PPP Minta Parpol Tak Tuding Polri Kriminalisasi jika Paslonnya ... Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlem...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani meminta parpol tak menuding Polri dan penegak hukum lainnya mengkriminalisasi pasangan calon yang mereka usung bila proses hukum terhadap calon kepala daerah tetap dilakukan semasa pilkada.
Hal itu disampaikan Arsul menanggapi usulan sejumlah fraksi yang meminta proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah tetap dilanjutkan di masa pilkada demi terwujudnya keadi lan.
"Setuju (tetap diproses hukum), tapi kalau penegak hukum memanggil jangan bilang penegak hukum lakukan kriminalisasi," kata Arsul dalam rapat konsultasi pilkada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Pasalnya, Arsul mengatakan beberapa partai kerap menuding penegak hukum, khususnya Polri, mengkriminalisasi pasangan calon kepala daerah yang diperiksa.
Padahal, menurut Arsul, bisa jadi pemeriksaan tersebut tak bersifat politis.
Karena itu, ia menantang petinggi partai yang juga anggota DPR tak menuding Polri dengan istilah kriminalisasi saat pasangan calon kepala daerah yang diusungnya diperiksa terkait kasus hukum.
"Kita sepakat jangan sampai ada calon dipanggil baik sebagai tersangka, saksi, lantas mengatakan ini kriminalisasi atau upaya penjatuhan," lanjut dia.
(Baca juga: Gara-gara Penundaan Kasus Hukum Calon Kepala Daerah, Rapat Pilkada di DPR Nyaris Buntu)
Rapat Konsultasi antara DPR d engan Kapolri, Kejaksaan Agung, KPK, KPU, dan Bawaslu tak menemui titik temu soal proses hukum terhadap calon kepala daerah di pilkada 2018.
Awalnya Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengusulkan agar proses hukum terhadap calon kepala daerah di pilkada 2018 ditangguhkan hingga proses pemilihan usai.
Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang dikeluarkan oleh mantan Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.
"Proses hukum (di saat pilkada) dapat mempengaruhi popularitas dan elektabilitas. Ya bisa saja penegak hukum dimanfaatkan untuk menurunkan popularitas pasangan calon tertentu atau lawan politik," kata Tito dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).
Usulan tersebut hampir diketok oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon selaku pimpinan rapat namun diprotes oleh sejumlah anggota DPR.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan adanya penghentian proses hukum, terutama dalam p idana korupsi, menciptakan suasana ketidakadilan dalam hukum.
"Jangan sampai ini jadi alat bangun opini. Karena itu kita butuh penegak hukum yang netral, yang salah ya salah. Jangan salah ditunda-tunda. Ya enggak ada keadilan," kata Riza.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto. Ia khawatir penundaan proses hukum menjadi alasan bagi pelaku kejahatan untuk berlindung dengan menggunakan dalih pilkada.
"Jangan sampai kontestasi pikada buat berlindung untuk tidak diperiksa atau supaya terpilih lagi. Jadi jangan pilkada jadi berlindung dibalik kesalahannya, biarlah berjalan apa adanya. Jangan diganggu (proses hukum)," papar Yandri.
Kompas TV Kepolisian akan menunda proses hukum pasangan calon yang maju dalam Pilkada Serentak 2018.Berita Terkait
Kapolri Larang Anggotanya Foto Bersama Calon Kepala Daerah
KPK: Meski Pilkada, Pengusutan Kasus Korupsi Calon Kepala Daerah Tidak Berhenti
Penegak Hukum Masih Boleh OTT Calon Kepala Daerah Selama Proses Pilkada
KPU Janji Lebih Teliti Soal Keabsahan Ijazah Bakal Calon Kepala Daerah
Bakal Calon Kepala Daerah yang Berkasus Hukum Boleh Mendaftar, Asal..
Ter kini Lainnya
Ikhsan Imanuel Rumbay Sabar Menunggu
Olahraga 12/01/2018, 00:27 WIB
Tujuh Pemuda di Sukabumi Menenggak Miras Oplosan, Seorang Meninggal
Regional 12/01/2018, 00:01 WIB
4 Paslon Daftar di KPU Maluku Utara, 2 di Antaranya Kakak Beradik
Regional 11/01/2018, 23:56 WIB
Fakta Seputar Pilkada Sumsel: Adu Sakti di Bumi Sriwijaya
Nasional 11/01/2018, 23:52 WIB
Diduga Keracunan Jajanan Sekolah, 35 Siswa SD di Bandung Muntah-muntah
Regional 11/01/2018, 23:49 WIB
Suami-istri Daftar ke KPU Kota Padang, Ditolak karena Kurang Berkas
Regional 11/01/2018, 23:39 WIB
Dalam Sehari, 48 Migran Asal Mali Tenggelam saat Ingin Menuju Eropa
Internasional 11/01/2018, 23:30 WIB
Berry/Hardi Dipaksa Kerja Keras Ganda Thailand
Olahraga 11/01/2018, 23:26 WIB
Masuk Rumah Sakit Setelah "Tertabrak" di Lapangan
Olahraga 11/01/2018, 23:16 WIB
Soal Presidential Threshold, Gerindra Anggap MK Hilang Kewarasan
Nasional 11/01/2018, 23:07 WIB
Enam Kali Gempa Bumi Guncang Perbatasan Irak-Iran dalam Sehari
Internasional 11/01/2018, 23:02 WIB
11 Jam Tes Kesehatan, Deddy Mizwar Isi Waktu Kosong dengan Tidur
Regional 11/01/2018, 22:55 WIB
Polri Kaji Ulang soal Penundaan Proses Hukum Calon Kepala Daerah
Nasional 11/01/2018, 22:54 WIB
Kata Sandiaga, Pagar Rumput Monas Dicopot Juga karena Kritik Menteri Rini
Megapolitan 11/01/2018, 22:49 WIB
Tidak ada komentar