Pemda yang 50% Anggarannya untuk Gaji, Tak Bisa Tambah PNS - Detikcom

Pemda yang 50% Anggarannya untuk Gaji, Tak Bisa Tambah PNS - Detikcom detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Beri...

Pemda yang 50% Anggarannya untuk Gaji, Tak Bisa Tambah PNS - Detikcom

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance

Selasa 06 Jun 2017, 18:15 WIB Pemda yang 50% Anggarannya untuk Gaji, Tak Bisa Tambah PNS Danang Sugianto - detikFinance

Foto: Danang Sugianto-detikFinance FOKUS BERITA MenPAN RB Buka-bukaan Soal PNS Jakarta - Sekarang pemerintah daerah (pemda) tidak bisa dengan mudah meminta penambahan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum memberikan penambah PNS, pemerintah pusat akan mengecek penggunaan APBD-nya terlebih dahulu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur, saat ini pihaknya fokus menerapkan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis IT atau yang disebut e-Government. Program tersebut demi mendorong transparansi di Pemda maupun lembaga pemerintahan, sebab masyarakat bisa ikut memantau lewat sistem tersebut.
"Jadi akuntabilitas kita barengin dengan sistem IT, mau tidak mau terjadi keterbukaan. Tidak ada lagi kegiatan yang disembunyikan, karena semua orang bisa akses. Jadi sejalan, organisasinya kita s ederhanakan dan sistemnya kita terapkan e-Government," tuturnya saat berbincang dengan detikFinance di Kemenpan RB, beberapa waktu yang lalu.
Mantan Wakil Walikota Batam itu menjelaskan, dalam e-Goverment terdapat e-Office untuk melihat data-data kepegawaian. Selain itu ada pula e-Performance Budgeting untuk melihat anggaran publik.
"Jadi bisa terlihat mau naik pangkat kapan, mau pendidikan kapan, pensiun kapan, semua sudah bisa terlihat otomatis. Melalui e-Government data-data itu lebih akurat, termasuk mau ajukan penambahan pegawai," terangnya.
Dengan sistem tersebut pihaknya akan bisa melihat data secara akurat berapa jumlah pegawai di Pemda yang mengajukan penambahan pegawai. Jika masih banyak, maka pengajuannya tentu dipertimbangkan kembali.
"Sekarang kita tidak mau lagi berdasarkan surat usulan, kita pakai e-Formation. Karena data pegawai sudah online kita tahu eselon satu dua dan tiganya berapa," tukasnya.
Selain itu e-Perform ance Budgeting juga akan menjadi landasan bagi Kemenpan RB untuk menyetujui pengajuan penambahan PNS di Pemda. Namun pemerintah memberi syarat belanja pegawai harus di bawah 50% dari APBD.
"Kita lihat lagi belanja pegawainya didaerah berapa, lebih enggak diatas 50% APBD-nya untuk belanja pegawai? Kalau di atas 50% kita tidak mau tambah pegawainya dan masih banyak yang di atas 50%," tegasnya. (dna/dna)
FOKUS BERITA MenPAN RB Buka-bukaan Soal PNS Berita Terkait

Perbesar Penggunaan Teknologi, Jumlah PNS Bakal Makin Sedikit
PNS Malas Bisa Dipecat
Atlet Berprestasi Bisa Jadi Kepala Dispora di Daerah
Tak Punya Keterampilan Khusus Jangan Harap Bisa Jadi PNS
Sampai Kapan Pemerintah Moratorium Penerimaan PNS?
THR dan Gaji ke-13 PNS Cair, Bagaimana Pengaruhnya ke Inflasi?
PNS Dilarang Mudik Pakai Mobil Dinas, Kecuali Bus
PNS Juga Bakal Dibina Lewat UKP Pembinaan Ideologi Pancasila

Hampir 6 Jam, KPK Masih Geledah Rumah Ketua Komisi B DPRD Jatim

KPK Geledah Ruang Rapat dan Ketua Komisi B DPRD Jatim

KPKÂ Segel Ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ini Respons Gerindra

KPK Segel Ruang Ketua Komisi B DPRD Jatim, Ini Respons Gerindra

Ketua DPR Dukung Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara

Ini Langkah yang Dilakukan Menkum Yasonna untuk Modernisasi Lapas

Tak Ada Anggota Komisi B Jatim Ketika KPK Segel Ruangan Ketuanya

Menpan RB dan Ketua KPK Bahas Pencegahan Korupsi di Birokrasi

Minta Jadi PNS, Perawat Geruduk DPR

THR Enggak Dibayar? Silakan Mengadu ke Posko Kemnaker
Selasa, 06 Jun 2017 21:27 WIB Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, membuka posko pengaduan THR Lebaran.
KPPU Siapkan Aturan untuk Pengusaha yang Berani Bongkar Pelaku Kartel
Selasa, 06 Jun 2017 20:53 WIB KPPU mengusulkan agar pengusaha yang menjadi whistleblower atau yang berani membongkar praktik kartel, bisa dibebaskan dari hukuman.
Pertamina: Butuh Tambahan Dana Rp 20 T untuk Subsidi Elpiji 3 Kg
Selasa, 06 Jun 2017 20:48 WIB Anggaran subsidi Elpiji 3 kg di APBN 2017 tak cukup, butuh tambahan Rp 20 triliun lagi.
Kemendag Ingin Tekan Harga Bawang Putih Hingga Rp 20.000/Kg
Selasa, 06 Jun 2017 20:43 WIB "Importir kita kumpulkan, kita sepakati di harga Rp 30 ribu. Saya harap bisa sampai Rp 20 ribu," ungkap pihak Kemendag.
Pertamina Rapat 5 Jam dengan DPR, Ini Hasilnya
Selasa, 06 Jun 2017 20:35 WIB Ini hasil rapat Pertamina dan Komisi VII DPR sejak pukul 14.00 WIB sampai 19.00 WIB.
Kartu Tani, Era Baru Sejahterakan Petani Indonesia
Selasa, 06 Jun 2017 20:34 WIB Kementan bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan pemdas melaunching Kartu Tani untuk wilayah Jatim di Kabupaten Sumenep. Apa kegunaan Kartu Tani ini?
Blak-blakan MenPAN RB Soal Kinerja PNS
Selasa, 06 Jun 2017 20:29 WIB Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur beberkan masalah PNS dan program menanggulanginya.
Cek Rekening Rp 200 Juta, Pajak: Kami Tak Cari-cari Kesalahan
Selasa, 06 Jun 2017 20:22 WIB Ditjen Pajak memastikan tak akan cari-cari kesalahan dalam mengecek rekening Rp 200 juta ke atas. Jika dana tersebut sudah dipajaki maka tak diperiksa lagi.
Djarot: Bila Bergantung Impor, Kita Mudah Didikte Negara Lain
Selasa, 06 Jun 2017 19:58 WIB "Bila kita tergantung pada yang import-import itu, kita tidak punya kedaulatan dan kita mudah didikte serta inflasi tidak bisa kita kendalikan," ucap Djarot.
Pengusaha Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran, Ini Besarannya
Selasa, 06 Jun 2017 19:48 WIB Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mewajibkan pengusaha beri THR paling lambat H-7 Lebaran. Berapa besarannya?
Harga Jengkol Tembus Rp 90.000/Kg di Bandung
Selasa, 06 Jun 2017 19:44 WIB Harga kebutuhan pokok di Kota Bandung selama Ramadan ini cukup stabil. Namun yang fantastis yakni harga jengkol yang mencapai Rp 90.000.
Mau Bangun Smelter, Amman Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Lain
Selasa, 06 Jun 2017 19:39 WIB PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) membuka peluang kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan smelter di Sumbawa.

THR Enggak Dibayar? Silakan Mengadu ke Posko Kemnaker Selasa, 06 Jun 2017 21:27 WIB
KPPU Siapkan Aturan untuk Pengusaha yang Berani Bongkar Pelaku Kartel Selasa, 06 Jun 2017 20:53 WIB
Pertamina: Butuh Tambahan Dana Rp 20 T untuk Subsidi Elpiji 3 Kg Selasa, 06 Jun 2017 20:48 WIB
Kemendag Ingin Tekan Harga Bawang Putih Hingga Rp 20.000/Kg Selasa, 06 Jun 2017 20:43 WIB

01
Cek Rekening Rp 200 Juta, Pajak: Kami Tak Cari-cari Kesalahan
02
Pengusaha Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran, Ini Besarannya
03
Pertamina Rapat 5 Jam dengan DPR, Ini Hasilnya
04
Blak-blakan MenPAN RB Soal Kinerja PNS
05
Pertamina: Butuh Tambahan Dana Rp 20 T untuk Subsidi Elpiji 3 Kg
06
Mau Bangun Smelter, Amman Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Lain
07
KPPU Siapkan Aturan untuk Pengusaha yang Berani Bongkar Pelaku Karte l
08
Sri Mulyani Tak Akan Pangkas Target Pajak 2017
09
Cerai dari Saudi Cs, Mata Uang Qatar Anjlok
10
Kemendag Ingin Tekan Harga Bawang Putih Hingga Rp 20.000/Kg

01
Cek Rekening Rp 200 Juta, Pajak: Kami Tak Cari-cari Kesalahan
02
Pengusaha Bayar THR Paling Lambat H-7 Lebaran, Ini Besarannya
03
Pertamina Rapat 5 Jam dengan DPR, Ini Hasilnya
04
Blak-blakan MenPAN RB Soal Kinerja PNS
05
Pertamina: Butuh Tambahan Dana Rp 20 T untuk Subsidi Elpiji 3 Kg
06
Mau Bangun Smelter, Amman Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Lain
07
KPP U Siapkan Aturan untuk Pengusaha yang Berani Bongkar Pelaku Kartel
08
Sri Mulyani Tak Akan Pangkas Target Pajak 2017
09
Cerai dari Saudi Cs, Mata Uang Qatar Anjlok
10
Kemendag Ingin Tekan Harga Bawang Putih Hingga Rp 20.000/Kg

Google News Pemda

Page Nav

Gradient Skin

Responsive Ad

Pemda yang 50% Anggarannya untuk Gaji, Tak Bisa Tambah PNS - Detikcom