DPR Setuju Anggaran Kantor Puan dan Darmin Dipangkas

DPR Setuju Anggaran Kantor Puan dan Darmin Dipangkas - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran) detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis...

DPR Setuju Anggaran Kantor Puan dan Darmin Dipangkas - Detikcom (Siaran Pers) (Pendaftaran)

detikFinance / Berita Ekonomi Bisnis / Detail Berita Follow detikFinance

Rabu 19 Jul 2017, 13:21 WIB DPR Setuju Anggaran Kantor Puan dan Darmin Dipangkas Hendra Kusuma - detikFinance

Foto: Lamhot Aritonang Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pemangkasan anggaran di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta Kementerian Koordinator Perekonomian.
Keputusan tersebut diambil pada rapat kerja Banggar dengan Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Koordinator Perekonomian tentang RKA K/L dalam RUU APBN-P 2017, Jakarta, Rabu (19/7/2017).
Pimpinan Banggar Aziz Syamsuddin mengatakan, rapat kerja ini dibuka secara umum dan dihadiri 22 anggota dari 8 fraksi.
"Semoga pemotongan anggaran ini diharapkan bisa kembali memicu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik serta hukum di bawah Kemenko Perekonomian dan PMK," kata Aziz.
Menteri Koordinator PMK, Puan Maharani, mengatakan pemangkasan anggaran di instansi yang dipimpinnya sebesar Rp 60 miliar dari total anggaran Rp 381,5 miliar.
"Efisiensi anggaran belanja Kemenko PMK s ebesar Rp 60 miliar di 2017," kata Puan.
Puan menyebutkan, pemangkasan anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017. Sasarannya adalah anggaran perjalanan dinas, paket meeting, honorarium, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja operasional dan lainnya.
"Kami berharap dukungan DPR memberikan persetujuan, pagu Kemenko PMK Rp 381,5 miliar menjadi Rp 321,5 miliar," tutur Puan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, menjelaskan anggaran Kemenko Perekonomian dipangkas Rp 43 miliar dari pagu anggaran Rp 506,7 miliar menjadi Rp 463,7 miliar.
"Efisiensi ini di dalam pelaksanaan lelang, dan mengorbankan beberapa kegiatan yang dianggap tidak terlalu prioritas sehingga didapat Rp 43 miliar," terang Darmin. (hns/hns)
Berita Terkait

Pemerintah Bakal Luncurkan Lagi Pa ket Kebijakan Soal Investasi
Jurus Pemerintah Agar Tak Ada Lagi Orang Miskin di RI
Orang Miskin RI Terus Bertambah, Lalu untuk Apa Utang Pemerintah?
Orang Miskin RI Bertambah, Ini Kata Darmin
Biaya Rekrut Pekerja China 10 Kali Lipat Lebih Mahal dari Lokal
Pelanggaran Pekerja China di RI: Tak Punya Izin Hingga Visa Kerja
Ada 74.000 Tenaga Kerja Asing di RI, Paling Banyak dari China
RI Sosialisasi Aturan Tenaga Kerja Asing ke Pengusaha China

Cerita Gubernur Kalteng Tawarkan 'Piramida' Jadi Ibu Kota ke Jokowi

detikNews

Puan: Anak-anak Eks Anggota ISIS Bisa Dapat KIP agar Bersekolah

detikSport

Rapat Koordinasi Asian Games 2018: JK Jamin Anggaran Rp 1,5 T Segera Cair

detikNews

Kumpulkan Menteri, Jokowi Bahas Penyusunan Perpres Sekolah 5 Hari

detikNews

Selasa Pagi, Jokowi Panggil Sejumlah Menteri ke Istana

detikNews

Menko Puan Resmikan 6 Lokasi Jaringan Irigasi Air Tanah di Jateng

detikNews

Puan Maharani Lepas Pemudik di Stasiun Senen

detikNews

4 Mente ri Jokowi Bersama Banggar Bahas Anggaran 2018

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com News Feed

Pemerintah Bakal Luncurkan Lagi Paket Kebijakan Soal Investasi
Rabu, 19 Jul 2017 14:55 WIB Dalam tiga pekan ke depan pemerintah akan menerbitk an paket kebijakan ekonomi jilid XVI.
Lenggak Lenggok Susi Saat Menari Sunda
Rabu, 19 Jul 2017 14:38 WIB Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti unjuk kebolehan saat membawakan tarian khas Sunda, Tarawangsa.
Laporan dari Malaysia
Melihat Lebih Dekat Pulau Pribadi Buatan China di Malaysia
Rabu, 19 Jul 2017 14:27 WIB Country Garden Pacificview Sdn Bhd tengah membangun kota baru yang sangat besar di empat pulau buatan manusia di Malaysia yang dinamakan Forest City. Yuk intip!
Benarkah Rupiah Baru Sulit Ditukar di Luar Negeri?
Rabu, 19 Jul 2017 14:12 WIB Hal tersebut murni tergantung dari kebutuhan negara di mana tempat uang tersebut ditukar terhadap mata uang yang ditukar.
Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Darmin: Sekarang Momennya Bagus
Rabu, 19 Jul 2017 14:07 WIB Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan saat ini adalah momen yang tepat bagi pemerintah mengajukan RUU redenominasi ke DPR.
Mobil Listrik Pakai Baterai, di Mana Isinya? Ini Kata Jonan
Rabu, 19 Jul 2017 14:00 WIB Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengtakan baterai mobil listrik bisa diisi ulang PLN dan dijual di SPBU atau tempat-tempat lain yang ditentukan.
Susi Dapat Gelar Kehormatan Sunda: Wadonna Pinunjul
Rabu, 19 Jul 2017 13:42 WIB Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, hari ini menerima gelar kehormatan dan pengakuan 'Wadonna Pinunjul' dari warga masyarakat adat Tatar Sunda.
Kasihan, Uang Rupiah Baru Sering Kena Bully di Medsos
Rabu, 19 Jul 2017 13:29 WIB BI menanggapi soal kabar mengenai rupiah yang saat ini tengah ramai diperbincangkan di medsos. Berulang-ulang kali uang rupiah baru jadi sasaran bully.
DPR Setuju Anggaran Kantor Puan dan Darmin Dipangkas
Rabu, 19 Jul 2017 13:21 WIB Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui peman gkasan anggaran Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK.
Transmart dan Carrefour Gelar Diskon Alat Masak sampai 50%
Rabu, 19 Jul 2017 13:20 WIB Terpikir untuk memasak sendiri sebagai sajian di acara halal bihalal akhir pekan nanti? Peralatan masak di Transmart Carrefour sedang ada promo.
Mobil Listrik RI Bisa Bersaing di Pasar? Ini Kata Jonan
Rabu, 19 Jul 2017 13:05 WIB Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan bahwa mobil listrik bisa dijual dengan harga kompetitif dan bersaing dengan mobil konvensional, tapi ada syaratnya.
BI Sebut Utang Pemerintah dalam Batas Aman, Ini Alasannya?
Rabu, 19 Jul 2017 12:59 WIB Bank Indonesia (BI) menyebut utang pemerintah masih dalam batas aman. Apa Alasannya?

BERITA TERBARU +

Pemerintah Bakal Luncurkan Lagi Paket Kebijakan Soal Investasi Rabu, 19 Jul 2017 14:55 WIB
Lenggak Lenggok Susi Saat Menari Sunda Rabu, 19 Jul 2017 14:38 WIB
Melihat Lebih Deka t Pulau Pribadi Buatan China di Malaysia Rabu, 19 Jul 2017 14:27 WIB
Benarkah Rupiah Baru Sulit Ditukar di Luar Negeri? Rabu, 19 Jul 2017 14:12 WIB