KPK Tak Ingin Buang Energi untuk Tanggapi Pernyataan Fahri Hamzah - KOMPAS.com KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Juru Bicara Komisi Pemberantasan Ko...
KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan tidak ingin membuang energi untuk menanggapi pernyataan yang tidak ada substansinya dengan penegakan hukum.
Salah satunya, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
"Saya kira energi KPK lebih baik digunakan untuk menangani kasus korupsi ketimbang menanggapi beberapa pernyataan yang sebenarnya tidak begitu substansial dan tidak penting ditanggapi," ujar Juru B icara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Menurut Febri, KPK akan berfokus dalam penanganan perkara korupsi yang sesuai kewenangan KPK. KPK akan melaksanakan amanat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Menurut Febri, komentar-komentar tidak penting yang ditujukan kepada KPK tidak dapat menghalangi KPK dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang.
"Kami tetap akan bekerja, jadi semua serangan atau semua pernyataan atau tekanan-tekanan tidak akan membuat kami berhenti menangani kasus e-KTP yang sedang berjalan saat ini," kata Febri.
Sebelumnya, Fahri Hamzah mengusulkan agar dilakukan evaluasi terhadap state auxiliary agency (lembaga non-struktural) di Indonesia. Lembaga itu di antaranya Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).
(Baca: Fahri Hamzah Usul Keberadaan KPK dan Komnas HAM Dievaluasi)
Awalnya, Fahri mengomentari soal temuan adanya sej umlah calon Komisioner Komnas HAM yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu sehingga terindikasi terkait masalah korupsi dan gratifikasi.
Secara umum, menurut Fahri, sejumlah lembaga semi negara tidak diperlukan karena negara telah mengalami konsolidasi demokrasi yang baik. Bahkan, Fahri menyarankan pembubaran lembaga seperti Komnas HAM dan KPK.
"Coba evaluasi lagi, jangan-jangan lembaga ini memang enggak diperlukan. Mumpung kita ini lagi perlu hemat, bubarin saja. Toh ada fungsinya dalam negara," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7/2017).
Kompas TV Panitia Khusus Angket KPK akan melakukan pemanggilan kedua terhadap Miryam S Haryani. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Pansus Hak Angket KPK
Terkini Lainnya 
"Ada yang Ingin Melemahkan Tugas Polisi Melalui Keluarganya" Regio nal 04/07/2017, 23:50 WIB 
Hendak Bersihkan Rumah, Naim Meninggal Diduga Tersengat Listrik Regional 04/07/2017, 23:28 WIB 
Cak Imin Minta Jokowi Lindungi Petani Tebu Nasional 04/07/2017, 23:19 WIB 
Tujuh Pesawat Diteror Mainan Laser Saat Hendak Mendarat di Makassar Regional 04/07/2017, 23:08 WIB 
KPK Tak Ingin Buang Energi untuk Tanggapi Pernyataan Fahri Hamzah Nasional 04/07/2017, 23:03 WIB 
Alasan Pansus Angket KPK Akan Kunjungi Terpidana Korupsi di Lapas Nasional 04/07/2017, 23:01 WIB 
Selain Menkominfo dan Menpan RB, Pansus Juga Akan Temui Komnas HAM Nasional 04/07/2017, 22:48 WIB 
Airnav Komentari Jatuhnya Helikopter Basarnas Regional 04/07/2017, 22:47 WIB 
700 Perempuan Australia Ajukan "Class Action" soal Implan Vagina Internasional 04/07/2017, 22:35 WIB 
Mapolsek Dipasangi Bendera ISIS, Kapolres Sebut Pengamanan Telah Ditingkatkan Megapolitan 04/07/2017, 22:18 WIB 
Jaksa Sebut Keberatan Buni Yani Tidak Beralasan Kuat Regional 04/07/2017, 22:10 WIB 
Pansus Terima Berita Negara, KPK Tetap Pertimbangkan Aturan Hukum Nasional 04/07/2017, 22:05 WIB 
Sebelum Rumah di Bukit Duri Dibongkar, BBWSCC Akan Mulai Normalisasi Megapolitan 04/07/2017, 22:05 WIB 
Perempuan Desa di Rajasthan Dilarang Pakai "Pakaian Menarik" Internasional 04/07/2017, 22:02 WIB 
LBH Jakarta Akan Minta Anies Tunda Program Penggusuran dalam APBD 2017 Megapolitan 04/07/2017, 21:58 WIB Load MoreSumber: Google News
Tidak ada komentar