Page Nav

HIDE

Pages

Breaking News:

latest

Ads Place

BPK Ingatkan Pemprov DKI Ganti Kerugian Pembelian Lahan ... - KOMPAS.com

BPK Ingatkan Pemprov DKI Ganti Kerugian Pembelian Lahan ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pe...

BPK Ingatkan Pemprov DKI Ganti Kerugian Pembelian Lahan ... - KOMPAS.com

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta Syamsudin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).KOMPAS.com/NURSITA SARI Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan DKI Jakarta Syamsudin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta Syamsudin mempersilakan Pemprov DKI Jakarta untuk membangun rumah sakit khusus kanker dan jantung di lahan RS Sumber Waras.

Syamsudin menyebut pembangunan di lahan RS Sumber Waras menjadi bagian da ri rekomendasi BPK.

"Memang rekomendasi kami termasuk memanfaatkan tanah itu. Artinya kalau Pemprov mau bangun, silakan, karena kalau sudah dibeli harus dimanfaatkan dong," ujar Syamsudin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (20/7/2017).

(Baca juga: Belum Ada Progres Pembangunan RS Sumber Waras, Dinkes Akan Minta Arahan Djarot)

Syamsudin menyampaikan, meski pembangunan di lahan RS Sumber Waras diperbolehkan, hasil audit BPK yang menyatakan adanya kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut tetap harus diperhatikan.

BPK merekomendasikan agar kerugian yang muncul itu diganti. Menurut Syamsudin, ganti rugi tersebut merupakan rekomendasi yang berbeda dengan pemanfataan lahan.

"Itu hal yang berbeda, menyelesaikan kerugian sendiri, memanfaatkan tanah hal sendiri," kata dia.

Ia juga menegaskan, rekomendasi BPK agar kerugian negara itu diganti tetap berlaku hingga saat ini.

BPK masih menunggu t indak lanjut dari Pemprov DKI Jakarta atas rekomendasi tersebut.

"Kalau misalnya rekomendasinya dianggap ada kerugian, berarti selesaikan kerugian itu. Rekomendasinya masih berlaku," ucap Syamsudin.

Rencana pembangunan rumah sakit khusus kanker dan jantung di RS Sumber Waras masih berjalan.

Pada 10 Juli lalu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Dinas Kesehatan sedang menyiapkan dokumen untuk membiayai pembangunan rumah sakit tersebut dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Saefullah memastikan, RS Sumber Waras tidak akan dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

Sebab, APBD DKI sudah digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan program lain.

(Baca juga: Tidak Pakai APBD, Pembangunan RS Sumber Waras Akan Gunakan Skema KPBU)

Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) senilai Rp 800 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Bel anja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2014.

BPK menyebut Pemprov DKI membeli dengan harga lebih mahal dari seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 191 miliar.

Berita Terkait

Petugas Sebut Sering Ada Pegawai Pemprov Kunjungi RS Sumber Waras

Gedung Lama RS Sumber Waras Sudah Dikosongkan dan Siap Dibangun

Sebagian Gedung RS Sumber Waras Kosong Tidak Terawat

Bagaimana Kelanjutan Rencana Pembangunan RS Sumber Waras?

BPK: Auditor yang Ditangkap KPK Tak Terlibat Audit Kasus Sumber Waras

Terkini Lainnya

Romahurmuziy Minta Djan Faridz Hengkang dari Kantor DPP PPP

Romahurmuziy Minta Djan Faridz Hengkang dari Kantor DPP PPP

Nasional 21/07/2017, 04:44 WIB Indonesia Akan Bahas Masalah Terorisme dengan Sejumlah Negara Sahabat

Indonesia Akan Bahas Masalah Terorisme dengan Sejumlah Negara Sahabat

Nasional 21/07/2017, 04:26 WIB Gerindra Siapkan Uji Materi bila 'Presidential Threshold' Tak Dihapus

Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus

Nasi onal 21/07/2017, 00:47 WIB Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan 'Walk Out'

Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out"

Nasional 21/07/2017, 00:45 WIB Ogah Voting 'Presidential Threshold', Alasan PKS 'Walk Out' Paripurna

Ogah Voting "Presidential Threshold", Alasan PKS "Walk Out" Paripurna

Nasional 21/07/2017, 00:33 WIB Fadli Zon Ikut 'Walk Out', Setya Novanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu

Fadli Zon Ikut "Walk Out", Setya N ovanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu

Nasional 21/07/2017, 00:29 WIB Demokrat: 'Presidential Threshold' Inkonstitusional, Kami Tak Mau Tanggung Jawab

Demokrat: "Presidential Threshold" Inkonstitusional, Kami Tak Mau Tanggung Jawab

Nasional 21/07/2017, 00:09 WIB Diwarnai Aksi 'Walk Out', DPR Sahkan UU Pemilu

Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu

Nasional 21/07/2017, 00:07 WIB Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi 'Walk Out' Empat Fraksi

Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi "Walk Out" Empat Fraksi

Nasional 20/07/2017, 23:58 WIB DPR Putuskan Voting Pengesahan RUU Pemilu Malam Ini

DPR Putuskan Voting Pengesahan RUU Pemilu Malam Ini

Nasional 20/07/2017, 23:46 WIB Baru Dibuka, Rapat Paripurna RUU Pemilu Langsung Ricuh

Baru Dibuka, Rapat Paripurna RUU Pemilu Langsung Ricuh

Nasional 20/07/2017, 23:44 WIB Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang

Nasi onal 20/07/2017, 23:41 WIB Panglima TNI: ISIS Bukan Masalah Agama, tapi Alat untuk Dapatkan Energi

Panglima TNI: ISIS Bukan Masalah Agama, tapi Alat untuk Dapatkan Energi

Nasional 20/07/2017, 23:26 WIB Hanya 3 Anggota DPR yang Disebut Hakim Diperkaya Kasus e-KTP, Ini Kata KPK

Hanya 3 Anggota DPR yang Disebut Hakim Diperkaya Kasus e-KTP, Ini Kata KPK

Nasional 20/07/2017, 23:17 WIB Romahurmuziy Tak Akan Pecat Djan Faridz dari PPP

Romahurmuziy Tak Akan Pecat Djan Faridz dari PPP

Nasional 20/07/2017, 23:11 WIB Load More

Tidak ada komentar

Latest Articles