Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Dampak Putusan MK, KPU Butuh Rp 68 Miliar untuk Verifikasi 12 ...

Dampak Putusan MK, KPU Butuh Rp 68 Miliar untuk Verifikasi 12 ... KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman...

Dampak Putusan MK, KPU Butuh Rp 68 Miliar untuk Verifikasi 12 ...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman ketika ditemui di hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, (15/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan butuh tambahan anggaran Rp 68 miliar untuk melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh partai politik yang akan menjadi peserta Pemilu 2019.

"Kami sudah menghitung tambahan anggarannya Rp 68 miliar," kata Ketua KPU Arief Budiman di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Semula, KPU hanya melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik baru. Namun, kini verifikasi faktual juga akan dilakukan terhadap 12 parpol peserta pemilu 2014.

Hal ini harus dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi pasal 173 UU Pemilu yang diajukan parpol baru.

(Baca juga : MK Putuskan Parpol Peserta Pemilu 2014 Harus Diverifikasi Faktual)

Arief mengatakan, anggaran Rp 68 Miliar diperlukan untuk verifikasi di tingkat kabupaten/kota yang jumlahnya cukup banyak.

"Kalau provinsi hanya butuh Rp 400 juta," kata Arief.

Arief mengaku, KPU belum membicarakan pengajuan penambahan anggaran tersebut kepada DPR. Pihaknya berencana akan menemui DPR pada pekan depan.

(Baca juga : Putusan MK soal Verifikasi Faktual, KPU Konsultasikan Dua Opsi ke DPR)

"Penting juga bagi kami bicara dengan pembuat UU. Makanya Senin besok, kami saat pertemuan dengan DPR kami akan lakukan pembicaraan," ujar Arief.

Selain angg aran, KPU juga akan meminta tambahan anggota untuk verifikator. Namun, soal jumlahnya masih dalam penghitungan.

"Tapi ini hanya untuk verifikator, untuk panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara tidak tambah jumlah, sudah ada tetap dari kecamatan," ucap Arief.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
  • Jelang Pemilu 2019

Berita Terkait

Komisi II Nilai Putusan MK soal Verifikasi Faktual Tak Rasional

Soal Verifikasi Faktual, Hanura Anggap Putusan MK Tak Berlaku Surut

Ketum Hanura Kecewa atas Putusan MK soal Verifikasi Faktual Parpol

KPU Kha watir Penetapan Peserta Pemilu 2019 Molor jika Jalankan Putusan MK

PSI Yakin KPU Patuhi Putusan MK soal Verifikasi Faktual Semua Parpol

Terkini Lainnya

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Akui Kesalahan soal Kebijakan Beras

Fahri Hamzah Minta Pemerintah Akui Kesalahan soal Kebijakan Beras

Nasional 13/01/2018, 21:34 WIB Pesta Sabu, Lima Warga Bima Ditangkap Polisi

Pesta Sabu, Lima Warga Bima Ditangkap Polisi

Regional 13/01/2018, 21:33 WIB Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MD3 untuk Tambah Pimpinan DPR-MPR

Pemerintah Siap Bahas Revisi UU MD3 untuk Tambah Pimpinan DPR-MPR

Nasional 13/01/2018, 21:12 WIB Anies: Jangan Cuma Hidup di Jakarta, tetapi Tak Diimbangi Membayar Pajak

Anies: Jangan Cuma Hidup di Jakarta, tetapi Tak Diimbangi Membayar Pajak

Megapolitan 13/01/2018, 21:10 WIB Indonesia Loloskan Tiga Finalis T   hailand Masters

Indonesia Loloskan Tiga Finalis Thailand Masters

Olahraga 13/01/2018, 20:59 WIB Polisi Tembak Mati Pelaku Sindikat Narkoba Internasional Asal China

Polisi Tembak Mati Pelaku Sindikat Narkoba Internasional Asal China

Regional 13/01/2018, 20:55 WIB Minggu Pagi, Ada CFD di JLNT Antasari

Minggu Pagi, Ada CFD di JLNT Antasari

Megapolitan 13/01/2018, 20:47 WIB Anies Janji Umumkan Penunggak Pajak Mobil Mewah secara Terang Benderang

Anies Janji Umumkan Penunggak Pajak Mobil Mewah secara Teran g Benderang

Megapolitan 13/01/2018, 20:27 WIB Kisah Bayi Prematur Terkecil di India Berjuang untuk Hidup

Kisah Bayi Prematur Terkecil di India Berjuang untuk Hidup

Internasional 13/01/2018, 20:11 WIB Kemenkumham Gandeng BIN Tangani Akun Fiktif Pendaftar Paspor

Kemenkumham Gandeng BIN Tangani Akun Fiktif Pendaftar Paspor

Nasional 13/01/2018, 20:00 WIB Jenderal Korsel: Kim Jong Un Dilindungi 1.000 Pilot Kamikaze

Jenderal Korsel: Kim Jong Un Dilindungi 1.000 Pilot Kamikaze

Internasional 13/01/2018, 19:55 WIB Anies-Sandiaga Hadiri Natal Bersama di Kemayoran

Anies-Sandiaga Hadiri Natal Bersama di Kemayoran

Megapolitan 13/01/2018, 19:52 WIB Bersenjatakan Tongkat Satpam, Siswa SMP Coba Rampas Taksi Online

Bersenjatakan Tongkat Satpam, Siswa SMP Coba Rampas Taksi Online

Regional 13/01/2018, 19:47 WIB Perludem Tak Setuju Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Perludem Tak Setuju Polri Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Nasional 13/01/2018, 19:37 WIB Anies-Sandiaga Akan Terbitkan Pergub Kemudahan Perizinan UMKM

Anies-Sandiaga Akan Terbitkan Pergub Kemudahan Perizinan UMKM

Megapolitan 13/01/2018, 19:36 WIB Load MoreSumber: Google News Parpol

Reponsive Ads