Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas - KOMPAS.com KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial meminta Dewan...
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Imparsial meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Perppu 2/2017 tengan Ormas menjadi Undang-undang, Jakarta, Rabu (12/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Imparsial mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas).
Perppu ini meru pakan perubahan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2013.
"Selain tidak ada alasan yang genting dan mendesak, Perppu ini juga bersifat represif yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)," kata Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/7/2017).
Ghufron mengatakan, Imparsial menilai, penerbitan Perppu Ormas tidak mendesak serta tidak memiliki alasan yang kuat.
Ia menilai, pemerintah terkesan terburu-buru dan bersifat reaktif menghadapi isu ormas.
Baca: Anggota Ormas Anarkistis dan Anti-Pancasila Bisa Dipenjara
Menurut dia, pengaturan tentang ormas termasuk pemberian sanksi sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2013.
Dengan demikian, tidak ada kekosongan hukum bagi aparat untuk menangani ormas yang dianggap bermasalah.
"Sejumlah ketentuan baru yang diatur dalam Perppu berpotensi mengancam demokrasi dan HAM, di antaranya ketentuan dalam Pasal 82A," kata Ghufr on.
Tak hanya itu, Imparsial menilai, dalam Perppu ini juga dihapus pendekatan persuasif dalam penanganan ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.
Baca: Wiranto Tegaskan Perppu 2/2017 Tak Hambat Bentuk Ormas Baru
Ghufron menambahkan, kendati ada kebutuhan untuk menindak tegas ormas-ormas intoleran, namun langkah pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan tidak reaktif.
"Langkah reaktif yang mengabaikan koridor politik demokratik serta penghormatan norma dan HAM, justru berpotensi melahirkan kesewenang-wenangan yang mengancam dan memberangus partisipasi politik warga negara," kata dia.
Kompas TV HTI Tolak Rencana Pembubaran Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Penerbitan Perppu Ormas
Terkini Lainnya 
Polisi Deteksi Keberadaan Dua Penyerang Hermansyah yang Masih Buron Nasional 12/07/2017, 17:39 WIB 
Pejabat SKPD Main Ponsel Saat Sidang Paripurna, Ketua DPRD Marah-marah Regional 12/07/2017, 17:36 WIB 
MA India Batalkan Undang-undang Larangan Menyembelih Sapi Internasional 12/07/2017, 17:34 WIB 
7 Orangutan Dilepasliarkan di Hutan Kehje Sewen Kaltim Regional 12/07/2017, 17:28 WIB 
Imparsial Minta DPR Tak Setujui Perppu Ormas Nasional 12/07/2017, 17:24 WIB 
Derita Kanker Tulang hingga Tak Bisa Jalan, Ketty Tulis Puisi "Secercah Harapan" Regional 12/07/2017, 17:20 WIB 
Nurdin Halid: 2019-2024, Masanya Jokowi Kembali Memimpin Indonesia Regional 12/07/2017, 17:10 WIB 
Pansus Angket KPK Minta Polri Amankan Narasumber dan Saksi Nasional 12/07/2017, 17:08 WIB 
Anggota Ormas Anarkistis dan Anti-Pancasila Bisa Dipenjara Nasional 12/07/2017, 17:08 WIB 
Tanpa Izin Mendagri, Anies Tak Bisa Rombak PNS pada 6 Bulan Awal Masa Jabatannya Megapolitan 12/07/2017, 17:08 WIB 
Muatan Truk Pengangkut Paku Tumpah di Jalan Tol, 100 Mobil Jadi Korban Internasional 12/07/2017, 16:57 WIB 
Berapa Penghasilan Anggota DPRD DKI Saat Ini? Megapolitan 12/07/2017, 16:55 WIB 
Renang Jadi Andalan Dulang Medali di ASG 2017 Olahraga 12/07/2017, 16:54 WIB 
Jokowi Dapat Hadiah Parang dan Kuda Sumba Regional 12/07/2 017, 16:50 WIB 
Ahok Tetap Mendekam di Rutan Brimob karena Menyangkut Emosi Nasional 12/07/2017, 16:49 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar