Mainkan Isu SARA pada Pemilu Adalah Bentuk Kemunduran ... ...
- Home
- News
- Nasional
(Foto: Rizki/Okezone) A A A JAKARTA - Direktur Bidang Hukum Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Jakarta, Plesidus Asia Deonary menilai maraknya isu Suku Agama Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam momen-momen politik dianggap sebagai kemunduran demokrasi.
"Jika masih ada kelompok atau pihak yang menggunakan isu identitas (SARA) dalam pemilu maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kemunduran demokrasi," ucap Plesidus saat diskusi publik berta juk 'Menyongsong Pemilu Aman Damai dan Demokratis' di Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Kamis, (09/11/2017).
BERITA TERKAIT +- Kemendagri Usul Dana Pilkada Pakai APBN, KPU: Itu Ide Sangat Baik
- Tangkal Berita Hoax Jelang Pilkada, Polisi Bakal Patroli Cyber
- Jelang Pilkada 2018, Menko Polhukam Gelar Rakor Bahas Potensi Kerawanan di Papua
Ia memperkirakan, jelang Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019 mendatang isu SARA akan kembali dijadikan 'alat' untuk melemahkan pihak tertentu. Bahkan menurutnya isu Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah mulai diwacanakan untuk kepentingan Pilpres 2019 mendatang terlebih di era teknologi sehingga sangat memudahkan dalam menyebar informasi.
"Pengaruh kemudahan teknologi internet membuat propaganda dan agitasi dapat dijalankan dengan mudah, cepat, dan banyak sasaran. Hal ini tentu bisa menyebabkan polarisasi dan konflik sosial di masyarakat," tuturnya.
Belajar dari Pilkada DKI Jakarta pada 2017 kata Plesidus, kita harus bisa mencermati dan waspada terhadap isu-isu sara yang digunakan dalam pemilu sebagai bahan propaganda dan agitasi merusak nilai demokrasi. Untuk itu menurutnya, dalam hal ini para pelaku politik maupun tokoh masyarakat, agama, dan elit politik harus menunjukkan komitmen itu dengan mengajak masyarakat agar cerdas dalam berdemokrasi.
"Isu-isu dalam pemilu harus mengedepankan program kerja yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat indonesia, maka pemilih akan lebih bebas menyalurkan suaranya tanpa terikat oleh identitas SARA, meskipun menjadi hak pemilih jika menjatuhkan pilihannya berdasarkan prioritas persamaan identitas SARA," ungkapnya.
Dalam hal ini lanjutnya, pemerintah harus tegas apabila isu tersebut kembali terulang dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres mendatang. Selain itu aparat penegak hukum juga harus bisa mendeteksi sejak dini dan mencegah terhadap hal-hal yang mengarah akan unsur SARA. " Jika isu SARA ini bisa dideteksi dan dicegah, minimal pemilu lebih sehat dan sejuk, persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan tetap terjaga," terangnya.
(aky)
Berita Lainnya
-
KPK: Pahlawan Itu Anti Korupsi
-
Jokowi Luncurkan Pesawat N219 Karya Anak Bangsa yang Diberi Nama Nurtanio Pringgoadisuryo
-
Pra-Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Manado Usung Tema "NU dan Kebhinekaan"
-
HARI PAHLAWAN: Ini Isi Pidato Bung Tomo, Pelecut Semangat Juang Arek-arek Suroboyo
-
HARI PAHLAWAN: Menghayati Kisah Perjuangan Terbesar 10 November 1945 di Surabaya
-
HARI PAHLAWAN: Mangundiprojo, Darah Kepahlawanan dan Perjuangan di Surabaya
-
HARI PAHLAWAN: Kisah Dibalik Penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan
-
TOP FILES: Hari Pahlawan, Mengenal Sosok Mayor Daan Mogot yang Diabadikan Jadi Nama Jalan Besar
Berita Terkait
Pilkada Serentak- Berjanji akan Datangkan Investor, Pasangan Esthon-Chris Singgung Soal Keamanan dan Lapangan Kerja
- Jelang Pemilu 2018, KPU Bali Gelar Doa Bersama
- Dukungan Gerindra di Pilgub Kalbar Belum Final, Waketum: Itu Hanya Surat Tugas!
- Tentukan Cagub di Pilgub Kalbar, DPP dan DPD Gerindra Belum Satu Suara?
- Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Polri Siagakan 962.662 Personel
- Mendapat Protes dari Kader Golkar, Dukungan ke Ali Mazi di Pilgub Sultra Sudah Final
- Jelang Pilkada 2018, Kapolri Minta Anak Buahnya Rancang Strategi Pengamanan
- Anggotanya Maju Pilkada 2018, Kapolri: Silakan Mundur sebagai Perwira!
- 4 Pati Polri Ramaikan Pilkada Serentak 2018, Pengamat Nilai Krisis Figur Politisi Sipil
- Evaluasi Pilkada 2017, Mendagri Sebut Budaya Siap Kalah & Menang Belum Berkembang
Tidak ada komentar