Page Nav

HIDE

Gradient Skin

Gradient_Skin

Pages

Responsive Ad

Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila - KOMPAS.com

Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila - KOMPAS.com KOMPAS/RADITYA HELABUMI Din Syamsuddin. ...

Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila - KOMPAS.com

KOMPAS/RADITYA HELABUMI Din Syamsuddin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Matan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin batal menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Draf dokumen undangan pelantikan per tanggal 2 Juni yang diterima Kompas.com menunjukkan, nama Din semula masuk ke dalam daftar Pengarah UKP-PIP, bersama delapan tokoh lainnya.

Namun belakangan, nama Din dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sa'id Aqil.

(baca: Ada Megawati dan Ma'ruf Amin, Ini 9 Pengarah UKP Pancasila)

Adapun nama d elapan tokoh lain tidak direvisi dan dilantik Presiden Joko Widodo pada Rabu (7/6/2017) pagi.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui dicoretnya nama Din Syamsuddin.

"Ia, karena pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden," kata Yudi Latif usai pelantikan di Istana.

(baca: Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba)

Yudi mengatakan, selain UKP-PIP, ada lembaga lain yang akan dibentuk. Misalnya, pemerintah juga akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

"Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping sebagian di unit ini sebagian di rencana rencana yang lain," kata dia.

Meski begitu, Yudi Latif juga belum bisa memastikan apakah Din akan diberi posisi di Dewan Kerukunan Nasional.

"Beliau belum ada penjelasan, tapi konon ada ini tersendiri lah, tugas tersendiri," ucap Yudi.

Dewan Pengarah UKP-PIP adalah Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutri sno, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif.

Kemudian, Ketua Umum PBNU Sa'id Aqil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Andreas Annangguru Yewangoe (mewakili agama Kristen) Wisnu Bawa Tenaya (mewakili agama Hindu) Sudhamek (mewakil agama Budha).

Terkini Lainnya Besok, Jakarta Fair ke-50 Digelar di JIExpo Kemayoran Besok, Jakarta Fair ke-50 Di gelar di JIExpo Kemayoran Megapolitan 07/06/2017, 12:39 WIB Viral, Foto Gerbang Tol Salatiga dengan Latar Belakang Gunung Merbabu Viral, Foto Gerbang Tol Salatiga dengan Latar Belakang Gunung Merbabu Regional 07/06/2017, 12:33 WIB Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila Nasional 07/06/2017, 12:31 WIB Fadli Zon Berharap Pansus Langsung Bekerja Setelah Strukturnya Terbentuk Fadli Zon Berharap Pansus Langsung Bekerja Setelah Strukturnya Terbentuk Nasional 0 7/06/2017, 12:31 WIB Jumlah Negara yang Mengucilkan Qatar Terus Bertambah Jumlah Negara yang Mengucilkan Qatar Terus Bertambah Internasional 07/06/2017, 12:31 WIB Golkar Dorong PDI-P Jadi Pimpinan Pansus Hak Angket KPK Golkar Dorong PDI-P Jadi Pimpinan Pansus Hak Angket KPK Nasional 07/06/2017, 12:16 WIB Baru Dilantik, UKP-PIP Langsung Rapat dengan Presiden Baru Dilantik, UKP-PIP Langsung Rapat dengan Presiden Nasional 07/06/2017, 12:16 WIB Djarot Minta Pembangunan yang Tak Selesai di Masa Jabatannya Tetap Dilanjutkan Djarot Minta Pembangunan yang Tak Selesai di Masa Jabatannya Tetap Dilanjutkan Megapolitan 07/06/2017, 12:16 WIB Kapolri Prediksi 3 Pintu Tol Ini Macet Saat Arus Mudik Lebaran 2017 Kapolri Prediksi 3 Pintu Tol Ini Macet Saat Arus Mudik Lebaran 2017 Regional 07/06/2017, 12:15 WIB Amien Rais Sambangi Gedung DPR Amien Rais Sambangi Gedung DPR Nasional 07/06/2017, 12:10 WIB Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Prog   ram Era Orba Yudi Latif Pastikan UKP Pancasila Beda dari Program Era Orba Nasional 07/06/2017, 12:01 WIB Di Arab Saudi, Rizieq Shihab Dianggap sebagai Buronan Politik Di Arab Saudi, Rizieq Shihab Dianggap sebagai Buronan Politik Megapolitan 07/06/2017, 12:00 WIB Sakit dan Banyak Beban Pikiran, Firza Tak Penuhi Panggilan Polisi Sakit dan Banyak Beban Pikiran, Firza Tak Penuhi Panggilan Polisi Megapolitan 07/06/2017, 11:55 WIB Djarot Sebut RPTRA Boleh untuk Resepsi, Tidak Boleh untuk Acara Kea   gaman Djarot Sebut RPTRA Boleh untuk Resepsi, Tidak Boleh untuk Acara Keagaman Megapolitan 07/06/2017, 11:51 WIB Rabu Siang, DPR Pilih Pimpinan Pansus Hak Angket KPK Rabu Siang, DPR Pilih Pimpinan Pansus Hak Angket KPK Nasional 07/06/2017, 11:50 WIB Load MoreSumber: Google News

Reponsive Ads