Fahri Hamzah: Keberadaan Komnas HAM Sudah Tidak Relevan... - RMOL.CO (Siaran Pers)

Fahri Hamzah: Keberadaan Komnas HAM Sudah Tidak Relevan... - RMOL.CO (Siaran Pers) Babel Banten Bengkulu Jabar ...

Fahri Hamzah: Keberadaan Komnas HAM Sudah Tidak Relevan... - RMOL.CO (Siaran Pers)

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Bank DKI Akan Terus Kembangkan Kartu JakartaOne, 03 JULI 2017 , 23:38:00
DPR Tak Mau Terburu-buru Selesaikan Revisi UU Terorisme, 03 JULI 2017 , 23:23:00
Tanjung Priok Kedatangan 2.027 Penumpang Hari Ini, 03 JULI 2017 , 22:52:00
ICW Suruh Prof. Romli Berbesar Hati dan Ketik Dua Kata Ini Di <i>Google</i>, 03 JULI 2017 , 22:45:00
DPR Apresiasi Penanganan Arus Mudik Dan Balik Lebaran, 03 JULI 2017 , 22:28:00

Fahri Hamzah: Keberadaan Komnas HAM Sudah Tidak Relevan...

SENIN, 03 JULI 2017 , 19:58:00 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fahri Hamzah/RM

RMOL. Kalangan dewan menilai keberadaan Komnas HAM sudah tidak relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Berita Terkait Fahri Hamzah: Guru-Guru Besar Sengaja Dimobilisasi Untuk Mendukung KPK Ini Respon DPR Soal Dugaan Calon Komisioner Komnas Ham Terlibat Ormas Radikal Surat Terbuka Fahri Untuk Para Guru Besar

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, Indonesia sudah mengalami fase penguatan demokrasi dan institusi. Apalagi, Kemenkumham sudah memiliki direktorat khusus HAM, sehingga tidak diperlukan lagi lembaga sayap.
"Saya mulai agak takut dengan perkembangan lembaga semi negara, termasuk Komnas HAM. Jadi akhirnya lembaga ini tidak relevan. Karena tidak releva n akhirnya manajemen di dalam tambah kacau," jelas dia di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (3/7).
Pernyataan ini sekaligus diutarakan terkait temuan rekam jejak calon komisioner Komnas HAM yang memiliki afiliasi dengan partai politik atau korporasi dan gerakan radikal.
Fahri juga mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi keberadaan lembaga semi negara ini bersama DPR. Kata dia, ada 106 lembaga semi negara di Indonesia setelah 7 lembaga dibubarkan di awal pemerintahan Jokowi.
"Coba evaluasi lagi jangan-jangan lembaga ini tidak diperlukan, mumpung lagi hemat sekarang, bubarin aja toh tidak ada fungsinya di negara kok," jelasnya.
Fahri khawatir jika tidak segera dievalusi maka lembaga-lembaga ini hanya akan menjadi alat kepentingan dari sekelompok orang.
"Ada pretensi bersaing dengan lembaga inti, ada pretensi untuk misalnya mengembangkan kratifitas yang tidak ada dasarnya dalam UU, atau termasuk kemudian menjadi ajang pertarungan or ang," demikian politisi PKS itu. [sam]