Page Nav

HIDE

Pages

Breaking News:

latest

Ads Place

KPU Seharusnya Tak Jadikan Sipol sebagai Alat Diskualifikasi Parpol

KPU Seharusnya Tak Jadikan Sipol sebagai Alat Diskualifikasi Parpol KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administ...

KPU Seharusnya Tak Jadikan Sipol sebagai Alat Diskualifikasi Parpol

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli digelar oleh Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Tiga perkara yang disidangkan hari ini yaitu PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, dan Partai Rakyat.KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli digelar oleh Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Tiga perkara yang disidangkan hari ini yaitu PKPI Hendropriyono, Partai Idaman, dan Partai Rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi ahli yang dihadirkan Partai Idaman Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat, seharusn ya Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI tidak menjadikan Sistem Informasi Partai Politik ( Sipol) sebagai alat diskualifikasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu.

Hal itu disampaikannya dalam sidang pemeriksaan lanjutan atas dugaan pelanggaran administratif pemilu untuk perkara nomor 002/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 yang diajukan Partai Idaman, Jumat (11/10/2017), di Gedung Bawaslu, Jakarta.

"Mengingat keterbatasan Sipol itu sendiri dan kelemahan-kelemahan yang sudah diungkapkan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki parpol, menurut hemat saya sebaiknya KPU mempertimbangkan kembali penggunaan Sipol sebagai prasyarat mutlak dalam melakukan diskualifikasi parpol," kata Bambang.

Hingga akhir pendaftaran parpol calon peserta pemilu, KPU mengumumkan ada 14 parpol yang melengkapi dokumen persyaratan. Sementara, 13 parpol dinyatakan tidak melengkapi dokumen.

Bambang menilai, KPU belum melakukan penelitian keabsahan dokumen yang diunggah oleh parpo l.

"Hal ini menjadi masalah mana kala Sipol yang semula ditempatkan sebagai pendukung kerja KPU, tiba-tiba menjadi prasyarat mutlak yang menentukan nasib parpol bisa ikut verifikasi faktual atau tidak," kata dia.

Oleh karena itu, Bambang meminta Bawaslu mempertimbangkan pendapatnya agar keputusan KPU mewajibkan Sipol tidak menciderai parpol calon peserta pemilu.

Kompas TV Partai pelapor mengeluhkan sistem website KPU yang "down" saat masa pendaftaran administrasi. Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Jelang Pemilu 2019

Berita Terkait

Saksi Ahli Partai Idaman: Sipol Bisa Dit ipu

KPU Dinilai Tak Pertimbangkan Kesenjangan Digital Saat Wajibkan Sipol

Soal Sipol Bertentangan dengan UU Pemilu, KPU Sebut Punya Kewenangan Susun PKPU

Demokrat: Kami Tiga Kali Ikut Pemilu, Tak Mungkin Palsukan Sipol

Dituding Manipulasi Sipol, PSI Serahkan ke KPU dan Bawaslu

Terkini Lainnya

Pekan Depan, Pengacara Setya Novanto Akan Ajukan Praperadilan

Pekan Depan, Pengacara Setya Novanto Akan Ajukan Praperadilan

Nasional 11/11/2017, 01:23 WIB Ini Kata Setya Novanto Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka

Ini Kata Setya Novanto Setelah Ditetapkan Jadi Tersangka

Nasional 10/11/2017, 23:54 WIB Pengacara Setya Novanto: Putusan Praperadilan Perintahkan KPK Stop Penyidikan

Pengacara Setya Novanto: Putusan Praperadilan Perintahkan KPK Stop Penyidikan

Nasional 10/11/2017, 23:37 WIB Kondisi Kelurahan Jembatan Lima yang Juga Disebut Menyedihkan

Kondisi Kelurahan Jembatan Lima yang Juga Disebut Menyedihkan Megapolitan 10/11/2017, 23:25 WIB KPK Persilakan Setya Novanto Ajukan Praperadilan

KPK Persilakan Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Nasional 10/11/2017, 23:23 WIB Novel Baswedan: KPK Harus Dijaga dari Segala Bentuk Infiltrasi

Novel Baswedan: KPK Harus Dijaga dari Segala Bentuk Infiltrasi

Nasional 10/11/2017, 23:11 WIB Kronologi Penghadangan Pesawat oleh Motor Gerobak Versi Maskapai Dimonim

Kronologi Penghadangan Pesawat oleh Motor Gerobak Versi Maskapai Dimonim

Regional 10/11/2017, 23:06 WIB Sabtu, Megawati Akan Umumkan Calon PDI-P untuk Pilgub Bali

Sabtu, Megawati Akan Umumkan Calon PDI-P untuk Pilgub Bali

Regional 10/11/2017, 22:54 WIB Hari Ketiga, Banjir di Aceh Singkil Meluas

Hari Ketiga, Banjir di Aceh Singkil Meluas

Regional 10/11/2017, 22:50 WIB Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan

Kriminalisasi Pimpinan KPK, Kegaduhan yang Sengaja Diciptakan

Nasional 10/11/2017, 22:46 WIB Setya Novanto Tersangka, Pimpinan DPR Sebut Kinerja Tak Terganggu

Setya Novanto Tersangka, Pimpinan DPR Sebut Kinerja Tak Terganggu

Nasional 10/11/2017, 22:36 WIB 50 Menit di Bandara Halim, Apa yang Dibicarakan Anies dan Jokowi?

50 Menit di Bandara Halim, Apa yang Dibicarakan Anies dan Jokowi?

Megapolitan 10/11/2017, 22:34 WIB Kerusuhan di Mako Brimob karena Penyitaan Ponsel Tahanan

Kerusuhan di Mako Brimob karena Penyitaan Ponsel Tahanan

Nasional 10/11/2017, 22:26 WIB Pengacara Novanto Laporkan Pim   pinan dan Penyidik KPK ke Bareskrim

Pengacara Novanto Laporkan Pimpinan dan Penyidik KPK ke Bareskrim

Nasional 10/11/2017, 22:24 WIB Dua Jaksa di Atambua Dianiaya Oknum Satpol PP

Dua Jaksa di Atambua Dianiaya Oknum Satpol PP

Regional 10/11/2017, 22:17 WIB Load MoreSumber: Google News Parpol

Tidak ada komentar

Latest Articles