Page Nav

HIDE

Breaking News:

latest

Ads Place

Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Kasus Korupsi Libatkan Militer - Detikcom

Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Kasus Korupsi Libatkan Militer - Detikcom Jumat 26 Mei 2017, 13:08 WIB Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Ka...

Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Kasus Korupsi Libatkan Militer - Detikcom

Jumat 26 Mei 2017, 13:08 WIB Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Kasus Korupsi Libatkan Militer Nur Indah Fatmawati - detikNews Panglima TNI akan ke KPK, Bahas Kasus Korupsi Libatkan MiliterPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (Foto: Rengga Sancaya/detikcom) Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo direncanakan akan mendatangi KPK. Gatot akan membahas tentang penanganan kasus yang diduga melibatkan militer.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan Panglima akan ditemani Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Nantinya akan ada konferensi pers berkaitan dengan hal itu.
"Siang ini akan dilakukan rap at koordinasi KPK dengan Panglima TNI, KSAU dan jajaran untuk membahas penanganan bersama kasus indikasi korupsi yang diduga melibatkan pihak militer dan sipil," kata Febri ketika dikonfirmasi, Jumat (26/5/2017).
Namun belum diketahui pasti kasus apa saja yang akan dibahas. Namun dalam beberapa waktu terakhir mencuat tentang polemik pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101. Ketua KPK Agus Rahardjo pun mengatakan sudah ada kerja sama antara KPK dengan TNI terkait hal itu.
"Kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari TNI. Temuannya seperti apa, Anda nanti ngikuti proses berikutnya. Jadi kita sedang bekerja sama, bukan hanya itu, tapi banyak hal dengan teman-teman di sana. Kemudian nanti secara gradual (berkala) bisa dilaporkan," ujar Agus, Jumat (19/5).
Sebelumnya pada 9 Februari lalu KPK telah menyatakan kesediaannya jika pihak POM TNI melakukan penyidikan indikasi korupsi dalam polemik ini. Namun bantuan itu hanya dapat diberikan jika memang di minta oleh POM TNI.
Pengadaan helikopter jenis angkut penumpang tersebut menimbulkan kontroversi lantaran rencana pembeliannya ditolak Presiden Joko Widodo pada 2015. Awalnya helikopter tersebut ditujukan sebagai helikopter pengangkut very-very important person (VVIP), namun harganya dinilai terlalu mahal untuk kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tak stabil.
Namun, pada 2016, Marsekal (Purn) Agus Supriatna, yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara, kembali melakukan pengadaan helikopter AW-101 dengan perubahan fungsi, sebagai helikopter angkut pasukan dan SAR. Hal tersebut menuai kegelisahan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, yang mengaku sama sekali tidak tahu mengenai pembelian AW-101.
(dhn/fjp)Sumber: Google News

Tidak ada komentar

Latest Articles