KPU Harap Rapat Konsultasi Bahas Pemilu 2019 dengan DPR Segera Digelar - KOMPAS.com Fachri Fachrudin Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Bu...
Fachri Fachrudin Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Arief Budiman saat ditemui di sela rapat di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) telah mengirimkan rancangan Peraturan KPU (PKPU) terkait tahapan Pemilu 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Juni 2017. Langkah itu ditempuh KPU meskipun undang-undang pemilu yang baru belum selesai dibahas.
Ketua KPU Arief Budiman Berharap DPR segera menjadwalkan rapat konsultasi untuk membahas draf PKPU tersebut.
"Kami sudah mengirimkan draf dan minta DPR supaya segera dijadwalkan pembah asannya," kata Arief di KPU, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
Arief mengatakan bahwa konsultasi perlu dilakukan segera, karena jika mengacu pada undang-undang (UU) pemilu yang masih berlaku, sedianya masa tahapan harus dimulai pada akhir Juli.
(Baca: Jika RUU Pemilu Gagal Disahkan, Pemilu 2019 Dijadwalkan 24 April)
KPU, kata Arief, tidak bisa memulai tahapan-tahapan pemilu lainnya jika belum dilakukan penetapan PKPU.
"Ditetapkan terlebih dulu dengan penetapan PKPU tahapan. Nah kalau sudah ditetapkan menjadi tahapan, baru kemudian penggunaan anggaran personil dan lain-lain itu bisa kami gunakan. Kalau enggak, kami nanti dipertanyakan dan disalahkan " kata Arief.
Arief mengatakan, KPU akan menanti respons DPR hingga pekan kedua bulan Juli dan akan menunggu selambatnya-lambatnya hingga pekan ketiga. Jika pada pekan ketiga belum juga ada jawaban, Kata Arief, KPU akan mencari cara agar PKPU ini dapat dibahas.
&quo t;Apakah nanti akan rapat konsultasi dengan jawaban tertulis atau bagaimana, akan kami cari solusinya," kata Arief.
Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Jelang Pemilu 2019
Terkini Lainnya 
"Ada yang Ingin Melemahkan Tugas Polisi Melalui Keluarganya" Regional 04/07/2017, 23:50 WIB 
Hendak Bersihkan Rumah, Naim Meninggal Diduga Tersengat Listrik Regional 04/07/2017, 23:28 WIB 
Cak Imin Minta Jokowi Lindungi Petani Tebu Nasional 04/07/2017, 23:19 WIB 
Tujuh Pesawat Diteror Mainan Laser Saat Hendak Mendarat di Makassar Regional 04/07/2017, 23:08 WIB 
KPK Tak Ingin Buang Energi untuk Tanggapi Pernyataan Fahri Hamzah Nasional 04/07/2017, 23:03 WIB 
Alasan Pansus Angket KPK Akan Kunjungi Terpidana Korupsi di Lapas Nasional 04/07/2017, 23:01 WIB 
Selain Menkominfo dan Menpan RB, Pansus Juga Akan Temui Komnas HAM Nasional 04/07/2017, 22:48 WIB 
Airnav Komentari Jatuhnya Helikopter Basarnas Regional 04/07/2017, 22:47 WIB 
700 Perempuan Australia Ajukan "Class Actio n" soal Implan Vagina Internasional 04/07/2017, 22:35 WIB 
Mapolsek Dipasangi Bendera ISIS, Kapolres Sebut Pengamanan Telah Ditingkatkan Megapolitan 04/07/2017, 22:18 WIB 
Jaksa Sebut Keberatan Buni Yani Tidak Beralasan Kuat Regional 04/07/2017, 22:10 WIB 
Pansus Terima Berita Negara, KPK Tetap Pertimbangkan Aturan Hukum Nasional 0 4/07/2017, 22:05 WIB 
Sebelum Rumah di Bukit Duri Dibongkar, BBWSCC Akan Mulai Normalisasi Megapolitan 04/07/2017, 22:05 WIB 
Perempuan Desa di Rajasthan Dilarang Pakai "Pakaian Menarik" Internasional 04/07/2017, 22:02 WIB 
LBH Jakarta Akan Minta Anies Tunda Program Penggusuran dalam APBD 2017 Megapolita n 04/07/2017, 21:58 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar