PTUN Diharapkan Keluarkan Putusan yang Adil Terkait Sengketa ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Ind...
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, seusai menjadi pembicara dalam diskusi di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/5/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jakarta Bivitri Susanti berharap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bisa mengambil putusan yang benar dalam kasus sengketa kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
APHTN-HAN pada akhir pekan lalu telah memberikan Amicus Curiae Brief atau masukan dari sahabat pengadilan kepada PTUN. Bivitri berharap, masukan t ersebut menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dengan benar.
"Kami mau kasih energi positif ke mereka. Kelihatannya PTUN positif ya. Di putusan pertama dan putusan kedua, bagus. Tetapi, kami khawatir banget kali ini karena pimpinan Mahkamah Agungnya juga sudah memihak. Padahal PTUN di bawah MA," kata Bivitri ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (6/6/2017).
"Jadi, kami punya kekhawatiran besar, bahwa PTUN tidak bisa independen seperti dua putusan terdahulu tentang DPD," imbuh pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera itu.
(Baca: Setjen DPD Dinilai Tidak Netral dan Berpihak pada Oesman Sapta)
Bivitri mengaku tidak bisa memprediksi apakah PTUN akan memenangkan gugatan dari pemohon, dalam hal ini GKR Hemas. Sebab, hakim PTUN tentu memiliki kemerdekaan untuk menentukan putusan mana yang akan diambil.
Bivitri menambahkan, kalaupun pada akhirnya putusan PTUN itu tidak sesuai dengan yang diperjuangkan pemohon dan para pendukung, maka masih ada prosedur banding.
Menurut Bivitri, putusan PTUN penting untuk menyelesaikan kisruh di DPD tersebut. Pasalnya, kisruh DPD bukan hanya berimplikasi secara politis, melainkan teknis salah satunya pada penggunaan anggaran.
Saat ini ada 22 anggota yang tidak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang, dibekukan dana resesnya.
(Baca: Jadi Rebutan, Apa Saja Fasilitas Pimpinan MPR, DPR dan DPD?)
"Kadang-kadang pintu (ruangan) mereka dikunciin, karena orang Sekjen mendukung pimpinan OSO. Menurut kami, memang PTUN ini harus segera memberikan keputusan yang adil," kata Bivitri.
"Dualisme ini kan sebetulnya berjalan dan berimplikasi pada keuangan. Kami khawatir kalau terlalu berlama-lama dibuat kisruh seperti ini, nanti ada tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang," imbuh dia.
Masukan sahabat pengadilan
Bivitri menegaskan, Amicu s Curiae Brief tidak sama dengan intervensi terhadap sebuah proses peradilan. Sahabat pengadilan dalam hal ini APHTN-HAN hanya berupaya memberikan energi positif kepada hakim di PTUN.
"APHTN-HAN memang tidak mau intervensi, karena kami tidak berpihak pada kubu, tetapi berpihak pada yang kami anggap benar. Kami tidak mau intervensi atau membela Bu Hemas dalam hal ini sebagai pemohon di PTUN," ucap Bivitri.
Dalam dokumen 27 halaman itu, beberapa masukan yang disampaikan ke PTUN di antaranya soal polemik pemanduan sumpah kepemimpinan DPD versi Oesman Sapta Odang yang dilakukan oleh Wakil Ketua MA Suwardi.
Menurut Bivitri, pemanduan sumpah itu ilegal karena putusan MA sendiri telah membatalkan masa kepemimpinan pemimpin DPD dari 2,5 tahun menjadi kembali ke 5 tahun.
Selain itu, APHTN-HAN juga mempertanyakan kehadiran Suwardi memandu sumpah jabatan itu. Alasan pertama, kata Bivitri hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 260 UU MD 3.
Kedua, pr oses penuntunan sumpah dilakukan di luar jam kerja.
"Kami mempertanyakan kehadiran Wakil Ketua MA dalam proses pelantikan Ketua DPD versi OSO, karena selain bertentangan dengan putusan MA, juga tidak sesuai pasal 260 UU MD3. Karena di situ dikatakan harus Ketua MA, tetapi yang melantik Wakil Ketua MA," pungkas Bivitri.
Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- DPD Ribut Rebutan Kursi Pimpinan
Terkini Lainnya 
Bupati Anas dan Ulama Berdoa demi NKRI di Tepi Pantai Bangsring Regional 07/06/2017, 09:20 WIB 
Beristri Empat, Pria Ini Terapkan Jam Malam dan Tiap Istri Dapat Ruma h Internasional 07/06/2017, 09:11 WIB 
Cerita Habibie dan Pesan Persatuan... Megapolitan 07/06/2017, 09:05 WIB 
Ramadhan di Lapas Nusakambangan, Napi Kasus Terorisme Jadi Imam Shalat Tarawih Regional 07/06/2017, 09:02 WIB 
5 Berita Populer Nusantara: Pria Ditahan k arena Diduga Hina Presiden dan Kapolri di Facebook hingga "Laut Mati" Juga Ada di Indonesia Regional 07/06/2017, 09:01 WIB 
Puluhan Ribu WNI Diaspora di Qatar Diimbau Tidak Panik Internasional 07/06/2017, 09:01 WIB 
PTUN Diharapkan Keluarkan Putusan yang Adil Terkait Sengketa DPD Nasional 07/06/2017, 08:50 WIB 
Setiap Hari, Pria Ini "Ngemil" 3 Kilog ram Cabai Internasional 07/06/2017, 08:22 WIB 
Kapolri Minta Dukungan Ulama untuk Menjaga Keutuhan Indonesia Regional 07/06/2017, 08:15 WIB 
Megawati Singgung soal Negara Islam saat Resmikan Patung Bung Karno Regional 07/06/2017, 08:05 WIB 
Seorang Pengemis Diamankan di Matraman dengan Uang Rp 3,4 Juta Megapolitan 07/06 /2017, 07:54 WIB 
Muslim Keturunan Tionghoa Bangun Masjid Arsitektur Khas China di Magelang Regional 07/06/2017, 07:54 WIB 
Investor dan Pengelola Berseteru, Keledai Dilempar ke Kandang Harimau Internasional 07/06/2017, 07:52 WIB 
5 Berita Dunia Paling Populer, Qatar, Raqqa, hingga Teroris Marawi Internasional 07/06/2017, 07:45 WIB 
Said Aqil: Jadikan Budaya sebagai Infrastruktur Agama Nasional 07/06/2017, 07:44 WIB Load MoreSumber: Google News DPD
