Kamis Pagi, DPR Agendakan Pengesahan RUU Pemilu

Kamis Pagi, DPR Agendakan Pengesahan RUU Pemilu - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jaka...

Kamis Pagi, DPR Agendakan Pengesahan RUU Pemilu - KOMPAS.com

Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.

JAKARTA, KOMPAS com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pengamb ilan keputusan terhadap lima isu krusial Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu) pada rapat paripurna DPR, Kamis (20/7/2017).

Rapat dijadwalkan pukul 10.00 WIB.

Pengesahan RUU langsung dilakukan setelah ada keputusan atas 5 isu krusial tersebut.

Komunikasi antar-fraksi terus dilakukan untuk mencapai kesepakatan.

"Seluruh fraksi terus melakukan kpmunikasi untuk konsolidasi," kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Baca: Soal RUU Pemilu, PDI-P Berharap PAN dan PKB Satu Suara dengan Pemerintah

Pilihannya, keputusan bisa diambil dengan cara musyawarah mufakat atau voting.

Saat ini, Pansus telah menyiapkan lima paket opsi untuk dipilih agar segera bisa diputuskan pada rapat paripurna.

Kelima isu krusial tersebut, yakni ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, sistem pemilu, sebaran kursi perdaerah pemilihan, dan metode konversi sua ra. Poin yang paling alot diperdebatkan adalah perihal presidential threshold, di mana pemerintah bersikeras mempertahankan angka 20-25 persen.

Lima fraksi telah sepakat mendukung opsi paket A, sama dengan pemerintah.

Lima fraksi tersebut adalah PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PPP, dan Hanura.

Tiga fraksi mendukung opsi paket B, yakni Gerindra, PKS, dan Demokrat.

Baca: Peta Dukungan Parpol terhadap RUU Pemilu

Perbedaan pada paket A dan B hanya terletak pada besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dan metode konversi suara.

Fraksi PKB dan PAN terbuka untuk bergabug dengan opsi yang dipilih pemerintah, yakni Paket A.

Akan tetapi, PAN menginginkan kompromi pada isu metode konversi suara.

Jika pada Paket A adalah metode sainte lague murni, PAN menginginkan kuota hare.

Peta politik masih bisa berubah. Hal itu tergantung dinamika yang terjadi di rapat paripur na tersebut.

"Jadi kita tunggu saja besok dinamikanya bagaimana, saat rapat paripurna," ujar Taufik.

Kompas TV Apa dampak dari tarik ulur ini? Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: