Ingin Menangkan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, Golkar Harus Jeli

Ingin Menangkan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, Golkar Harus Jeli KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di se...

Ingin Menangkan Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, Golkar Harus Jeli

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi di sela Munaslub Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com â€" Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menyatakan, ada usaha ekstra yang harus dilakukan Golkar untuk memenangkan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Pasalnya, elektabilitas Dedi saat ini masih berada di bawah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, yang juga hendak maju sebagai calon gubernur Jawa Barat.

Berdasarkan hasil survei Indo Barometer pada 3 November 2017, Ridwan Kamil unggul di posisi teratas dengan elektabilitas 46 persen. Sementara itu, Dedi berada di angka 20 persen.

"Harus mencoba identifikasi kekuatan Dedi dan calon lain, ya," kata Qodari saat dihubungi, Selasa (26/12/2017).

(Baca juga: Dedi Mulyadi Fokus Pembenahan Internal Partai dan Komunikasi Politik)

Kendati demikian, elektabilitas Dedi mampu menyalip Deddy Mizwar yang kini bertengger di posisi ketiga, yakni 17 persen.

Karena itu, ia menilai, keputusan Golkar mencalonkan Dedi di Pilkada Jawa Barat tetap rasional.

"Dukungan kepada Dedi itu cukup rasional. Sebab, sekali lagi, Dedi itu kan elektabilitasnya lumayan. Menurut saya, cukup lumayan sehingga tetap punya peluang ketimbang nama lain," ucapnya.

Ia memprediksi, dengan konstelasi saat ini, maksimal hanya empat pasangan calon yang muncul di Pilkada Jawa Barat.

"Ridwan Kamil dengan wa kilnya. Sudrajat mungkin dengan (Ahmad) Syaikhu, ya. Dedi Mulyadi dengan wakilnya, barangkali Anton Charliyan. Ada kemungkinan Deddy Mizwar enggak maju calon gubernur, tetapi calon wakil gubernur dengan konstelasi sekarang ini. Maksimal empat," ujarnya.

Kompas TV Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid membenarkan Golkar akan mempertimbangkan usulan PDI Perjuangan untuk mengisi kursi pimpinan DPR.