Pemprov DKI Diminta Tunda Penggusuran Sebelum Ada SOP - KOMPAS.com KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas Satpol PP melalui dua back hoe m...
KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas Satpol PP melalui dua back hoe membongkar bangunan semi permanen yang berada di area bantaran aliran Sungai Ciliwung di RW 01 Bukit Duri, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017). Setelah bangunan diratakan dengan tanah, Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan memulai memasang sheet pile sebagai lanjutan proyek n ormalisasi Ciliwung.
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta diminta memberlakukan moratorium semua penggusuran sebelum adanya standar operasional prosedur (SOP) penggusuran yang melibatkan partisipasi warga.
"Enggak boleh ada penggusuran paksa, harus status quo karena enggak ada SOP," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan, kepada Kompas.com, Kamis (13/7/2017).
(baca: Pemprov DKI Digugat karena Dianggap Tak Punya SOP Penggusuran)
Tigor mengatakan hingga saat ini belum ada SOP yang mengatur penggusuran secara teknis. Padahal ketika Perda 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) disahkan, Tigor mengaku sudah mengusulkan agar dibuat peraturan turunannya.
"Waktu pembuatan Perda Tibum kami juga diajak. Kami sudah u sulkan kepada Satpol PP, kita bikin yuk regulasi turunannya dari perda ini, pergub. Enggak ada respons," ujar Tigor.
(baca: Gubernur DKI Digugat Minta Maaf kepada Korban Penggusuran)
Selain meminta moratorium dan pembuatan SOP, Fakta juga meminta Pemprov untuk meminta maaf kepada warga korban gusuran. Fakta menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas banyaknya penggusuran paksa yang terjadi pada 2014-2016.
Gugatan tersebut dilayangkan pada 27 Januari 2017 lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang akan berlangsung pada Kamis (20/7/2017) dengan agenda replik.
Pihak Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengajukan eksepsi dengan dasar penggugat tidak memiliki legal standing.
"Padahal kami punya banyak standingnya untuk penggusuran 2002, 2004, kami banyak mewakili warga," kata Tigor.
(baca: Pemprov DKI Bantah Anggarkan Rp 22 Miliar Lebih untuk Penggusuran)
Kompas TV Permukiman warga di pinggir Sungai Ciliwung di wilaya h Bukit Duri, Jakarta Selatan, mulai dibongkar. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Penggusuran di Rawajati
Berita Terkait
LBH Jakarta Akan Minta Anies Tunda Program Penggusuran dalam APBD 2017
Djarot: Ada yang Katakan Itu Penggusuran, Saya Sebut Itu Penertiban
Djarot: Saya Tidak Melakukan Penggusuran...
Pemprov DKI Digugat karena Dianggap Tak Punya SOP Penggusuran
Terkini Lainnya
Hampir Tiap Tahun Wisatawan Asing Hilang di Perairan Gili Lawa
Regional 14/07/2017, 14:31 WIB
Malam Ini, Pasokan Air Palyja Kembali Normal secara Bertahap
Megapolitan 14/07/2017, 14:31 WIB
Buron Penyelundup 1 Ton Sabu Sempat Berhentikan Bus Pariwisata di Cile gon
Megapolitan 14/07/2017, 14:31 WIB
Polisi Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Sapi Rp 14,5 Miliar di Lhokseumawe
Regional 14/07/2017, 14:20 WIB
Djarot Ingin Nama Simpang Susun Semanggi Sesuai Rencana Ahok
Megapolitan 14/07/2017, 14:12 WIB
Pasar Glodok Sepi Ditinggal Pembeli, Bangunan Tidak Terawat
Megapolitan 14 /07/2017, 14:03 WIB
Bela Hary Tanoe, Presidium Alumni 212 Gelar Aksi ke Komnas HAM
Megapolitan 14/07/2017, 14:00 WIB
Politisi Golkar Nilai Partai Pemerintah Harus Punya Kesatuan Langkah
Nasional 14/07/2017, 13:58 WIB
Dua Perppu Masih "Nyangkut" di D PR, Istana Harap Segera Disetujui
Nasional 14/07/2017, 13:49 WIB
Kompor Gas Tak Dimatikan Sempurna, Ponpes Al Iman Putra Terbakar
Regional 14/07/2017, 13:48 WIB
TNI Akan Dilibatkan dalam Pengamanan Eksplorasi dan Eksploitasi ESDM
Nasional 14/07/2017, 13:46 WIB
PPP Minta Jokowi Menyatukan Perbedaan dalam Koalisi Pemerintah
Nasional 14/07/2017, 13:44 WIB
Gempa Bermagnitudo 5,5 Guncang Tapanuli Selatan, Getaran Terasa hingga Riau
Regional 14/07/2017, 13:42 WIB
Menkominfo Ancam Tutup Akses Media Sosial yang Tak Bisa Tangkal "Hoax"
Regional 14/07/2017, 13:37 WIB
Tidak ada komentar