PKB Minta Pemerintah Berdialog dengan Kubu Penolak Perppu Ormas - KOMPAS.com KOMPAS.com (ARI WIDODO) Marwan Jafar (baju putih) kandidat cal...
KOMPAS.com (ARI WIDODO) Marwan Jafar (baju putih) kandidat calon Gubernur Jateng bersama Muhaimin Iskandar (baju batik) Ketua DPP PKB saat menghadiri pelantikan pengurus DPC PKB Kabupaten Demak, di Ponpes Girikusumo, Mranggen, Demak, Kamis (11/5/2017) JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menjalin komun ikasi dengan fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menolak penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas).
Hal tersebut harus dilakukan agar semua pihak memahami bahwa Perppu Ormas tidak bertujuan untuk mengekang kebebasan berserikat dan melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Pemerintah harus membuka dialog berdiskusi dengan DPR, agar (Perppu Ormas) tidak dianggap membunuh hak asasi manusia," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).
Politisi yang akrab disapa Cak Imin itu menuturkan, pasca-penerbitan Perppu Ormas, pihaknya telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Melalui komunikasi tersebut, kata Cak Imin, PKB memahami Perppu Ormas bertujuan untuk mencegah lahirnya paham-paham radikalisme baru.
(Baca: Jokowi: Yang Tak Setuju Perppu Ormas, Silakan Tempuh Jalur Hukum)
&q uot;Saya berdiskusi dengan pemerintah dan presiden, agar (Perppu Ormas) dipahami agar tidak melahrikan radikalisme baru," tuturnya.
Penerbitan Perppu Ormas menuai pro dan kontra di masyarakat. Perppu ini menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham. Perppu ini dibuat setelah pemerintah sebelumnya mengumumkan upaya pembubaran terhadap HTI yang dianggap anti Pancasila.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mempertanyakan langkah Presiden Jokowi yang menerbitkan Perppu Ormas. Menurutnya, cara ini seperti apa yang dilakukan rezim masa lalu.
Ia khawatir, jika Perppu disetujui, maka pemerintah tidak hanya akan menggunakannya untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap anti-Pancasila. Ada kekhawatiran, pemerintah akan berlaku sewenang-wenang dalam membubarkan ormas lainnya.
( Baca: Perppu Ormas dan Lika-liku Perppu di Indonesia)
"Ini adalah cara yang mundur ke belakang. Ini praktik 'dictatorship'. Kayak dulu tahun 1960, Presiden bisa membubarkan parpol. Jadi ini jangan kita mengarah pada kediktatoran baru," kata Fadli Zon, kepada Kompas.com, Selasa (11/7/2017).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memprediksi Perppu Ormas akan ditolak oleh mayoritas fraksi di DPR. Menurut dia, fraksi partai politik di DPR tidak mungkin berhadapan dengan ormas yang menjadi basis pendukung partai.
"Kalau melibatkan DPR pasti dia akan ditolak," kata Fahri kepada Kompas.com, Selasa (1/7/2017).
Kompas TV Sikap HTI Soal Pembubaran Ormasnya Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:- Penerbitan Perppu Ormas
Berita Terkai t
Zulkifli Sebut Kalau Perppu Ormas Dibahas Bersama Tak Akan Jadi Ramai
PAN Mengaku Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Perppu Ormas
Soal Perppu Ormas, Sandi Serahkan ke "Dewa-dewa" di Tingkat Nasional
Jimly Sarankan Pemerintah Buka Dialog soal Perppu Ormas
Soal Perppu Ormas, Jimly Minta Publik Tak Khawatir Pemerintah Otoriter
Terkini Lainnya
Saat Sandiaga Uno Sindir Dua Mantan Pendukungnya...
Megapolitan 23/07/2017, 18:01 WIB
Menhub: Ada 17 Titik Antar Moda yang Siap Dikembangkan di Jakarta
Megapolitan 23/07/2017, 17:47 WIB
PKB Minta Pemerintah Berdialog dengan Kubu Penolak Perppu Ormas
Nasional 23/07/2017, 17:32 WIB
Kapal Pengangkut Wisatawan Asing Tenggel am di Pulau Komodo
Regional 23/07/2017, 17:13 WIB
Di Media Massa dan di Lapangan HTI Dinilai Berbeda soal Pancasila
Nasional 23/07/2017, 17:11 WIB
Aparat Didorong Pidanakan Pengurus HTI
Nasional 23/07/2017, 17:00 WIB
Ada Kebakaran di Jalan Tol, PT MLJ Rugi Puluhan Juta Rupiah
Megapolitan 23 /07/2017, 16:51 WIB
Jaksa Agung Pastikan Tak Ada Disparitas soal Pembubaran Ormas
Nasional 23/07/2017, 16:41 WIB
Menhub akan Disiplinkan Izin Bus Pesta
Megapolitan 23/07/2017, 16:17 WIB
Serangan di Masjid Al-Aqsa, Menlu Komunikasi dengan Menlu AS
Nasional 23/07/2017, 16:10 WIB < img src="http://assets.kompas.com/crop/74x0:731x438/177x117/data/photo/2017/07/23/3829404071.jpg" alt="Antar-Moda Transportasi Meningkat, Menhub Ingin DKI-KAI Duduk Bersama" />Antar-Moda Transportasi Meningkat, Menhub Ingin DKI-KAI Duduk Bersama
Megapolitan 23/07/2017, 15:45 WIB
Kennedy Lilan, Agus Prayogo Juara MILO Jakarta International 10K 2017
Olahraga 23/07/2017, 15:33 WIB
KPAI: Jangan Viralkan Video "Bullying" Terhadap Anak
Megapolitan 23/07/2017, 15:30 WIB
Sekda DKI: Rencana Pembangunan Panti Jompo di Ciangir Butuh Kajian
Megapolitan 23/07/2017, 15:17 WIB
Tidak ada komentar