Terkini: Pasca-OTT, KPK Tetapkan Hakim PT Manado dan Politisi Golkar Tersangka

Pasca-OTT, KPK Tetapkan Hakim PT Manado dan Politisi Golkar Tersangka KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juru ...

Pasca-OTT, KPK Tetapkan Hakim PT Manado dan Politisi Golkar Tersangka

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat mengungkap hasil operasi tangkap tangan terhadap politisi Partai Golkar Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwandono pada Jumat (7/10/2017).

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat mengungkap hasil operasi tangkap tangan terhadap politisi Partai Golkar Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwandono pada Jumat (7/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menetapkan dua orang tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Ja karta, pada Jumat (6/10/2017) malam.

Dua orang tersangka itu adalah Anggota Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono.

Aditya Moha ditetapkan sebagai tersangka karena diduga sebagai pemberi suap. Sedangkan Sudiwardono diduga sebagai penerima suap.

"Pemberian uang terkait perkara banding dengan terdakwa Marlina Mona Siahaan, Bupati Bolaang Mongondow 2001-2006 dan 2006-2011, untuk mempengaruhi penahan dan agar tidak ada penahanan," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).

(Baca juga: MA Benarkan KPK Tangkap Tangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado)

Pemberian suap tersebut diduga untuk mempengaruhi putusan banding atas kasus korupsi Tunjangan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kabupaten Boolang Mongondow.

Aditya Moha diketahui sebagai anak dari Marlina Mona Siahaan. Sedangkan, p erkara banding diproses di Pengadilan Tinggi Manado.

"Setelah pemeriksaan selama 1x24 jam disimpulkan bahwa ada tindak pidana korupsi sehingga menaikkan status ke penanganan perkara," kata Laode.

"KPK menetapkan Aditya selaku pemberi suap dan Sudiwardono selaku penerima suap sebagai tersangka," ujar dia.

Pasal yang disangkakan kepada Aditya sebagai pihak yang diduga pemberi suap disangkakan Pasal 6 Ayat 1 Huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tersangka penerima suap, Sudiwardono disangkakan Pasal 12 Huruf a atau b atau c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kompas TV KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus hukum di Sulawesi Utara.