Pemprov Jateng Tiga Tahun Berturut Raih Opini Wajar Tanpa ... - Tribunnews Pemprov Jateng Tiga Tahun Berturut Raih Opini Wajar Tanpa Pengecu...
Pemprov Jateng Tiga Tahun Berturut Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK
Pemprov Jateng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2016.
Rabu, 7 Juni 2017 13:45 WIB
Tribun Jateng/Hermawan HandakaGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik empat pasangan kepala daerah terpilih, yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Yulianto dan Moh Haris, Bupati dan Wakil Bupati Batang Wihaji dan Suyono, Bupati dan Wakil Bupati Jepara Ahmad Marzuqi dan Dian Kristiandi dan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan Syamsudin. Mereka dilantik di Gedung Gr adhika Bhakti Praja Semarang, Senin (22/5/2017). TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2016.
Anggota V BPK RI Isma Yatun menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo disaksikan Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dalam rapat paripurna istimewa, di gedung DPRD Jateng, Rabu (7/6/2017).
Isma mengatakan diraihnya predikat WTP untuk Pemprov Jateng ini maka menambah capaian yang diperoleh. Mengingat sejak 2012, Pemprov Jateng selalu meraih predikat opini WTP dari BPK.
"Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebangaan bersama yang patut dipertahankan," kata Isma.
Ia menegaskan upaya yang dilakukan Pemprov Jateng telah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.
"Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam tujuh laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya empat laporan," jelas dia.
Meski telah mendapat opini WTP, bukan tanpa adanya catatan tentang laporan keuangan dari BPK. Ataupun kemungkinan timbulnya ketidak akuratan pelaksanaan kegiatannya. Mengingat masih terjadi kesalahpahaman mengenai makna opini dari BPK.
"BPK berharap agar pimpinan pemda dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan, e konomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel," ucap dia.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih ke semua SKPD. Ia mengaku senang Pemprov Jateng mendapatkan opini WTP secara berturut-turut dalam tiga tahun ini.
"Komitmen kita bersama Pak Heru selama tiga tahun berturut-turut alhamdulillah WTP terus. Jadi birokrasi bisa jadi baik, pengelolaannya jadi akuntabel. Kita bisa menyajikan pada masyarakat insya allah benerlah mengelola duitnya," ungkap Ganjar.
Ada sejumlah catatan dari BPK, menurut Ganjar, akan segera diperbaiki. Dalam 60 hari ke depan, sejumlah catatan akan ada perbaikan dan diberi penjelasan.
