Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Foll...
detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance Rabu 07 Jun 2017, 20:47 WIB Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya Eduardo Simorangkir - detikFinance Foto: dok. Kementerian PUPR Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo.
Rapat dimulai sekitar pukul 10.50 WIB dan sempat istirahat selama 15 menit pada jam 13.00 WIB, sebelum akhirnya dilanjutkan dan berakhir pada jam 17.30 WIB.
Pada rapat kali ini, Basuki menyampaikan rancangan anggaran Kementerian PUPR untuk RAPBN 2018. Dalam rapat disampaikan, bahwa anggaran Kementerian PUPR pada akhirnya disesuaikan dari usulan indikatif Rp 147,9 triliun menjadi Rp 106 triliun untuk 2018.
"Kami sampaikan di sini, usulan indikatif anggaran 2018, usulan anggarannya Rp 147,9 triliun. Namun demikian, kami mendapatkan indikasi alokasi anggaran di 2018 sebesar Rp 106 triliun," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Gedung DPR RI, Jak arta, Rabu (7/6/2017).
Dari pagu sebesar Rp 106 triliun tersebut, Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi tertinggi dengan jumlah anggaran Rp 41,3 triliun. Kemudian disusul oleh Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,9 triliun, Cipta Karya Rp 15,9 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 9,1 triliun, Ditjen Pembiayaan Perumahan Rp 259 miliar dan Sekretariat Inspektorat dan Badan-Badan (SIBB) sebesar Rp 2,39 triliun.
Namun demikian, Komisi V DPR RI meminta agar anggaran yang ada pada Kementerian PUPR maupun Kementerian Desa dan PDTT untuk dilakukan pendalaman terhadap alokasi anggaran unit organisasi fungsi dan program masing-masing pada eselon I dalam RAPBN 2018 dalam rapat dengar pendapat selanjutnya.
Hal ini sesuai dengan permintaan sejumlah anggota fraksi Komisi V DPR RI yang menginginkan adanya jabaran rencana yang lebih konkret dan review pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran 2017 dari masing-masing eselon I di tiap Ditjen Kementerian.
Dalam rapat juga dis epakati, bahwa komisi V DPR RI dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Desa dan PDTT untuk meningkatkan pola konsumsi dalam rangka menjaga hubungan kemitraan guna meningkatkan kinerja. (hns/hns)
Berita Terkait
- Dongkrak Pariwisata Morotai, PUPR Benahi Jalan Hingga Drainase
- Tantangan Bangun Infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia
- 4 Flyover Brebes-Tegal Percepat Laju Kereta JKT-SBY
- Begini Cara Pemerintah Cegah Macet Brexit Terulang Lagi
- 4 Jalan Layang di Brebes-Tegal Ini Sudah Bisa Dipakai Mudik
- Ini Program Jokowi Yang Sulit Tercapai di 2019
- Terbangun 74%, Tol Soreang-Pasir Koja Bakal Operasi Juli 2017
- Senangnya Sri Mulyani, Bisa Lihat Langsung Uang Pajak Larinya ke Mana
Kapolri Tinjau Kesiapan Arus Mudik di Tol Fungsional Brebes Timur-Gringsing
detikNewsPengamanan Arus Mudik Dimulai 21 Juni hingga 6 Juli
detikNewsKementerian PUPR Kebut Perbaikan Jalan Nasional di Trenggalek
detikNews < h3>Takut Jadi Tersangka KPK, Anak Buah Musa Zainuddin Pilih Kabur detikNewsPenyuap di Kasus Suap Jalan: Kita Pihak Paling Dirugikan
detikNewsJokowi: Politik Jangan Sampai Ganggu Fokus Pembangunan
detikNewsMichael Wattimena Raih Gelar Doktor
detikNewsPemeriksaan Lanjutan Musa Zainuddin
Kontak Informasi DetikcomRedaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed
-
BNI Jajaki Ekspansi ke Australia dan Malaysia
Rabu, 07 Jun 2017 21:51 WIB PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan berekspansi ke luar negeri. Saat ini bank sedang mempelajari pasar Australia dan Malaysia. -
RI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 405 T di Forum Investasi Asia
Rabu, 07 Jun 2017 21:22 WIB Dalam Nomura Investment Forum Asia 2017 di Singapura, 6-9 Juni 2017, RI menawarkan 35 proyek infrastruktur senilai US$ 30,5 miliar atau Rp 405,65 triliun. -
Penerapan UU Anti Proyek Mangkrak Tunggu Peraturan Presiden
Rabu, 07 Jun 2017 21:04 WIB Pembahasan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu UU anti proyek mangkrak telah rampung. Kapan mulai diterapkan? -
Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya
Rabu, 07 Jun 2017 20:47 WIB Menteri PUPR bersama DPR gelar rapat membahas anggaran 2018. -
Disalurkan Lewat Kartu, Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Dipangkas Hingga 50%
Rabu, 07 Jun 2017 20:36 WIB Subsidi Elpiji 3 kg akan disalurkan lewat kartu tahun depan. Bisa menghemat anggaran sampai 50%. -
Tambah Stok, Bulog Impor 500 Ton Bawang Putih dari China
Rabu, 07 Jun 2017 20:21 WIB Bulog mengimpor 500 ton bawang putih dari China untuk menambah stok selama Ramadan hingga Lebaran. -
JK Ingatkan Pengusaha untuk Bayar Zakat
Rabu, 07 Jun 2017 20:16 WIB Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan kepada para pengusaha untuk tidak lupa membayar zakat. -
AKR Sudah Usulka n 10 Lokasi untuk Program BBM Satu Harga
Rabu, 07 Jun 2017 20:11 WIB AKR akan ditugaskan pemerintah untuk melaksanakan program BBM Satu Harga di 10 lokasi. Kesepuluh lokasi ada di sekitar Pulau Jawa dan Sulawesi. -
Jokowi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur, Apa Hasilnya?
Rabu, 07 Jun 2017 20:06 WIB Presiden Jokowi sore ini melakukan review atau evaluasi terhadap beberapa program pembangunan, ini hasilnya! -
Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai, Hemat Rp 3,9 T
Rabu, 07 Jun 2017 20:01 WIB Pemerintah akan mengganti beras sejahtera (rastra) dengan bantuan pangan non tunai. Cara ini bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 3,9 triliun. -
Saldo Rp 200 Juta Bisa Diintip, JK: yang Penting Bayar Pajak
Rabu, 07 Jun 2017 19:56 WIB Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut saat ini adalah era keterbukaan dan diharapkan semua pihak jujur untuk membayar pajak. -
TNI Hingga Bakamla Manfaatkan Satelit BRI
Rabu, 07 Jun 2017 19:43 WIB Bank Rakyat Indonesia menyerahkan pemanfaatan 4 slot transponder BRIsat kepada Kepolisian, Mabes TNI, BIN dan Bakamla.
-
BNI Jajaki Ekspansi ke Australia dan Malaysia Rabu, 07 Jun 2017 21:51 WIB
-
RI Tawarkan Proyek Infrastruktur Rp 405 T di Forum Investasi Asia Rabu, 07 Jun 2017 21:22 WIB
-
Penerapan UU Anti Proyek Mangkrak Tunggu Peraturan Presiden Rabu, 07 Jun 2017 21:04 WIB
-
Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya Rabu, 07 Jun 2017 20:47 WIB
Popular
- 01
Disalurkan Lewat Kartu, Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Dipangkas Hingga 50%
- 02
Jokowi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur, Apa Hasilnya?
- 03
Saldo Rp 200 Juta Bisa Diintip, JK: yang Penting Bayar Pajak
- 04
Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya
- 05
Bos BEI Dipanggil ke Istana, Bahas IHSG Tembus 6.000 dengan Jokowi
- 06
Penerapan UU Anti Proyek Mangkrak Tunggu Peraturan Presiden
- 07
AKR Sudah Usulkan 10 Lokasi untuk Program BBM Satu Harga
- 08
Seluruh Ruas Tol Fungsional Bisa Dilewati H-10 Lebaran
- 09
Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai, Hemat Rp 3,9 T
- 10
Pertamina Tak Sanggup Rampungkan Proyek Kilang di 2023, Ini Kata ESDM
Popular
- 01
Disalurkan Lewat Kartu, Subsidi Elpiji 3 Kg Bisa Dipangkas Hingga 50%
- 02
Jokowi Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur, Apa Hasilnya?
- 03
Saldo Rp 200 Juta Bisa Diintip, JK: yang Penting Bayar Pajak
- 04
Menteri PUPR dan DPR Rapat 7 Jam, Ini Hasilnya
- 05
Bos BEI Dipanggil ke Istana, Bahas IHSG Tembus 6.000 dengan Jokowi
- 06
Penerapan UU Anti Proyek Mangkrak Tunggu Peraturan Presiden
- 07
AKR Sudah Usulkan 10 Lokasi untuk Program BBM Satu Harga
- 08
Seluruh Ruas Tol Fungsional Bisa Dilewati H-10 Lebaran
- 09
Rastra Diganti Bantuan Pangan Non Tunai, Hemat Rp 3,9 T
- 10
Pertamina Tak Sanggup Rampungkan Proyek Kilang di 2023, Ini Kata ESDM