Moeldoko: Tolong Dipikirkan, Pemilu Tidak Perlu Berdarah-Darah

Moeldoko: Tolong Dipikirkan, Pemilu Tidak Perlu Berdarah-Darah Babel Banten Bengkulu Jabar Jakarta Jateng Jatim Kalbar Kalteng Lamp...

Moeldoko: Tolong Dipikirkan, Pemilu Tidak Perlu Berdarah-Darah

Babel
Banten
Bengkulu
Jabar
Jakarta
Jateng
Jatim
Kalbar
Kalteng
Lampung
Papua
Sumbar
Sumsel
Sumut
RMTV

News Tickers

Pastikan Tidak Ada Gizi Buruk TNI Bakal Datangi Sejumlah Wilayah Di Papua, 24 JANUARI 2018 , 04:25:00
Presiden Jokowi Kaget Dengan Hasil Renovasi Total Istora Senayan, 24 JANUARI 2018 , 04:03:00
Pasangan Bursa-Parhan Diprediksi Menang di Pilkada Lahat, 24 JANUARI 2018 , 03:48:00
Polisi Tetap Optimis Bisa Tangkap Pelaku Penyerangan Novel, 24 JANUARI 2018 , 03:42:00
Mendagri Minta TNI Dan Polri Tegas Soal Penyewaan Gedung Untuk Kampanye, 24 JANUARI 2018 , 02:52:00

Moeldoko: Tolong Dipikirkan, Pemilu Tidak Perlu Berdarah-Darah

RABU, 24 JANUARI 2018 , 19:36:0 0 WIB | LAPORAN: YANTI MARBUN

Moeldoko/net

RMOL. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai untuk mendapatkan Pemilu yang Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat harus ikut serta mengawal proses demokrasi terlebih dalam Pilkada 2018. Berita Terkait Survei LSI: Perindo Pimpin Papan Bawah Pemilu 2019 Prabowo Nyapres, Gerindra Bisa Nyalip PDIP Dan Golkar Survei: Lima Parpol Tidak Lolos Parlemen

"Semua orang ingin pemilu yang damai. Jadi tidak perlu pemilu yang berdarah-darah. Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang tida k curang. Digelar KPU dengan baik dan diawasi Bawaslu," ujarnya saat acara Pelantikan & Seminar Nasional PP GPII Priode 2017-2020 di Gedung Graha Bhakti Krida, Gambir, Jakarta Pusat. Rabu (24/1).
Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu menilai sudah sepantasnya demokrasi Indonesia bisa berjalan sesuai dengan konstitusi dan regulasi yang jelas. Pasalnya apabila itu tidak dilakukan demokrasi bisa menjadi anarkis.
"Tolong dipikirkan dengan baik pemuda, negara demokrasi harus dikawal baik dengan konstitusi. Kalau enggak batas negara demokrasi dan anarkis jadi tipis dan semuanya bisa dilakukan mengatasnamakan demokrasi. Kalau enggak nanti jadi anarkis," demikian Moeldoko. [san]

Berita Lainnya Selengkapnya