Lahan Pemprov DKI di Ciangir Akan Dijadikan Lapas Terbuka ... - KOMPAS.com

Lahan Pemprov DKI di Ciangir Akan Dijadikan Lapas Terbuka ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hiday...

Lahan Pemprov DKI di Ciangir Akan Dijadikan Lapas Terbuka ... - KOMPAS.com

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Ciangir, Kabupaten Tangerang, akan digunakan untuk open camp tahanan dari lapas-lapas yang ada di Jakarta, terutama Lapas Salemba.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat akan berkoordinasi dengan Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan hal itu.

"Karena lapas di sini sudah over ya, terutama di Salemb a," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (21/7/2017).

(Baca juga: Lahan DKI di Ciangir Mulai Ditanami Cabai)

Djarot menerima audiensi Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Jakarta di Balai Kota hari ini.

Audiensi itu untuk membahas rencana pinjam pakai lahan Pemprov DKI di Ciangir oleh Ditjen Permasyarakatan Kemenkum HAM Wilayah Jakarta.

Djarot mengatakan, nantinya open camp di Ciangir akan dilengkapi dengan lahan pertanian. Para tahanan akan semakin produktif karena bisa menggarap lahan di sana. "Kalau di Salemba tidak produktif dan ini tidak baik," ujar Djarot.

Sekretaris Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengakui kedatangannya ke Balai Kota untuk menindaklanjuti rencana pinjam pakai lahan Ciangir yang sudah bergulir sejak 2006.

(Baca juga: Ditelusuri, Keterlibatan Petugas Lapas Salemba dalam Kaburnya Napi pada Hari Raya)

Penggunaan lahan Ciangir menjadi open camp para tahanan ini sangat dibutuhkan. Sri mengatakan, Lapas Salemba memiliki kapasitas 2.000 tahanan. Namun, lapas tersebut kini menampung lebih dari 5.000 tahanan.

"Kalau seperti ini tentu pelayanan tidak bisa dilakukan dengan baik, pembinaan tidak bisa dijalankan, bahkan mungkin akan ada penyimpangan, pelanggaran HAM," ujar Sri.