Page Nav

HIDE
Jumat, Juni 6

Pages

Breaking News:

Ads Place

Click Here

DPR Minta Pemerintah Abaikan Protes China Soal Penamaan Laut Natuna Utara - KOMPAS.com

DPR Minta Pemerintah Abaikan Protes China Soal Penamaan Laut Natuna Utara - KOMPAS.com Shutterstock Indonesia ...

DPR Minta Pemerintah Abaikan Protes China Soal Penamaan Laut Natuna Utara - KOMPAS.com

IndonesiaShutterstock Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung pemerintah untuk tak ambil pusing atas protes China terhadap pengubahan nama Laut China Selatan (LSC) menjadi Laut Natuna Utara.

Anggota Komisi I DPR RI, Syarief Hasan mengatakan protes China itu tak berdasar, sebab wilayah Laut Natuna Utara tak masuk dalam sengketa atau konflik LCS yang selama ini diperebutkan sejumlah negara.

"Jadi kalau ada negara lain klaim, biarin saja, kan hanya klaim. Silahkan saja, protes saja, ini kan tidak masuk wilayah yang di sengketan China. Kalau itu disengketakan lain masalah. Tapi kalau daerahnya daerah kita, itu urusan kita," kata Syarief dihubungi, Senin (17/7/2017).

Sependapat, anggota komisi I DPR RI lain, Elnino Husein Mohi pun tak ambil pusing dengan protes pemerintah China atas perubahan nama laut di wilayah itu. Menurutnya, klaim China tidak berdasar, lantaran hanya karena selama ini nama wilayah laut itu adalah Laut China Selatan.

"Itu kan gara-gara konflik LCS dan mereka klaim bahwa itu wilayah mereka karena namanya LCS saja. Padahal aslinya kan bukan wilayah mereka, itu wilayah Indonesia. China harusnya enggak boleh protes, itu wilayah kita kok," kata Elnino.

Anggota komisi I lainnya, Andreas Hugo Pereira menegaskan bahwa Indonesia punya dasar yang kuat atas penamaan wilayah laut tersebut. Karenanya, protes China tak perlu dihiraukan, sebab wilayah laut Indonesia diakui hukum internasional.

"Kita punya wilayah yang diakui internasioanl. Jadi protes china, biarin saja, yang penting dunia internasioanl mengakui itu wilayah kita," tutup Andreas.

Diketahui, Indonesia baru-baru ini mengubah penyebutan nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Keputusan Indonesia untuk menyebut Laut China Selatan dengan Laut Natuna Utara itu memicu kritik dari Beijing.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang menganggap penggantian penyebutan nama itu tak masuk akal dan tidak sesuai dengan upaya standarisasi mengenai penyebutan wilayah internasional.

Pihaknya berharap agar seluruh negara yang berada di sekitar Laut China Selatan untuk berkolaborasi mewujudkan tujuan bersama terutama terkait dengan situasi keamanan dan pertahanan di sekitar Laut China Selatan.

Penggantian penyebutan nama Laut China Selatan pun bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, Filipina pada 2011 mengganti nama Laut China Selatan dengan Laut Filipina Barat.

Hal itu memicu kemarahan China dengan menyer et Filipina ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada tahun 2016. Pada Juli 2016, mahkamah memutuskan China tak berwenang mengintervensi keputusan Filipina dalam penyebutan nama wilayah maritim tersebut.

Berita Terkait

DPR Dukung Pemerintah soal Penamaan Laut Natuna Utara

Pengamat: Laut Natuna Utara Masuk Zona Maritim Indonesia

China Protes Perubahan Nama Laut Natuna Utara, Pemerintah Enggan Komentar

Beijing Protes Indonesia Ubah Laut China Selatan Jadi Laut Natuna Utara

Peta Baru NKRI, Laut China Selatan Diganti Jadi Laut Natuna Utara

Terkini Lainnya

Berpotensi Rugikan Negara, KPK dan KY Diminta Pantau Sidang Geo Dipa

Berpotensi Rugikan Negara, KPK dan KY Diminta Pantau Sidang Geo Dipa

Rilis 17/07/2017, 20:05 WIB Mei 2017, Utang Luar Negeri RI Naik 5,5 Persen

Mei 2017, Utang Luar Negeri RI Naik 5,5 Persen

Makro 17/07/2017, 20:00 WIB Kemiskinan Makin Dalam dan Kian Parah

Kemiskinan Makin Dalam dan Kian Parah

Makro 17/07/2017, 19:59 WIB Pemkab Pati Dorong Pembangunan Kolam Tambat Kapal Senilai Rp 50 Miliar

Pemkab Pati Dorong Pembangunan Kolam Tambat Kapal Senilai Rp 50 Miliar

Makro 17/07/2017, 19:28 WIB Gelar Hari Belanja Diskon, Pengusaha Target Transaksi Rp 20 Triliun

Gelar Hari Belanja Diskon, Pengusaha Target Transaksi Rp 20 Triliun

Bisnis 17/07/2017, 19:02 WIB IHSG Ditutup Menguat Terbatas di Akhis Sesi

IHSG Ditutup Menguat Terbatas di Akhis Sesi

Keuangan 17/07/2017, 17:58 WIB DPR Minta Pemerintah Abaikan Protes China Soal Penamaan Laut Natuna Utara

DPR Minta Pemerintah Abaikan Protes China Soal Penamaan Laut Natuna Utara

Makro 17/07/2017, 17:30 WIB Apa Sanksi Bagi Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan di Indonesia?

Apa Sanksi Bagi Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan di Indonesia?

Makro 17/07/2017, 17:30 WIB Kuartal III 2017, Laju Penyaluran Kredit Diprediksi Makin Cepat

Kuartal III 2017, Laju Penyaluran Kredit Diprediksi Makin Cepat

Keuangan 17/07/2017, 17:20 WIB Jumlah Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia Tertinggi Sejak 2012

Jumlah Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia Tertinggi Sejak 2012

Makro 17/07/2017, 17:17 WIB 'Biang Kerok' di Balik Gagalnya Pemerintah Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

"Biang Kerok" di Balik Gagalnya Pemerintah Turunkan Jumlah Penduduk Miskin

Makro 17/07/2017, 16:27 WIB DPR Dukung Pemerintah soal Penamaan Laut Natuna Utara

DPR Dukung Pemerintah soal Penamaan Laut Natuna Utara

Makro 17/07/2017, 16:19 WIB Dua Masalah Ini Kerap Bikin Pertumbuhan Ekonomi RI Tertahan

Dua Masalah Ini Kerap Bikin Pertumbuhan Ekonomi RI Tertahan

Keuangan 17/07/2017, 16:07 WIB OJK: Gadai Swasta Wajib Daftar dan Punya Izin Usaha

OJK: Gadai Swasta Wajib Daftar dan Punya Izin Usaha

Keuangan 17/07/2017, 15:58 WIB Kemenhub Serahkan Rekomendasi Kuota Taksi Online untuk Jabodetabek dan Jawa Timur

Kemenhub Serahkan Rekomendasi Kuota Taksi Online untuk Jabodetabek dan Jawa Timur

Makro 17/07/2017, 15:57 WIB Load MoreSumber: Google News DPR

Tidak ada komentar

Latest Articles

Click Here