KPK minta Pemda terapkan e-planning - merdeka.com

KPK minta Pemda terapkan e-planning - merdeka.com KAPANLAGI NETWORK ME...

KPK minta Pemda terapkan e-planning - merdeka.com

KAPANLAGI NETWORK

MERDEKA
KAPANLAGI
BOLA.NET
VEMALE
FIMELA
DREAM.CO.ID
BRILIO.NET
PERGI.COM
OTOSIA
STORIBRITI

MORE Merdeka > Peristiwa KPK minta Pemda terapkan e-planning Selasa, 9 Mei 2017 17:46 Reporter : Hery H Winarno

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi gelar Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terint. Â©2017 Merdeka.com
Merdeka.com - Pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota diminta untuk menerapkan sistem e-planning untuk mempermudah pengawasan oleh pihak-pihak terkait. Hal itu disampaikan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan saat Rapat Koordinasi Dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Gedung Graha Bhakti Paraja (GBP), Kantor Gubernur NTB, Selasa (09/5).
Rapat tersebut dihadiri Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi dan Wakil Gubernur, H Muh Amin. Di hadapan para bupati/walikota se-NTB dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemprov NTB tersebut, Basaria Panjaitan menjelaskan dengan sistem e-planing yang diintegrasikan dengan e-bu dgeting, maka seluruh rencana dan anggaran dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat umum. Sehingga, akan memperkecil terjadinya kecurangan dan penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
Di NTB sendiri terdapat lima kabupaten/kota yang sudah menerapkan e-planing, yaitu Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Sementara yang belum, Basaria meminta untuk mempercepat penerapan sistem e-planing dan e-budgeting agar seluruh perencanaan dapat diawasi dengan mudah.
"Di tangan kita semua sudah ada handphone android. Nanti Bapak dan Ibu Bupati atau Wali kota, dapat membuka program aplikasi yang dipakai sekarang sehingga nanti ini mempermudah pengawasan terhadap semua pelaksanaan yang ada di kabupaten kota," jelasnya.
Selain itu, Basaria juga meminta Bupati atau Wali kota untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, Bupati atau Wali kota telah digaji oleh negara dalam rangka melayani masyarakat den gan sepenuh hati tanpa meminta masyarakat menyiapkan segala kebutuhan yang diinginkan para bupati wali kota.
"Jangan sekali-kali punya pemikiran, kita ini malah menjadi raja yang minta dilayani masyarakat," tegasnya saat itu.
Menurut Basaria, seharusnya yang dilakukan para bupati atau wali kota adalah menyiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan janji yang dilakukannya saat kampanye. [hhw]