Novanto Tersangka, Fahri Hamzah Pastikan Kerja Pansus Angket ... - KOMPAS.com KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah d...
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah memastikan bahwa penetapan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka tidak akan mengganggu tugas dan fungsi Dewan.
Ia mengatakan, hal itu termasuk kerja Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR.
Pansus akan tetap bekerja seperti biasanya.
"Penyelidikan kepada KPK melalu i Pansus Angket terus dilakukan dan sebagian temuan sudah ada", kata Fahri di Jakarta, Senin (17/7/2017) malam.
Baca: Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Ubah Keputusan Golkar Dukung Jokowi
Fahri mengatakan, pada Selasa (18/7/2017) pagi ini, Pimpinan DPR akan menggelar rapat untuk membahas langkah KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka.
Novanto juga akan ikut dalam rapat tersebut.
"Yang penting fungsi Dewan tidak boleh berhenti bekerja karena pimpinan Dewan bersifat kolektif kolegial, sehingga kami akan mengatur agar fungsi DPR tidak ada yang terganggu," kata Fahri.
Dia mengatakan, selama ini tugas eksternal Ketua DPR berjalan normal meskipun Novanto dicekal KPK ke luar negeri sejak beberapa waktu lalu.
Fungsi eksternal Ketua DPR didelegasikan kepada Pimpinan lain.
"Misalnya saya menggantikan Pak Novanto ke Korea Selatan, jadi sudah kami atur, jadi tidak ada masalah sebenarnya," ujar di a.
Tersangka kasus e-KTP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka.
Ketua Umum Partai Golkar itu diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
"KPK menetapkan saudara SN anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).
Menurut Agus, Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan.
Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Ia disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Kompas TV Ketua DPR Setya Novanto Jadi Tersangka Korupsi E-KTP Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Dugaan Korupsi Proyek E-KTP
- Sepak Terjang Setya Novanto
- Pansus Hak Angket KPK
Berita Terkait
Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi....
Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Ubah Keputusan Golkar Dukung Jokowi
Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur
Golkar Minta KPK Keluarkan Surat Resmi Penetapan Tersangka Novanto
Jadi Tersangka, Setya Novanto Pimpin Rapat DPP Golkar di Kediamannya
Terkini Lainnya
Berita Terpopuler: Haram Perempuan, Bercinta di Mobil, Dilempari Telur
Internasional 18/07/2017, 06:34 WIB
Novanto Tersangka, Fahri Hamzah Pastikan Kerja Pansus Angket KPK Tak Terganggu
Nasional 18/07/2017, 06:33 WIB
2 Pelaku Jambret Diamuk Warga setelah Tendang Korbannya dari Motor
Regional 18/07/2017, 06:24 WIB
Kisah Nenek Renta Merawat Putranya yang Buta di Rumah Berdinding Karung
Regional 18/07/2017, 06:07 WIB
Perppu Dinilai Lebih Demokratis dari UU Ormas, Ini Alasannya
Nasional 18/07/2017, 06:06 WIB
Penetapan Tersangka Setya Novanto Tak Ubah Keputusan Golkar Dukung Jokowi
Nasional 18/07/2017, 05:57 WIB
Pria Ini Culik Bidan dengan Alasan Sudah Menikah Secara Gaib
Regional 18/07/2017, 05:50 WIB
Yusril: Tanpa Pengadilan, Pemerintah Bisa Menuduh Ormas Anti-Pancasila Secara Sepihak
Nasional 18/07/2017, 05:46 WIB
Ini Langkah Pemerintah jika Pakai Pasal Penodaan Agama Perppu Ormas
Nasional 18/07/2017, 05:20 WIB
"Perppu Terbit tetapi Tak Ada Ormas yang Dibubarkan, Unsur Kegentingannya di Mana?"
Nasional 18/07/2017, 05:17 WIB
Setya Novanto, "The Untouchable" yang Penuh Kontroversi....
Nasional 18/07/2017, 05:05 WIB
Dinas Lingkungan Selidiki Berubahnya Warna Kali Bekasi Jadi Biru
Megapolitan 17/07/2017, 23:34 WIB
Politisi Golkar: Demi Nama Partai, Setya Novanto Harus Mundur
Nasional 17/07/2017, 23:22 WIB
Alasan Pembubaran Ormas Tak Lewat Pengadilan Baru Ada di Perppu
Nasional 17/07/2017, 23:15 WIB
Tidak ada komentar