Penambahan Kursi DPR, MPR, DPD Masih Dalam Tingkat Lobi - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman ...
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan penambahan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini sedang dalam tahap lobi tingkat tinggi yang dilakukan para anggota dewan dengan masing-masing pimpinan partai politik.
Hal itu terkait usulan penambahan pimpinan DPR RI menjadi 7 orang, MPR RI menjadi 11 orang dan DPD RI menjadi 5 orang. Namun, usulan tersebut belum sampai kepada keputusan final.
" Jadi sampai hari ini belum ada keputusan final dan kami masih menunggu lobi-lobi di tingkat tinggi tentang keputusan yang akan kami ambil," kata Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo di Kopleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2017).
(Baca: Penambahan Kursi DPR RI Dialokasikan untuk Daerah Luar Jawa)
Pada rapat terakhir Undang-Undang Noor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di Baleg beberapa waktu lalu, pimpinan Baleg mengusulkan agar fraksi-fraksi yang mengusulkan penambahan norma menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) baru dan diberikan ke pemerintah jika ada penyempurnaan.
Jika pemerintah sepakat, maka pemerintah harus membuat sikap baru terhadap Surat Presiden (Surpres) dan DIM lama. Mekanise dan unsur administrasinya harus terpenuhi atau bisa dikatakan cacat hukum.
Kamis (8/6/2017), Baleg akan mengagendakan rapat untuk mendengarkan laporan fraksi-fraksi tersebut serta mendengarkan sikap akhir fraks i.
"Jadi sampai hari ini belum ada keputusan final dan kami asih menunggu lobi-lobi di tingkat tinggi tentang keputusan yang akan kami ambil," tutur Politisi Partai Golkar itu.
Kompas TV Menilai Manfaat Penambahan Kursi Anggota DPR Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
PAN Bantah Kirim Utusan ke Pansus Hak Angket KPK karena Amien Rais Nasional 06/06/2017, 15:19 WIB 
Paparkan Kasus Rizieq-Firza di Kejagung, Polisi Buktikan Tak Ada Rekayasa Megapolitan 06/06/2017, 15:17 WIB 
Banjir Akan Terus Terjadi di Garut, Ini Penyebabnya Regional 06/06/2017, 15:17 WIB 
Polisi Bongkar Peredaran Permen Karet Kedaluwarsa Regional 06/06/2017, 15:15 WIB 
Penambahan Kursi DPR, MPR, DPD Masih Dalam Tingkat Lobi Nasional 06/06/2017, 15:15 WIB 
Said Aqil: Jangan Pakai Agama untuk Bisnis dan Politik Regional 06/06/2017, 15:15 WIB 
Dulu Gerindra "Walk Out", Kini Kirim 4 Wakil ke Pansus Hak Angket KPK Nasional 06/06/2017, 15:07 WIB 
Dalam Sepekan, Polres Probolinggo Tangkap 97 Pelaku Kriminal Regional 06/06/2017, 15:03 WIB 
PT Transjakarta Berencana Lanjutkan Penjualan Sembako di Halte Megapolitan 06/06/2017, 15:01 WIB Terbuat dari Perunggu, Patung Bung Karno di Blitar Bernilai Rp 1,9 Miliar Regional 06/06/2017, 14:58 WIB 
Fiera Lovita Tetap Harus Lewati Prosedur untuk Pindah Jadi PNS DKI Megapolitan 06/06/2017, 14:55 WIB 
Komnas HAM: Disebut Persekusi jika Kejadiannya Sistematis dan Meluas Nasional 06/06/2017, 14:55 WIB 
Usai Pemilihan Ketua Cabang, Kantor HMI Dirusak Megapolitan 06/06/2017, 14:51 WIB 
Bom Truk di Kabul Bunuh 150an Orang, Terbesar dalam 16 Tahun Internasional 06/06/2017, 14:47 WIB 
Menganiaya Kekasih, Atlet Tarung Bebas Divonis Seumur Hidup Olahraga 06/06/2017, 14:46 WIB Load MoreSumber: Google News MPR
