DPR: Chatib Basri dan Boediono Akan Dimintai Pendapat soal ... - Kumparan.com (Siaran Pers) (Pendaftaran) (Blog) Boediono, Wakil Presiden In...
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan memanggil para ahli seperti mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, mantan Wakil Presiden Boediono, dan beberapa akademisi perpajakan lainnya untuk rapat dengar pendapat terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng saat memimpin rapat kerja dengan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan atau Automatic Exchange of Information (A EoI). "Kami besok akan memanggil para ahli dan akademisi untuk rapat dengar pendapat terkait AEoI ini," ujar Mekeng di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (17/7).
Baca Juga :
Lebih lanjut ia mengatakan, selama pekan ini, Komisi XI akan memanggil beberapa akademisi lainnya untuk mendengar berbagai pandangan terkait akses informasi perpajakan. Sebab, pada Senin (24/7) Komisi XI harus memutuskan Perppu tersebut untuk disetujui atau ditolak sebagai Undang-Undang. "Senin depan kami akan membuat keputusan apakah ini akan disetujui jadi UU atau ditolak. Karena ini materinya enggak bisa diubah lagi, kami hanya bisa setuju atau tolak," jelasnya. Untuk diketahui, pada 8 Mei 201 7 pemerintah telah menerbitkan Perppu terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam aturan turunan tersebut, pemerintah juga secara resmi telah menaikkan batasan minimal saldo rekening yang wajib dilaporkan lembaga keuangan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi Rp 1 miliar, dari sebelumnya Rp 200 juta.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, revisi aturan tersebut dilakukan karena pemerintah mendengarkan keluhan dan reaksi dari masyarakat, khusunya pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Selain itu juga untuk memberikan ketenangan bagi masyarakat.Sumber: Google News DPR
Tidak ada komentar