Program DP Nol Rupiah dan Harapan Besar Warga Jakarta Miliki Rumah - KOMPAS.com

Program DP Nol Rupiah dan Harapan Besar Warga Jakarta Miliki Rumah - KOMPAS.com Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Basw...

Program DP Nol Rupiah dan Harapan Besar Warga Jakarta Miliki Rumah - KOMPAS.com

Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di rapat pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih 2017-2022 di kantor KPU DKI Jakarta, Jumat (5/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Program kepemilikan hunian dengan DP (down payment) nol rupiah yang diusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno kini jadi sorotan.

Publik, khususnya warga Jakart a, banyak berharap bisa punya hunian berupa rumah dengan status kepemilikan resmi saat mereka menemui Anies dan Sandi semasa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 silam.

Berdasarkan pengalaman Kompas.com ketika beberapa kali mengikuti agenda kampanye Anies dan Sandi, cukup sering mereka menjanjikan hunian tetap kepada warga yang sementara tinggal di kontrakan atau hunian semipermanen.

Bahkan, sosialisasi mengenai program hunian dengan DP nol rupiah sering disampaikan sebagai pembuka orasi Anies maupun Sandi.

"Bapak-Ibu, tinggalnya sudah di rumah sendiri apa masih kontrak?" tanya Anies di salah satu kampanyenya dulu di kawasan kumuh Jakarta Utara.

Begitupun dengan Sandi. Sembari membawa alat peraga berupa papan berukuran sedang, dia menawarkan pemilihnya di Pilkada DKI Jakarta nanti bisa mengikuti program kepemilikan hunian dengan DP nol rupiah.

Program ini seketika jadi bahan obrolan hangat para warga usai kampanye dilaksanakan. Bebe rapa kali terdengar, perbincangan di antara ibu-ibu yang dengan mantap akan memilih Anies-Sandi karena punya program DP nol rupiah.

Baca: Merasa Tak Masuk Akal, Ahok Tolak Masukkan Program DP 0 di APBD-P

Mereka juga berpandangan, dengan memiliki rumah, hidup mereka akan jadi lebih baik selama tinggal di Jakarta karena sampai saat itu masih banyak warga yang mengontrak rumah atau tinggal di bedeng dengan dinding triplek dan beratapkan seng.

Secara sederhana, program DP nol rupiah dijelaskan dahulu sebagai program yang menyasar warga kelas menengah ke bawah dengan pendapatan maksimal Rp 7 juta.

Adapun upah minimum regional (UMR) di DKI Jakarta yang terakhir ditetapkan sebesar Rp 3,3 juta, yang artinya batas atas peserta program ini adalah mereka yang maksimal berpenghasilan sekitar dua kali UMR DKI Jakarta.

Namun, tepat beberapa hari yang lalu, Sandi sebagai Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta mengungkapkan ada skema lain yang dibah as oleh timnya untuk program DP nol rupiah.

Skema itu merupakan poin krusial, yakni mengenai prasyarat peserta program yang adalah warga Jakarta dengan penghasilan Rp 7 sampai 10 juta.

Pertimbangannya, karena peserta program harus punya kemampuan mencicil hunian per bulannya. Lebih rinci lagi, Sandi juga menyinggung soal kemampuan menabung tiap KK (Kartu Keluarga), terlepas dari penghasilan antara Rp 7 sampai 10 juta.

"Kalau dia pendapatannya Rp 7 juta tapi pengeluarannya Rp 6,9 juta enggak akan bisa partisipasi. Jadi, harus yang bisa menabung dan digunakan untuk menyicil rumah," tutur Sandi pada Rabu (12/7/2017).

Perubahan skema ini baru disampaikan oleh Sandi. Sedangkan Anies sendiri belum berkomentar karena yang bersangkutan belum memiliki kegiatan resmi yang bisa diliput oleh wartawan.

Baca: Anies Ibaratkan Program Rumah DP 0 Kredit Motor

Ketika Kompas.com berusaha menghubungi salah satu ajudan Anies k emarin, sampai hari ini belum direspons. Warga kini meminta penjelasan.

Sandi pun menjanjikan untuk memberikan detil program DP nol rupiah ketika dia dan Anies dilantik sebagai pimpinan DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2017 mendatang.

Kompas TV Sabtu (18/2) kemarin, pasangan Anies-Sandi mengikuti pengajian yang diselenggarakan salah seorang relawan Anies-Sandi, yaitu Raffi Ahmad. Seusai pengajian, pasangan nomor urut tiga itu menanggapi pro dan kontra terkait program rumah tanpa uang muka yang mereka gulirkan. Menurut Anies dan Sandi, program itu sudah diterapkan di negara lain. Bahkan, jika mengacu pada aturan Bank Indonesia, hal itu bisa diterapkan di Indonesia.