi kasus Alkes (alat kesehatan) yang menyeret nama mantan Ketua Umum PAN, Amien Rais, menimbulkan reaksi di sejumlah daerah.

DPW PAN Jawa Barat misalnya, mereka bakal menyiapkan 35 pengacara buat melakukan bantuan hukum terhadap Amien.

Nama pendiri PAN ini disebut-sebut menerima transfer uang selama 6 kali masing-masing Rp 100 juta. Duit diduga berasal dari kasus Alkes dengan terdakwa Siti Fadilah Supari.

"Bapak kami Amien Rais kan sudah menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu asal usul uang tersebut. Beliau memang menerima uang tahun 2007, tetapi dari Soetrisno Bahir. Kalau sekarang diangkat lagi saya menduga ada indikasi pembunuhan karakter terhadap tokoh nasional," kata Ketua Pusat Advokasi Hukum DPW PAN Jabar, Abdurrahman T. Pratomo, di kantor DPW PAN Jakarta Bandung, Senin (5/6).

Dijelaskannya, Amien Rais mengaku menerima uang setiap bulan Rp 100 juta dari Yayasan Soetrisno Bahir Foundation. Menurut pengakuan A mien, duit itu sebagai bantuan untuk dana operasional.

Seandainya Amien mengetahui uang tersebut berasal dari aliran dana Alkes, tegas Abdurrahman, tentunya Amien tak akan mau menerima.

"Karena visi PAN itu kan mendukung gerakan anti korupsi yang digaungkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kalau Pak Amien melakukan ini, tentunya kontradiktif," tambahnya.

Abdurrahman mengatakan saat ini Amien Rais mendapat perlakuan ketidakadilan dari negri ini, karenanya pihaknya akan meminta penjelasan KPK.

"Kami menghormati proses hukum asal fair dan transparan, namun bila ada muatan politis, kami tidak akan tinggal diam," tandasnya. (JPG)

Komentar