Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasilitas Negara untuk ...

Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasilitas Negara untuk ... Rabu 31 Januari 2018, 21:15 WIB Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasi...

Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasilitas Negara untuk ...

Rabu 31 Januari 2018, 21:15 WIB Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasilitas Negara untuk Kampanye Edzan Raharjo - detikNews Mendagri Ingatkan Petahana Tak Pakai Fasilitas Negara untuk KampanyeMendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Dok. Kemendagri). Yogyakarta - Pilkada serentak akan digelar di 171 daerah di Indonesia tahun ini. Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada kepala daerah yang kembali maju di pilkada (petahana) untuk tak pakai fasilitas negara untuk kampanye.
Tjahjo mengatakan Pilkada serentak 2018 beraroma Pileg dan Pilpres. Pilkada serentak ini mengawali gelaran pemilu legislatif dan Pilpres.
Dia mengatakan Pilkada dikat akan sukses jika tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat. Selain itu juga jika tidak ada politik uang.
"Jangan kampanye yang berujar kebencian, jangan kampanye yang bersifat fitnah," kata Tjahjo saat Musrenbang RPJMD DIY 2017 -2022 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (31/1/2018).
Selain Pilkada serentak, tahun 2019 ini juga digelar pemilu serentak dan Pilpres serentak. Tahapan-tahapan pemilu ini sudah dimulai bulan Agusutus tahun ini. Partai-partai sudah akan mengusulkan capres dan cawapres. Pelantikan presiden dan wapres hasil pemilu akan digelar pada 20 Oktober 2019.
"Tugas pemerintah dan penyelenggara memastikan tidak bergeser satu hari pun di tanggal 20 Oktober 2019. Yang tahapannya sudah dimulai sekarang dengan verifikasi partai politik secara faktual," sebut Tjahjo.
Indonesia sudah memasuki tahun politik sejak tahun ini. Banyak kepala daerah yang menjadi incumbent. Saat proses kampanye petahana diwajibkan untuk cuti, namun ada fas ilitas-fasilitas dari negara yang masih melekat.
Meski begitu, mendagri mengingatkan kepada incumbent untuk tidak menggunakan fasilitas negara yang didapat karena jabatannya. Tjahjo juga mengingatkan agar seluruh aparat sipil negara (ASN) untuk netral.
"Berdasarkan kepada surat Menpan-RB bahwa ASN harus Netral. Termasuk Petahana pun kalau kampanye, kalau sosialisasi tidak boleh menggunakan aset-aset daerah, itu prinsip," tegasnya.
Tjahjo menyebut Bawaslu sudah memetakan indeks kerawanan pilkada. Kemendagri pun dikatakannya juga sudah memiliki data, termasuk pihak kepolisian.
"Mudah-mudahan bisa bergerak mengarah dan lebih kondusif. Apalagi masyarakat sudah semakin sadar ya," sebut Tjahjo.
"Suksesnya pilkada itu tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat, tidak ada politik uang. Harus ada political will semuanya," tambah dia.
Tjahjo juga mengingatkan semua calon kepala daerah untuk berkampanye dengan baik. Dia berharap para calon lebih mengedepankan sosialisasi program dan gagasan untuk memajukan daerah. Selain itu politikus PDIP ini berharap warga bisa memilih pemimpin yang amanah.
"Jangan kampanye yang bersifat fitnah. Kita imbau tidak kampanye yang berujar kebencian dan fitnah," tutup Tjahjo.
(elz/elz)Sumber: Google News Petahana

Reponsive Ads