Mantan Anak Buah Jokowi di Balai Kota Melamar Jadi Kepala Setpres - KOMPAS.com

Mantan Anak Buah Jokowi di Balai Kota Melamar Jadi Kepala Setpres - KOMPAS.com Kompas.com/Alsadad Rudi Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Da...

SR12 Micellar Water/Milk Cleanser: Solusi Tepat untuk Kulit Bersih dan Sehat

Serum Reglow dr Shindy: Transformasi Kulit Wajah Menjadi Lebih Cerah dan Bebas Noda

Mantan Anak Buah Jokowi di Balai Kota Melamar Jadi Kepala Setpres - KOMPAS.com

Kompas.com/Alsadad Rudi Kepala Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota, Rabu (12/10/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ternyata mengikuti seleksi di Sekretariat Negara untuk jabatan Kepala Sekretariat Presiden.

"Betul, dia (salah satu) yang lolos di Pansel. Dia itu untuk posisi Kepala Sekretariat Presiden," ujar Menteri Sekretaris Nega ra Pratikno, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (17/7/2017).

Salah satu tim Panitia Seleksi adalah Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo.

Sosok Heru dikenal dekat dengan Jokowi.

Saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Heru menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri.

Setelah Jokowi melenggang ke Istana menjadi Presiden ketujuh RI, karier Heru menanjak.

Ia menjabat Wali Kota Jakarta Utara hingga 2015.

Kini, Heru diketahui sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Pratikno mengatakan, selain jabatan Kepala Sekretariat Presiden yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas, ada beberapa jabatan lainnya yang saat ini sedang diproses pergantiannya.

"Ada Deputi Protokol, Pers dan Media serat Staf Ahli," ujar Pratikno.

Tidak hanya jabatan di lingkungan Istana Presiden, beberapa jabatan Eselon I di sejumlah kementerian juga te ngah diproses.

Jabatan itu antara lain di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kompas TV Namun, pihak istana menegaskan, presiden tak bisa mengintervensi, karena hak angket adalah kewenangan penuh DPR sebagai lembaga legislatif.