RUU Pemilu "Deadlock", DPR Akan Ajak Presiden Rapat Konsultasi - KOMPAS.com Indra Akuntono Presiden Joko Widodo saat menggelar r...
Indra Akuntono Presiden Joko Widodo saat menggelar rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (13/10/2015). JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menginisiasi rapat konsultasi bersama Presiden Joko Widodo. Salah satu bahasan utama rapat konsultasi tersebut adalah mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang hingga saat ini masih alot.
Fokus utama yang akan disinggung adalah poin ambang batas pencalonan Presiden (presidential threshold).
"Kami akan surati segera Pr esiden supaya rapat konsultasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Senin (3/7/2017).
Fadli belum dapat memastikan kapan rapat konsultasi tersebut akan digelar. Namun, rapat akan digelar sebelum pengambilan keputusan isu-isu krusial RUU Pemilu.
(Baca: Pembahasan RUU Pemilu dan Konflik Kepentingan Partai Politik)
"Belum tahu (tanggalnya) nanti kami rapatkan. Tapi yang jelas harus segera kami surati agar persoalan-persoalannya bisa diselesaikan," kata Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu.
Selain membahas soal isu-isu krusial RUU Pemilu, rapat konsulitasi juga akan membahas beberapa isu penting lainnya. Seperti revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme (RUU Terorisme) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
"Ini yang perlu dikonsultasikan den gan Pemerintah," kata Fadli.
(Baca: RUU Pemilu Tersandera "Presidential Threshold"...)
Pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Pemilu dijadwalkan akan dilakukan pada 20 Juli mendatang. Dari kelima isu krusial, dua di antaranya sudah disepakati yakni, sistem pemilu yang tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dan parliamentary threshold di angka 4 persen.
Tiga hal yang belum diputuskan yakni presidensial threshold, metode konversi suara, dan sebaran kursi per dapil (daerah pemilihan).
"Kami rapat Bamus (Badan Musyawarah) dan sepakat paripurna pansus 20 Juli. Kami membuat jadwal untuk antisipasi jika tak mufakat, kami akan lakukan pada 20 Juli. Harapan kami hari ini tercapai. Kami berharap tidak deadlock," ujar Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2017).
Kompas TV Presiden Joko Widodo tetap pada sikapnya untuk ambang batas penca lonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
- Revisi UU Pemilu
Terkini Lainnya 
Pemkot Depok Imbau Pengelola Tempat Usaha Pasang CCTV Megapolitan 03/07/2017, 16:42 WIB 
Orangtua Korban Kecelakaan Helikopter Menangis Sambil Peluk Foto dan Peti Jenazah Anaknya Regional 03/07/2017, 16:38 WIB 
RUU Pemilu "Deadlock", DPR Akan Ajak Presiden Ra pat Konsultasi Nasional 03/07/2017, 16:37 WIB 
Hakim Sidang Patrialis Ingatkan Saksi agar Tak Terjerat Pidana Korporasi Nasional 03/07/2017, 16:36 WIB 
Yasonna Jelaskan Alasan Tak Bisa Penuhi Pemeriksaan Sebelumnya Nasional 03/07/2017, 16:36 WIB 
Wali Kota Depok Enggan Langsung Berikan Sanksi untuk PNS yang Absen Megapolitan 03/0 7/2017, 16:32 WIB 
Hari Ini dalam Sejarah: Kapal Perang AS Tembak Pesawat Iran Air Internasional 03/07/2017, 16:27 WIB 
Fadli Zon: Maraknya Serangan Terhadap Polisi Harus Jadi Evaluasi Polri Nasional 03/07/2017, 16:24 WIB 
Menara Tengkorak Manusia Ditemukan di Meksiko Internasional 03/07/2017, 16:24 WIB 
Sosok Maulana Affandi, Anak yang Penurut, Humas Basarnas yang Murah Hati Regional 03/07/2017, 16:20 WIB 
Polisi Jadi Incaran, Dankor Brimob Minta Anggotanya Tetap Waspada Regional 03/07/2017, 16:17 WIB 
Operasional Transjakarta Koridor 13 Tunggu SLF dan Pemasangan Pintu Otomatis Megapolitan 03/07/2017, 16:15 WIB 
Ingin Jadi Koki Istana pada Hari Kemerdekaan? Ikuti Lomba Ini... Nasional 03/07/2017, 16:08 WIB 
Pelaku Penusukan Anggota Brimob Punya Dua Identitas Nasional 03/07/2017, 16:07 WIB 
Parkir Sembarangan, Dua Sopir Taksi Dihukum "Push Up" Megapolitan 03/07/2017, 16:07 WIB Load MoreSumber: Google News DPR
Tidak ada komentar