Laporan Keuangan 2016 Kemenhub Raih Opini WTP - KOMPAS.com KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan ...
KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Plt Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (26/3/2017). JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan pada 2016. Perolehan ini merupakan capaian empat kali beruntun sejak tahun 2013.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah menerima dan menanggapi atas laporan hasil pemeriksaan anggaran Kemenhub pada 2016.
Menurut dia, meskipun memperoleh WTP terdapat te muan-temuan dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenhub 2016.
"Permasalahan temuan permeriksaan diantaranya, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penganggaran belanja yang belum sesuai ketentuan. Kemudian, penataan aset dan persedian aset tetap. Selain itu ada potensi kelebihan pembayaran, dan denda yang belum dikenakan," ujar Menhub Budi Karya di Kantor Kemenhub Jakarta, Jumat (26/5/2017).
Atas temuan tersebut, Kemenhub telah menindak lanjuti temuan tersebut yang diantaranya dengan melakukan penyetoran ke kas negara.
Selain itu, Menhub Budi Karya akan melakukan koreksi terhadap laporangan keuangan 2016 bersama jajaran pegawai Kemenhub sesuai dengan rekomendasi dari BPK.
Tidak hanya itu, Menhub Budi Karya telah menyiapkan aksi-aksi untuk menindak lanjuti temuan-temuan dari BPK. Aksi tersebut diantaranya, menerbitkan Instruksi Menteri Perhubungan kepada jajaran Kemenhub untuk menindak lanjuti temua sesuai dengan rekomendasi B PK.
Kemudian, mengadakan pelatihan kepada jajaran pegawai di kantor pusat maupun satuan kerja terhadap penataan PNBP dan pengeolaan aset tetap, melakukan invetarisasi terhadap aset dan melakukan fungsi internal terhadap aparat dan pengawas internal pemerintah.
"Selain itu, melakukan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran, dan memberikan denda keterlambatan yang belum dikenakan. Dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang lalai menjalankan tugas dan fungsi yang kuarang optimal dalam melakukan pengendalian," jelas dia.
Menhub Budi Karya menambahkan, pihaknya selelu berkomitmen untuk menyelesaikan temuan-temuan tersebut yang tentunya sesuai dengan rekomendasi dari BPK.
"Diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat mengotimalkan laporan keuangan kemenhub dan opini WTP terus berlanjut pada periode berikutnya," pungkas dia.
Sekadar informasi, penyerapan anggaran Kemenhub pada 2016 mencapai 82,68 persen atau menc apai Rp 31,7 triliun dari alokasi keseluruhan Rp 38,4 triliun. Serapan anggaran 2016 mengalami kenaikan 10,68 persen dibandingkan tahun anggaran 2015.
(Baca: Wapres: Kementerian yang Raih Opini WTP Tak Jamin Bebas Korupsi)
Kompas TV Kemenhub akan Terbitkan Aturan Angkutan Online Berita TerkaitJonan: Pertahankan Rapor WTP Tugas Berat Saya sebagai AkuntanKukar Kembali Raih WTPRaih Opini WTP dari BPK, Kemenhub Diminta Tak TerlenaLaporan Keuangan Kemenperin Raih Opini WTP Delapan Kali Beruntun dari BPKMenperin Minta Raihan WTP Jadi Pemacu Kinerja
Terkini Lainnya 
Paska-Bom Kampung Melayu, Ada Penambahan Pengamanan di Bandara Makro 26/05/2017, 13:31 WIB 
Hipmi: Tindak Tegas Pelaku, walau Bom Tak Lagi Pengaruhi Perekonomian Rilis 26/05/2017, 13:10 WIB BNI Hadirkan Layanan "e-PBB" untuk Pemkot Surakarta Rilis 26/05/2017, 13:06 WIB 
Bisnis Hotel Kempinski Tak Khawatir Disrupsi Dari Aplikasi Airbnb Bisnis 26/05/2017, 13:00 WIB 
Di India, Warga Protes Penerapan Pajak Tinggi untuk Pembalut Wanita Makro 26/05/2017, 13:00 WIB 
Pilot Tak Boleh Bawa Masuk Orang Lain ke Dalam Kokpit Bisnis 26/05/2017, 12:50 WIB 
Investor Semakin Cerdas, Aksi Teror Bom Tak Pengaruhi Pasar Makro 26/05/2017, 12:45 WIB 
Dapat WTP, Pemerintah Masih Punya "PR" Makro 26/05/2017, 12:30 WIB 
Laporan Keuangan 2016 Kemenhub Raih Opini WTP Keuangan 26/05/2017, 12:19 WIB 
Jelang Awal Puasa, IHSG Ditutup Menguat di Jeda Siang Keuangan 26/05/2017, 12:10 WIB 
OJK Hentikan Kegiatan 3 Perusahaan Penghimpunan Dana Ilegal Keuangan 26/05/2017, 12:00 WIB 
Bank Keberatan Usulan Premi Restrukturisasi Perbankan dari LPS Keuangan 26/05/2017, 11:00 WIB 
10 Sektor Menghijau, IHSG Dibuka Menguat Keuangan 26/05/2017, 10:19 WIB 
Rapat OPEC Mengecewakan, Harga Minyak Turun Hampir 5 Persen Makro 26/05/2017, 09:00 WIB Load MoreSumber: Google N ews
Tidak ada komentar