Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi I...
Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus - KOMPAS.com

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafii di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra bersiap mengajukan uji materi bila DPR mengesahkan opsi
presidential threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Syafi'i, mengatakan bahwa penghapusan
presidential threshold merup akan hal yang tak bisa ditawar.
Menurut dia, hal itu merupakan keharusan yang mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang keserentakan pemilu.
(Baca Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi Walk Out Empat Fraksi)
"Karena pilpres dan pileg dilaksanakan secara serentak dan lebih tidak mungkin lagi menggunakan
presidential threshold sebelumnya, yaitu 2014, karena itu sudah dipakai untuk Pilpres 2014 yang lalu," ujar Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/7/2017).
Ia mengatakan, jika nantinya opsi
presidential thresold 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara yang menang dipilih mayoritas DPR, partainya telah menyiapkan uji materi ke MK sebagai jalan terakhir.
"Dan sebenarnya sudah ditantang juga sama yang tadi. Udah jangan di sini MK aja. Kalaupun pakai Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) enggak apa-apa. Ini kan zaman obral perppu. Semuanya bisa dianggap hal ihwal yang genting," kata dia.
Pengambilan keputusan RUU Pemilu berlangsung alot dalam rapat paripurna DPR pada Kamis malam.
Empat fraksi yang menginginkan
presiden threshold nol persen, yakni Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, menyatakan keluar atau
walk out dari ruang sidang.
Sebelumnya, Syafi'i mengatakan bahwa partainya sudah siap untuk WO bila hasil rapat tidak sesuai dengan harapan partai. Meski hal itu tidak memengaruhi hasil rapat, ia menyebut sikap itu sebagai sikap tegas partai.
Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berita Terkait
Fadli Zon Ikut "Walk Out", Setya Novanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu
Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu
Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwa rnai Aksi "Walk Out" Empat Fraksi
DPR Putuskan Voting Pengesahan RUU Pemilu Malam Ini
Baru Dibuka, Rapat Paripurna RUU Pemilu Langsung Ricuh
Terkini Lainnya
Gerindra Siapkan Uji Materi bila "Presidential Threshold" Tak Dihapus
Nasional 21/07/2017, 00:47 WIB
Berbeda dengan Koalisi Pemerintah, PAN Putuskan "Walk Out"
Nasional 21/07/2017, 00:45 WIB
Ogah Voting "Presidential Threshold", Alasan PKS "Walk Out" Paripurna
Nasional 21/07/2017, 00:33 WIB
Fadli Zon Ikut "Walk Out", Setya Novanto Ambil Alih Sahkan RUU Pemilu
Nasional 21/07/2017, 00: 29 WIB
Demokrat: "Presidential Threshold" Inkonstitusional, Kami Tak Mau Tanggung Jawab
Nasional 21/07/2017, 00:09 WIB
Diwarnai Aksi "Walk Out", DPR Sahkan UU Pemilu
Nasional 21/07/2017, 00:07 WIB
Voting Pengesahan RUU Pemilu Diwarnai Aksi "Walk Out" Empat Fraksi
Nasio nal 20/07/2017, 23:58 WIB
DPR Putuskan Voting Pengesahan RUU Pemilu Malam Ini
Nasional 20/07/2017, 23:46 WIB
Baru Dibuka, Rapat Paripurna RUU Pemilu Langsung Ricuh
Nasional 20/07/2017, 23:44 WIB
Jokowi Minta Nelayan Berinovasi dan Tak Hanya Bicara soal Cantrang
Nasional 20/07/2017, 23:41 WIB
Panglima TNI: ISIS Bukan Masalah Agama, tapi Alat untuk Dapatkan Energi
Nasional 20/07/2017, 23:26 WIB
Hanya 3 Anggota DPR yang Disebut Hakim Diperkaya Kasus e-KTP, Ini Kata KPK
Nasional 20/07/2017, 23:17 WIB
Romahurmuziy Tak Akan Pecat Djan Faridz dari PPP
Nasional 20/07/2017, 23:11 WIB
Kakek Sebatangkara Itu Akhirnya Dievakuasi ke Puskesmas
Regional 20/07/2017, 22:45 WIB
Komisi Hukum MUI: Penerbitan Perppu Ormas Bukan Langkah Otoriter
Nasional 20/07/2017, 22:39 WIB Load MoreSumber:
Google News
Tidak ada komentar